JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan adanya puluhan WNI yang tertahan di Israel, Yordania, dan Iran imbas eskalasi konflik dan saling tembak rudal antara Teheran dan Tel Aviv sejak akhir pekan lalu.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha menyebutkan para WNI tersebut terdiri dari 42 WNI peziarah di Israel, delapan WNI jamaah haji di Yordania, dan dua WNI peziarah di Teheran, Iran.

“Para WNI yang melakukan perjalanan singkat tersebut terdampar karena tutupnya wilayah udara dan terhentinya penerbangan,” kata Judha dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (16/6/2025) malam.

Ia memastikan bahwa para WNI tersebut telah mendapat bantuan dari KBRI Amman dan KBRI Teheran.

Sementara itu, direktur Kemlu tersebut menyatakan bahwa pihaknya bersama Perwakilan RI di Timur Tengah, khususnya di Amman dan Teheran, terus memonitor situasi dan dinamika di Iran dan Israel.

Menurut Judha, hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban dalam eskalasi konflik antara kedua negara berseteru tersebut.

Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam setelah serangan udara terkoordinasi dilakukan Israel pada sejumlah lokasi di Teheran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, pada Jumat (13/6) lalu, yang segera dibalas Iran dalam hitungan jam.

Pada Sabtu (14/6) malam, Iran meluncurkan gelombang kedua operasi True Promise III yang menyasar fasilitas ekonomi dan industri di kota pelabuhan Israel, Haifa. Sementara itu, Israel kembali membalas dengan menyerang Kementerian Pertahanan dan depot minyak di Teheran.

Iran menyebutkan, sebanyak 78 orang tewas pada hari pertama serangan Israel, dan puluhan lainnya, termasuk anak-anak, menjadi korban pada hari kedua.

Konflik tersebut menyebabkan terhentinya perundingan nuklir tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Oman. Putaran keenam pembicaraan itu dijadwalkan berlangsung pada Ahad di Muskat. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu memastikan kehadirannya dalam sidang perdana sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahulu 2024 yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/6/2025) pukul 08.00 WIB.

Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin, mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti jalannya sidang pendahuluan dengan agenda pembacaan permohonan oleh pemohon, yakni pasangan calon nomor urut 2, Novita Bulan – Artya Fathra Marthin.

“Besok kita masih mendengarkan saja, karena agendanya adalah pembacaan permohonan dari pemohon, yakni paslon 02,” ujar Saaludin saat diwawancara via telepon, Senin (16/6/2025) malam.

Saaludin menjelaskan, Bawaslu Mahulu telah menangani sejumlah laporan pelanggaran selama proses PSU. Dari total 14 laporan yang masuk, hanya tujuh yang ditindaklanjuti hingga pembahasan tahap kedua. Sisanya dihentikan karena tidak memenuhi alat bukti atau tidak sesuai dengan kesaksian para saksi.

“Empat belas laporan itu berasal dari dua paslon, bukan hanya dari paslon 03 saja. Setelah diverifikasi, hanya tujuh yang dilanjutkan. Yang lain tidak memenuhi syarat formil dan materiil,” terang Saaludin.

Terkait kehadiran dalam sidang, Saaludin memastikan dirinya akan turut hadir di Jakarta bersama beberapa anggota Bawaslu Mahulu. Namun, ia menyebut hanya sebagian yang akan masuk ke ruang sidang MK.

“Saya hadir, tapi nanti bergantian masuk ruang sidang dengan Pak Awang dan Pak Indra. Kami juga baru saja dipanggil ke Bawaslu RI untuk menyempurnakan keterangan tertulis yang akan disampaikan nanti,” jelasnya.

Menurut Saaludin, Bawaslu Mahulu tidak menyewa kuasa hukum seperti KPU. Keterangan tertulis disusun secara mandiri dengan pendampingan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau KPU kan ada lawyer-nya, kita tidak. Kita siapkan sendiri keterangan tertulis, tapi tetap dibimbing oleh Bawaslu RI,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Mahulu belum memberikan tanggapan saat dihubungi oleh Media Kaltim hingga berita ini diterbitkan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

PALU – Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang penumpang Kapal Negara (KN) Sabuk Nusantara yang dilaporkan jatuh di laut di perairan Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng) setelah ditemukan nelayan.

