Beranda blog Halaman 1045

Kolaborasi DLH PPU Bersama PT Adhi Karya Peringati HPSN 2024

Penulis
redaksi
-
0
Foto: Kegiatan bersih pantai dalam peringatan HPSN 2024 di PPU, Rabu (21/2/2024). (Diskominfo PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih dari sampah terus ditunjukkan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Salah satunya yakni kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU dengan PT Adhi Karya (pesero) Tbk dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024.

Kegiatan ini mengusung tema; Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif. Sekkab Tohar hadir mewakili Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam kegiatan penanaman 1.000 bibit mangrove dan penyerahan bibit mangrove secara simbolis. Serta kegiatan aksi bersih pantai bersama pelajar di Pantai Sipakario Nipah-Nipah.

Usai kegiatan, ia mengatakan adanya kegiatan ini tentu mengingatkan kembali kepedulian kolektif. Karena pantai jika tidak ada mangrovenya, tentu tidak cantik dan indah serta aman.

“Oleh karena itu, inilah yang bisa diperbuat dalam rangka menghidupkan pantai, ekosistem dan habitat laut dengan cara menanam mangrove atau tumbuhan bakau,” ungkapnya.

Upaya yang baik ini tentu juga memerlukan dukungan dari masyarakat, khususnya yang ada di sekitaran pesisir. Tidak harus dengan melakukan penanam, namun lebih pada menjaga kawasan mangrove yang ada ini tidak rusak.

“Kegiatan ini harapan kita jangan sampai berhenti menanam. Tetapi tetap dilanjutkan dengan pemantauan dan pemeliharaan, karena itu penting. Jangan sampai ada suatu bagian yang ingin menghidupkan wisata pantai dengan menanam mangrove dan ada pula suatu bagian diantaranya yang tidak terlibat tetapi tidak peduli bahkan merusak,” beber Tohar.

Oleh karena itu, hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pun dalam menumbuhkan kepedulian yang dapat menumbuhkan daya dukung lingkungan untuk mendapat manfaat besar.

Terlebih dalam momentum HSPN 2024 ini, dapat menjadi bentuk komitmen bersama atas kepedulian dalam mengelola sampah dengan baik. Mendukung pula kemajuan daerah menjadi Serambi Nusantara, yaitu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Terima kasih kepada jajaran PT Adhi Karya yang telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup bagian dari Pemerintah Kabupaten PPU. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa dikembangkan lebih jauh,”pungkas Tohar. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Dua Kandidat Ketua PWI Kaltim Bakal Bertarung di Konferensi Provinsi

Penulis
redaksi
-
0

SAMARINDA – Pendaftaran calon ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir. Dibuka pada 15-19 Februari 2024, Panitia Konferensi Provinsi PWI Kaltim 2024 telah menerima berkas dari dua kandidat.

Rabu, 21 Februari 2024, Ketua Panitia Konferensi Provinsi PWI Kaltim, Felanans G Mustari, mengatakan bahwa berkas kedua kandidat tersebut telah diserahkan kepada PWI pusat. Selanjutnya, PWI pusat memverifikasi dokumen persyaratan dan menetapkan calon ketua PWI Kaltim periode 2024-2029.

Kedua bakal calon tersebut adalah Abdurrahman Amin dan Munanto. Saat ini, keduanya merupakan pengurus PWI Provinsi Kaltim. Abdurrahman Amin adalah pemimpin redaksi Surat Kabar Harian Samarinda Pos sementara Munanto adalah pemimpin redaksi media siber berandaindonesia.id.

“Panitia masih menunggu PWI pusat menetapkan kedua kandidat tersebut sebagai calon ketua PWI Kaltim,” jelas Felanans didampingi sekretaris panitia konferensi, Wiwid Marhaendra, dan Pelaksana Tugas Ketua PWI Kaltim, Achmad Shahab.

Apabila ditetapkan sebagai calon ketua PWI Kaltim, keduanya berhak untuk dipilih dalam konferensi provinsi yang diadakan pada 27 April 2024. Menurut rencana, konferensi tersebut diadakan di Ruang Serba Guna Ruhui Rahayu, lantai satu Kantor Gubernur Kaltim.

