JAKARTA – Managing Director Investment Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Stefanus Ade Hadiwidjaja menyampaikan, saat ini belum ada pembicaraan terkait dengan rencana untuk melakukan akuisisi terhadap PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

Pada prinsipnya, Ia memastikan Danantara Indonesia selalu terbuka terhadap peluang investasi yang sejalan dengan mandat mereka, demi memperkuat sektor strategis dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut (akuisisi GoTo),” ujar Stefanus dikutip di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Dia memastikan, setiap keputusan investasi Danantara Indonesia dilakukan secara selektif, melalui kajian yang menyeluruh dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik, serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Danantara Indonesia sedang dalam tahap awal pembicaraan dengan GoTo untuk mengakuisisi saham minoritas, sebagai bagian dari upaya merespons kekhawatiran pemerintah terhadap potensi GoTo akan diakuisisi oleh Grab yang berbasis di Singapura.

Kabar yang beredar, Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GoTo hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 114 triliun.

Dalam pengumuman yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pertengahan Mei 2025, GoTo telah memberikan klarifikasi mengenai spekulasi yang beredar di media tentang kemungkinan terjadinya transaksi dengan Grab.

“Perseroan mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara Perseroan dengan Grab,” ungkap Sekretaris Perusahaan GoTo R A Koesoemohadiani.

Pihak Goto mengungkapkan bahwa perusahaan secara teratur menerima berbagai tawaran dari pihak luar. Setiap tawaran tersebut akan dipertimbangkan dengan cermat demi kepentingan jangka panjang semua pemangku kepentingan.

“Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” ujar R A Koesoemohadiani. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon I yang dialokasikan hampir mencapai Rp1 miliar belum tentu dibelanjakan atau dipakai seluruhnya.

Menurut Pras, sapaan Mensesneg Prasetyo yang juga juru bicara Presiden RI, anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan itu sebatas pagu atau semacam standar biaya.

“Itu kan standar biaya. Jadi, semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti, maknanya itu pasti dikeluarkan. Setiap tahun pemerintah pasti harus mengeluarkan ada standar biaya. Jadi, kalau kita belanja ada aturan mainnya,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Pada kesempatan sama, Mensesneg juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi anggaran untuk mobil dinas pejabat eselon I di tengah semangat efisiensi.

“Efisiensi bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain. Kan tidak. Efisiensi itu filosofinya diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif. Sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, kalau pun di situ keluar angka, bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan,” jelasnya.

Kementerian Keuangan pada Senin (2/6) pekan lalu mengumumkan biaya pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I sebesar Rp931.648.000 untuk tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait menjelaskan bahwa anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp878.913.000.

“Jadi, standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata, harga rata-rata atau harga real di pasar. Jadi, memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek yang telah ditentukan,” kata Lisbon.

Lisbon menekankan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas serta mendorong optimalisasi penggunaan kendaraan yang telah ada di masing-masing instansi.

“Bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi. Lalu, bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Dan bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah,” jelas Lisbon.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Mei 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 20 Mei 2025.

Aturan itu menjadi acuan dalam penyusunan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa tuduhan korupsi terkait proyek pengadaan laptop pendidikan yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut tidak berdasar.

Ia membantah tuduhan bahwa kliennya telah mengubah kajian agar Chromebook diunggulkan dalam pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Pertanyaan pertama yang paling basic adalah, kan yang pertama seolah-olah Nadiem ini merubah kajian. Itu paling basicnya di situ unsur melawan hukum yang dituduhkan, itu merubah kajian agar Chromebook dimenangkan. Ternyata itu dua kajian yang berbeda,” ujar Hotman dalam konferensi pers di The Darmawangsa, Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

Hotman menjelaskan kajian pertama, yang menyatakan Chromebook tidak cocok, dilakukan sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri dan ditujukan untuk wilayah tertinggal atau daerah 3T. Sementara itu, proyek pengadaan yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Nadiem justru diperuntukkan bagi wilayah non-3T atau daerah dengan koneksi internet memadai.

“Kalau kajian yang pertama itu adalah untuk daerah 3T, yaitu daerah tertinggal. Itu ada kajiannya sebelum beliau jadi menteri. Kajian yang mengatakan bahwa tidak cocok itu memang tidak cocok, tapi proyek beliau ini bukan untuk daerah tertinggal,” tegas Hotman.