“Korban atas nama Faris, usia 20 tahun ditemukan oleh nelayan setempat dalam keadaan selamat, lalu dievakuasi tim SAR,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) atau Basarnas Palu Muh Rizal di Palu, Minggu (15/6/2025).

Ia menjelaskan korban ditemukan nelayan pada Minggu sekitar pukul 05:00 Wita, kurang lebih 3 mil laut dari titik lokasi kejadian. Nelayan tersebut kemudian menghubungi pihak berwenang.

Tim SAR gabungan yang tengah melakukan pencarian langsung merespons laporan tersebut, kemudian mengevakuasi korban menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB).

Sekitar pukul 10:00 Wita, korban berhasil dijemput dan dibawa menuju Pelabuhan Banggai Laut, sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

“Kami bersyukur korban ditemukan selamat, ini berkat kerja sama yang baik antara tim SAR dan masyarakat, khususnya nelayan setempat. Terima kasih kepada seluruh unsur yang telah terlibat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi para pihak yang terlibat misi pencarian dan pertolongan, dengan ditemukannya korban, selanjutnya operasi SAR di tutup pada pukul 12:00 Wita.

Ia mengemukakan korban atas nama Faris sempat berenang setelah terjatuh dari kapal saat peristiwa itu pada Sabtu (14/6) sekitar pukul 15:10 Wita.

Ia bertahan hidup dengan berpegangan pada batang kayu, hingga akhirnya terdampar di salah satu rumpon ikan dan ditemukan nelayan.

“Saat itu KN Sabuk Nusantara berlayar dari Pelabuhan Banggai Laut menuju Provinsi Gorontalo. Titik jatuh korban sekitar 14 mil laut dari Pelabuhan Banggai Laut,” tutur Rizal.

Unsur SAR yang terlibat dalam misi kemanusiaan itu, yakni Unit Siaga SAR Banggai Laut, Polairud, Polsek Banggai Laut, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat desa dan masyarakat setempat. “Terima kasih atas kerja sama semua pihak,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) menyebutkan terjadi lonjakan signifikan jumlah penumpang seiring penerapan kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah berupa diskon tarif tiket sebesar 50 persen.

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan berdasarkan data penjualan sejak 5-14 Juni 2025, sebanyak 197.625 penumpang telah memesan tiket kapal Pelni untuk perjalanan hingga akhir Juli 2025.

“Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 142.917 penumpang,” kata Evan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, kenaikan itu bertepatan dengan libur sekolah yang akan berlangsung pada 26 Juni hingga 13 Juli 2025, juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kebijakan stimulus ekonomi.

“Dalam penerapan diskon (tarif tiket) selama seminggu ini, kami mencatat penjualan tertinggi terjadi pada tanggal 10 Juni yaitu sebanyak 24.924 penumpang,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu menunjukkan diskon 50 persen tarif tiket kapal telah mendorong masyarakat terutama keluarga untuk memanfaatkan libur sekolah guna berwisata maupun pulang kampung.

Meski mengalami lonjakan penumpang, Evan menegaskan pihaknya tetap memperhatikan keselamatan pelayaran, selalu berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dalam memperhatikan kapasitas maksimal di atas kapal demi kelancaran proses embarkasi dan debarkasi.

Pelni juga mengimbau para calon penumpang untuk memesan tiket lebih awal melalui saluran resmi dan datang tepat waktu di pelabuhan dengan membawa identitas yang sesuai.

“Kami terus memastikan armada kami siap melayani masyarakat selama periode libur sekolah,” tambah Evan.

Pelni memastikan program diskon tarif tiket kapal dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia, mendorong pariwisata domestik dan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi laut yang aman dan terjangkau terutama selama periode libur sekolah.

Diketahui PT Pelni memberlakukan kebijakan stimulus ekonomi dengan memberikan diskon tiket sebesar 50 persen untuk pembelian tiket dan keberangkatan mulai 5 Juni 2025 sampai dengan keberangkatan 31 Juli 2025.

Pelni menyebutkan syarat dan ketentuan diskon tiket tersebut meliputi periode diskon berlaku untuk pembelian tiket dan keberangkatan mulai 5 Juni 2025 sampai dengan keberangkatan 31 Juli 2025.