Sementara itu, hanya satu nama bakal calon ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim yang menyerahkan berkas kepada panitia. Bakal calon tersebut atas nama Intoniswan yang merupakan petahana. Dengan demikian, pemilihan ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim kemungkinan besar berjalan secara aklamasi.

Wiwid Marhaendra selaku sekretaris panitia menambahkan, tahapan konferensi provinsi saat ini memasuki penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS. Mereka yang masuk DPS adalah seluruh anggota biasa PWI Kaltim dengan kartu anggota yang masih aktif.

“DPS akan dikeluarkan PWI pusat pada minggu-minggu ini. Apabila ada anggota biasa yang tidak masuk di DPS, diharapkan segera memperpanjang kartu anggotanya. Sementara itu, anggota muda yang sudah memenuhi syarat juga bisa meningkatkan statusnya menjadi anggota biasa,” terang Wiwid.

Dijelaskan, syarat perpanjangan anggota biasa dan naik status dari anggota muda menjadi anggota biasa harus dengan mengisi formulir keanggotaan. Selain itu, pengajuan harus disertasi pernyataan dari pemimpin redaksi media dan melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi wartawan. Pengajuan perpanjangan dan usulan naik status juga harus melampirkan kartu tanda anggota terdahulu yang masa berlakunya tidak boleh habis lebih dari setahun.

Perpanjangan kartu keanggotaan PWI maupun peningkatan status anggota bisa dilakukan hingga PWI pusat mengeluarkan daftar pemilih tetap atau DPT. Anggota PWI yang ingin memperpanjang atau meningkatkan status dapat menghubungi sekretaris PWI Kaltim untuk informasi selengkapnya.

“Setelah DPT diumumkan, perpanjangan keanggotaan akan ditangguhkan hingga konferensi selesai dilaksanakan,” kunci Wiwid. (rls)

Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkot Bontang, Siapa yang Lolos?

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bontang telah mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk pengisian jabatan tersebut di tahun 2024.

Berdasarkan penilaian dari seluruh tahapan seleksi, terdapat 3 tiga calon yang dinyatakan lulus dan masuk dalam tiga besar calon pejabat pimpinan tinggi pratama.

Penetapan ini disusun berdasarkan urutan abjad, bukan peringkat. Berikut adalah nama-nama calon yang lulus beserta jabatan sekarang:

  1. ANDI HASANUDDIN AKMAL, S.Pi, M.St
    NIP. 197706012002121007
    Jabatan Sekarang: Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
  2. M. TAUPAN KURNIA S, S.Si
    NIP. 197201242002121004
    Jabatan Sekarang: Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
  3. Drs. H. MUHAMMAD ASPIANUR
    NIP. 196804032002121005
    Jabatan Sekarang: Wakil Administrasi Umum Dan Keuangan RSUD Taman Husada

Keputusan dari Panitia Seleksi memiliki sifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Informasi lebih lanjut terkait hasil seleksi ini dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kota Bontang di https://ppid2.bontangkota.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. (adv)

Hari ini, Presiden Jokowi Lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN

Penulis
redaksi
-
0
Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

“Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Presiden untuk mengisi dua posisi itu, Ari meminta wartawan menunggu dan menyaksikan langsung Rabu besok. “Kita tunggu besok ya,” ujar Ari.

Adapun selain pelantikan dua menteri, menurut Ari, juga akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri Agraria dan tata Ruang Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

“Isunya demikian,” kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat merespons isu tersebut meminta masyarakat menunggu hingga perombakan (reshuffle) kabinet dilaksanakan pada Rabu (21/2/2024), hari ini.

“Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB),” kata Presiden Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024). (Ant/KN)

SYL Bakal Didakwa Terima Gratifikasi Rp 44,5 Miliar

Penulis
redaksi
-
0
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di gedung Bareskrim, Kamis (11/1/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

JAKARTA – Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan akan dikenakan dakwaan telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

“Tim jaksa mendakwa dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan pada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian RI termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, (20/2/2024).

Dakwaan lengkap terhadap SYL akan dibacakan di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ali menerangkan hari ini tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat.

