JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku heran dengan berbagai temuan indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
OSO yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengaku mendapat laporan ada tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap (DPT). Namun, ada satu pasangan calon yang mendapatkan sebanyak 800 suara.
“Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat, kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu,” ujar OSO di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Oleh karena itu, TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. Ia menegaskan kebenaran harus ditegakkan.
“Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran-kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar OSO.
OSO memastikan jika benar ditemukan kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud akan membawanya ke ranah hukum. Ia meminta jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pihak-pihak yang menabrak peraturan untuk meraih kekuasaan.
“Negara hukum kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silahkan nanti. Kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai,” ujar OSO.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi alat bantu penghitungan hasil suara Pemilihan Umum (Pemilu) dari lembar C hasil ukuran plano yang diunggah ke dalam sistem milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sirekap bukanlah alat baru, penggunaanya sudah dilakukan sejak Pilkada 2020 dan semakin dimutakhirkan pada Pemilu 2024.
Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat mengeluhkan saat menemukan data jumlah suara C hasil plano berbeda jauh dengan data yang masuk ke dalam Sirekap. Angkanya pun tidak sinkron dan tidak jarang lebih besar dari total pemilih di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) yang sewajarnya hanya berada di angka kurang lebih di bawah 300 orang.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari justru bersyukur dengan laporan dan keluhan masyarakat tersebut. Dia merasa terbantu, sebab banyak mata yang mengoreksi data yang ada dalam Sirekap. Sehingga Pemilu berjalan sangat transparan dengan Sirekap.
“Kita bersyukur Sirekap bekerja karena banyak laporan ke KPU, jadi tidak ada yang sembunyi dan diam-diam,” kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Hasyim melanjutkan, bilamana ada data yang keliru saat proses sinkronisasi, maka KPU akan membuka diri untuk mengoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan.
“Jadi kalau ada yang salah tulis akan dikoreksi dan hasil rekap di kecamatan juga akan diunggah di dalam Sirekap. Siapapun bisa cek ulang apakah form yang salah hitung tadi sudah dikoreksi atau belum,” kata Hasyim Asy’ari.
Hasyim memastikan, KPU RI terus memonitor TPS mana saja yang konversi Sirekapnya bermasalah. Dia menegaskan ketidakcocokan angka antara C hasil plano dan Sirekap akan segera dikoreksi.
“Konversi itu akan kami koreksi sesegera mungkin,” ucap Hasyim.
Hasyim berharap, publik bisa percaya bahwa hasil keliru yang muncul pada Sirekap bukanlah kesengajaan dan semata-mata perlunya perbaikan agar hasil sinkronisasi antar C hasil plano ke dalam sistem dengan cara memfoto bisa lebih akurat kedepannya.
“Tidak ada niat manipulasi dan mengubah hasil suara, karena form itu (C hasil plano) diunggah apa adanya,” Hasyim menandasi.
Sebagai informasi, sampai dengan hari ini, Kamis 15 Februari 2024, pukul 15.50 WIB, publikasi Sirekap sudah berprogres terhadap 358.775 TPS dari total 823.236 TPS atau 43,58 persen.
KPU RI memastikan tidak akan menghentikan penghitungan suara dengan Sirekap. Sebab, bilamana kembali terjadi konversi data yang tidak sinkron maka dengan segera hal itu akan dikoreksi. (Lpt/KN)