Pembelian tiket sebelum 5 Juni 2025 dengan tarif normal tidak dapat dilakukan pengembalian selisih dana; diskon tidak berlaku untuk keberangkatan setelah 31 Juli 2025; diskon berlaku untuk pembelian tiket kelas dan tiket ekonomi pada seluruh trayek Kapal Penumpang.

Diskon berlaku sebesar 50 persen dari tarif dasar, tidak termasuk asuransi dan pass masuk Pelabuhan; diskon berlaku di semua channel pembelian tiket resmi PT Pelni (Persero); Penumpang yang melakukan perjalanan wajib sesuai dengan identitas yang tertera pada tiket.

Jika kuota tiket diskon telah habis sebelum tanggal 31 Juli 2025, maka pembelian tiket selanjutnya akan dikenakan tarif normal. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto beserta delegasi terbatas dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada pekan ini dalam rangka memenuhi undangan resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Pada sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi terbatas Pemerintah Indonesia akan berangkat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia, Yang Mulia Vladimir Putin,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pernyataannya di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Minggu (15/6/2025) malam.

Teddy mengatakan bahwa kunjungan ke Rusia dilakukan setelah Presiden Prabowo menghadiri rangkaian agenda di Singapura, termasuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan menghadiri Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat yang berlangsung pada Senin (16/6).

Seskab Teddy mengungkapkan bahwa di Rusia, Presiden Prabowo akan menjalani prosesi penyambutan resmi kenegaraan serta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin pada Kamis (19/6).

Agenda kunjungan akan berlanjut pada Jumat (20/6), dengan kehadiran Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025.

Teddy mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kerja sama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia.

“Dan tentunya, ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara besar, semakin dipandang di mata dunia, terutama di tengah berkembangnya berbagai tantangan global yang sedang meningkat,” pungkas Seskab Teddy.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo tiba di Singapura, pada Minggu malam waktu setempat, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan dan mengikuti pertemuan Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut akan membahas sejumlah topik yang sebelumnya telah dikomunikasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir Mei lalu.

Pembicaraan akan difokuskan pada penguatan hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan Singapura, dengan penekanan pada hasil yang lebih nyata dan konkret.

“Besok kita akan mulai kunjungan kenegaraan dan Leaders’ Retreat ini, dan semoga semua acara berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan,” pungkas Sugiono. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara membantah isu yang menyebutkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sebagai informasi, isu tersebut muncul dari unggahan akun media sosial TikTok @tanpadusta yang menyebut PBNU menerima dana dari PT Gag Nikel melalui individu bernama Ananda Tohpati, serta menyeret nama Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang diketahui menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/6/2025), mengatakan bahwa isu itu merupakan bentuk fitnah yang membahayakan reputasi PBNU sebagai institusi keagamaan.

“NU (Nahdlatul Ulama) adalah benteng moral umat Islam Indonesia. Fitnah terhadapnya bukan sekadar serangan terhadap lembaga, tapi juga terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman,” katanya.

Selain itu, menurutnya, mengaitkan tindakan pribadi seseorang dengan institusi tanpa bukti yang sah adalah bentuk sesat pikir yang harus dilawan.

Maka dari itu, BEM PTNU Se-Nusantara menyerukan empat sikap, yaitu bersikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Lalu, menjunjung prinsip tabayun dan praduga tak bersalah serta menolak politisasi institusi keagamaan.

Terakhir, BEM PTNU Se-Nusantara mendorong penegak hukum untuk mengusut penyebaran fitnah.

“Kami akan terus berada di garda depan membela muruah NU dan melawan disinformasi dengan pendekatan akademis,” pungkas Baha’.

Sebelumnya, PBNU menegaskan tak pernah memberi rekomendasi jabatan komisaris kepada individu, baik anggota maupun pengurus untuk menduduki jabatan tertentu di perusahaan, termasuk PT Gag Nikel.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi kedudukan KH Ahmad Fahrur Rozi sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“PBNU tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, termasuk komisaris. Jika ada pengurus PBNU yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi,” kata Yahya.

Sementara itu, Ahmad Fahrur Rozi juga telah memberikan klarifikasi bahwa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel merupakan urusan pribadi dan tidak terkait dengan organisasi PBNU. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa Pemerintah tengah mencari penyelesaian terbaik terkait polemik empat pulau di kawasan Aceh dan Sumatera Utara.