Dengan pelimpahan tersebut penahanan para terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor.

Sedangkan jadwal sidang terhadap Syahrul Yasin Limpo saat ini masih menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud,” ujarnya.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (JP/KN)

FSGI Desak Kemendikbudristek Segera Tangani Kasus Bullying di Binus Serpong

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Kementerian, Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera turun tangan menangani kasus kekerasan peserta didik di Binus International School, Serpong. Terlebih, diduga kuat, sekolah merupakan satuan Pendidikan SPK (Sekolah Perjanjian Kerjasama) yang izinnya dari Kemendikbudristek.

”Oleh karena itu, FSGI mendorong Kemendikbudristek menegakan aturan sesuai ketentuan dalam Permendikbudristek 46/2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan,” ujar Ketua Dewan pakar FSGI Retno Listyarti, di Jakarta, pada Selasa (20/2/2024).

FSGI menduga kuat sekolah belum mengimplementasikan Permendikbudristek 46/2023 ini. Pasalnya, dalam pernyataannya, sekolah justru terkesan cari aman dan lepas tangan dengan alasan peristiwa ini terjadi di luar sekolah. Padahal, menurut Permendikbudristek 46/2023, cakupan kekerasan yang dapat ditangani oleh Tim PPK Sekolah diantaranya terjadi di luar sekolah tapi peserta didik yang terlibat merupakan siswa sekolah tersebut.

Seperti diketahui, lokasi kejadian adalah sebuah warung tongkrongan yang letaknya di belakang sekolah. Kemudian, yang terlibat seluruhnya peserta didik dari sekolah tersebut.

”Seharusnya sekolah dapat mengindetifikasi munculnya geng ini dan mencegah geng ini berkembang dengan merekrut adik adik kelas melalui cara kekerasan,” tuturnya.

Kendati demikian, FSGI juga mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jika korban dan pelaku masih usia anak (18 tahun ke bawah) maka dalam penanganannya, kepolisian harus menggunakan UU 35/2014 tentang  Perlindungan Anak dan UU 11/2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA). Sementara, untuk anak korban, harus dipastikan mendapatkan pemulihan psikologi.

Di sisi lain, Retno turut mendorong dinas-dinas pendidikan bersama Kemendikbudristek untuk mencegah dan membubarkan geng-geng sekolah yang sudah menjamur di berbagai sekolah. Terutama, geng-geng yang berpotensi melakukan berbagai kekerasan. Mengingat, geng-geng ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Sementara, untuk masyarakat, diimbau untuk menghentikan share video ke media social jika menerima video tersebut. Karena, ketika di share kembali maka berpotensi ada peniruan peserta didik lain, menimbulkan trauma, dan jejak digital akan berdampak buruk baik pada anak korban maupun anak-anak pelaku. (JP/KN)

KPU Pastikan Sirekap Tidak Ditutup Agar Publik Tahu Hasil Pemilu 2024

Penulis
redaksi
-
0
Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

“Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat,” sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

“Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil,” ujarnya.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ant/KN)

Umumkan Jajaran Kabinet, Prabowo Masih Tunggu Hasil Resmi KPU

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) melepas kepulangan Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Jenderal Angus John Campbell (kiri) usai mengelar pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Menhan menerima kunjungan persahabatan dari Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Australia Jenderal Angus John Campbell. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum mengumumkan susunan kabinet.

Hal tersebut sekaligus membantah informasi beredar terkait susunan tokoh yang akan menjadi menteri di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari KPU yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan capres dan cawapres untuk menjadi pemenang pemilu,” kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Menurut Muzani, Prabowo sudah membicarakan berapa langkah yang akan dia diambil setelah resmi dilantik, termasuk soal susunan kabinet. Hal tersebut telah dibicarakan berbeda Prabowo dengan partai koalisi dan pihak-pihak lain.

Dia pun yakin Prabowo-Gibran akan memilih tokoh yang tepat untuk bekerjasama sebagai menteri selama satu periode.

Bahkan, Muzani menambahkan tidak menutup kemungkinan Prabowo akan mengambil menteri yang juga telah bekerja di era pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin.