Ia menambahkan tuduhan unsur melawan hukum yang menyatakan Nadiem telah mengubah uji coba tidak tepat, sebab proyek dan kajian tersebut berasal dari konteks yang berbeda.

“Itu satu, sudah terbantahkan,” ujarnya.

Hotman juga menyoroti proses pengadaan laptop yang dinilainya berlangsung secara transparan melalui sistem e-katalog.

Menurutnya, semua vendor bebas mencantumkan produknya dalam e-katalog untuk ditawarkan kepada pemerintah, dan sistem tersebut diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Laptop ini setiap calon vendor memasukkannya di e-katalog. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan produknya di sana, untuk nanti ditawar oleh kementerian. Dan itu diawasi langsung oleh LKPP,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam katalog resmi tersebut terdapat beragam jenis laptop dengan berbagai spesifikasi, dan harga yang tercantum berkisar antara Rp6 juta hingga Rp7 juta. Namun, laptop yang dibeli Kemendikbudristek justru lebih murah.

“Menurut BPKP, di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog,” terang Hotman.

Ditegaskan, e-katalog merupakan dokumen resmi dan terbuka untuk umum yang dikelola langsung oleh pemerintah, sehingga tidak ada dasar untuk menyatakan negara dirugikan dalam proses tersebut.

“Dari unsur kerugian negara itu sudah terbantahkan dengan e-katalog tersebut,” tutupnya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim menyatakan bahwa pengadaan lebih dari satu juta unit laptop untuk sekolah berjalan dengan evaluasi dan pemantauan ketat.

Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas polemik proyek laptop pendidikan yang belakangan menjadi sorotan aparat penegak hukum.

“Seperti yang saya bilang tadi, total pengadaan itu sekitar 1,1 juta laptop, dan ini bukan hanya pengadaan dengan APBN tapi juga melalui DAK fisik, jadi ada yang dari daerah juga,” kata Nadiem di The Darmawangsa, Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

Ia menegaskan proyek sebesar ini tidak mungkin dilakukan tanpa program evaluasi dan monitoring setelah pelaksanaan.

“Informasi yang saya dapat pada saat itu, di tahun 2023 adalah 97 persen daripada laptop yang diberikan ke 77.000 sekolah tersebut itu aktif, diterima, dan teregistrasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Nadiem, pihak kementerian juga secara berkala melakukan sensus dan survei terhadap sekolah-sekolah penerima. Tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat yang telah didistribusikan benar-benar digunakan sesuai tujuan awal.

“Kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82 persen daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah,” lanjutnya.

Nadiem menyimpulkan berdasarkan informasi yang ia terima, manfaat Chromebook dirasakan nyata di sekolah-sekolah.

“Penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran,” kata Nadiem.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menambahkan temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mendukung klaim tersebut.

“Dan hasil audit dari BPKP juga menyatakan hal seperti itu. Ini kita ada nih ya, 90 persen lebih laptop tersebut dipergunakan dengan baik. Itu hasil audit dari BPKP,” ujar Hotman.

Ia juga menyebutkan proses pengadaan dilakukan dengan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara, memastikan prosedur berlangsung sesuai koridor hukum.

“Pada saat pengadaan barang tersebut, kementerian didampingi oleh Jamdatun ya, dari kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Jadi waktu pengadaan ini pun, Jamdatun sebagai pengacara negara juga ikut. Ada suratnya juga dan juga sudah diaudit oleh BPK. Tidak ada pelanggaran, kira-kira begitu ya,” jelas Hotman.

Tambahan informasi, kasus ini bermula dari proyek pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Kemendikbudristek untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Perangkat yang dimaksud mencakup laptop Chromebook dan perlengkapan pendukung lainnya. Namun, penggunaan Chromebook dinilai kurang efektif karena sangat bergantung pada koneksi internet, sementara akses internet di berbagai wilayah Indonesia masih belum merata.

Kejaksaan Agung menduga adanya pengondisian dalam proses pengadaan, termasuk pengarahan tim teknis untuk membuat kajian yang seolah-olah mendukung penggunaan Chromebook atas nama pengembangan teknologi pendidikan.

Proyek ini diduga disusun sedemikian rupa agar tampak sesuai kebutuhan, dengan nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp9,9 triliun lebih yang mencakup dana APBN dan DAK.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R