Yusril mengatakan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum mengambil keputusan apa pun mengenai status empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atau Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang dituangkan dalam bentuk peraturan mendagri (permendagri). Sampai saat ini, permendagri tersebut belum pernah ada,” kata Yusril dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Oleh sebab itu, Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran agar dapat terselesaikan dengan baik.

Menurut dia, permasalahan batas wilayah darat, laut, dan status pulau-pulau relatif banyak terjadi di era Reformasi seiring dengan terjadinya pemekaran daerah. Di masa lalu, undang-undang yang membentuk provinsi, kabupaten, dan kota dirumuskan secara sederhana tanpa batas-batas yang jelas.

Atas ketidakjelasan itu, imbuh dia, Pemerintah biasanya menyerahkan kepada daerah untuk bermusyawarah menentukan sendiri batas-batas tersebut. Pemerintah juga memfasilitasi dan menjadi penengah dalam menyelesaikan tapal batas daerah yang kemudian dituangkan dalam permendagri.

Upaya yang sama juga dilakukan terhadap empat pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

Menurut Yusril, permasalahan ini sudah sejak lama diserahkan kepada daerah untuk diselesaikan. Lantaran belum mendapatkan titik temu, daerah menyerahkannya kepada pemerintah pusat, tetapi belum ada keputusan apa pun terkait status empat pulau dimaksud.

“Yang ada barulah pemberian kode pulau-pulau, yang memang tiap tahun dilakukan, dan pengkodean empat pulau yang terakhir memang didasarkan atas usulan pemerintah Sumut. Pemberian kode pulau-pulau itulah yang dituangkan dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2 – 2138 Tahun 2025,” ucapnya.

“Namun pemberian kode pulau melalui kepmendagri belumlah berarti keputusan yang menentukan pulau-pulau itu masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, karena penentuan batas wilayah daerah harus dituangkan dalam bentuk permendagrinya,” sambung dia.

Karena batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara serta batas antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya mengenai empat pulau yang dipersengketakan, belum rampung, Yusril menilai hal itu menjadi tugas gubernur Aceh dan Sumatera Utara untuk menyelesaikannya.

Atas dasar kesepakatan itulah, jelas Menko, nantinya Mendagri akan menerbitkan permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut Menko mengakui letak pulau-pulau tersebut secara geografis lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Namun, faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran menentukan batas wilayah, melainkan juga ada faktor sejarah dan budaya.

Yusril mencontohkan letak geografis Pulau Natuna yang secara geografis lebih dekat dengan Sabah, Malaysia, daripada Kalimantan Barat atau Kepulauan Riau. Namun, sejak zaman kesultanan Melayu dan penjajahan Belanda, Natuna adalah wilayah Hindia Belanda, bukan wilayah British Malaya.

Oleh karena itu, menurut Yusril, status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar masih terbuka untuk dimusyawarahkan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, sejarah, dan budaya di samping faktor geografis.

Yusril pun mengatakan dirinya rutin berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian mengenai polemik empat pulau itu, khususnya perihal masalah hukum yang berada di bawah koordinasinya.

“Saya juga dalam waktu dekat akan bicara dengan Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf) dan tokoh-tokoh Aceh lainnya serta Gubernur Sumut (Bobby Nasution) untuk membantu menyelesaikan masalah empat pulau ini,” demikian Menko Yusril. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan dan mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998.

“Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” kata Anggota Komnas Perempuan Dahlia Madanih di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Komnas Perempuan mengingatkan hasil laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM, yakni 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.

Dahlia Madanih menambahkan temuan tersebut saat itu telah disampaikan langsung kepada BJ Habibie selaku Presiden RI saat itu dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998.

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa dokumen TGPF adalah produk resmi negara.

“Sehingga menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. Sikap semacam itu justru menjauhkan kita dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas,” kata Dahlia Madanih.

Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan media Menbud Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 tidak pernah ada.

Menurut Fadli, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

Fadli Zon mengaku pihaknya pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.

Saat ini Kementerian Kebudayaan sedang merencanakan penulisan ulang sejarah. Menurut dia, penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut akan mengedepankan pendekatan positif dan tidak mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.

“Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon. (ANT/KN)