“Tentu saja presiden terpilih akan perhatikan kinerja dari kabinet Jokowi dan Ma’ruf Amin yang dianggap masih cukup kapabel dan cukup layak untuk bisa dilanjutkan dalam kerja sama dengan Prabowo-Gibran,” kata dia.

Untuk diketahui, berdasarkan situs resmi KPU yang dikutip hari ini pukul 20.16 WIB, tercatat perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 58,72 persen. Di posisi ke dua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,26 persen dan terkait ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,03 persen.

Data itu berdasarkan hasil quick count yang digelar KPU dari 82.3236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 73,01 persen dari jumlah seluruh TPS di Indonesia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. (Ant/KN)

Migrant CARE Laporkan Uya Kuya ke Bawaslu RI Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye

Penulis
redaksi
-
0
Uya Kuya

JAKARTA – Organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan pelanggaran calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri, yakni Uya Kuya.

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa menjelaskan bahwa caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga berkampanye saat hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Malaysia pada 11 Februari 2024.

“Saya melihat lebih dari jam 5 sore, mungkin sekitar jam 5.15 atau jam setengah 6 sore itu Uya Kuya masih mondar-mandir di area depan Gedung WTC (World Trade Center, Malaysia),” kata Santosa di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Sementara itu, Staf Migrant CARE Trisna Dwi Yuni Aresta mengemukakan bahwa Uya Kuya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018.

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, mengenai citra diri tidak memisahkan antara artian citra diri yang ada dalam secara gramatikal kebahasaan kita, yakni sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih,” kata Trisna.

Oleh sebab itu, dia menilai temuan pihaknya mengenai dugaan pelanggaran Uya Kuya, maka Bawaslu harus juga melihat di luar dari aturan hukum yang ada.

Selain Uya Kuya, Migrant CARE juga menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II dari Partai NasDem, yakni Tengku Adnan.

Tengku Adnan dinilai Migrant CARE berkampanye dengan bukti terdapat spanduk dirinya di rumah yang berhadapan dengan Kotak Suara Keliling (KSK) 045 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 Februari 2024.

“Itu juga nyata-nyata juga merupakan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Itu yang juga menjadi titik-titik kritik dari kami,” ujar Trisna.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar聽 nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. (Ant/KN)

Diajak Kembali ke NU, Muhaimin : Jangan Hiraukan Makelar Bernama Saipul

Penulis
redaksi
-
0
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar

JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta para pendukungnya tidak menghiraukan sosok Saipul yang ia sebut sebagai makelar. Tidak jelas siapa Saipul yang dimaksud oleh Cak Imin.

Namun demikian, dalam cuitannya tersebut, Cak Imin mengungkap bahwa Saipul seringkali mengatasnamakan Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga berpesan kepada para pejuang perubahan untuk terus mengamankan suara Pemilu 2024.

“Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya saipul, mengatas namakan NU, padahal cuma makelar,” cuit Cak Imin yang diedit pada Senin (19/2/2024) pukul 08.55 WIB.

Cuitan oleh Cak Imin ini mendapatkan respons yang beragam dari Warganet. Banyak yang mengaitkan Saipul tersebut dengan sosok Sekretaris Jenderal (Sekjen) NU Saifullah Yusuf. Tetapi ada juga yang mengirim foto bekas terpidana kasus pencabulan, Saipul Jamil.

Adapun hubungan Cak Imin dengan PBNU memang renggang usai KH Yahya Cholil Staquf menjabat sebagai ketua umum. Puncaknya ketika salah satu elite NU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat tidak memilih capres yang didukung Abu Bakar Ba’asyir.

Selain itu, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa PKB telah salah jalan dan meminta PKB untuk kembali ke Nahdlatul Ulama alias NU. “Kalau menyadari PKB itu didirikan NU, maka sudah sepantasnya PKB kembali ke NU.”

Adapun perseteruan tertutup antara Cak Imin dengan PBNU itu kemudian berimbas kepada suara paslon nomor 1 di Jawa Timur yang sangat kecil. Anies-Cak Imin hanya memperoleh suara sebanyak 16,1 persen atau lebih rendah dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sebanyak 18 persen. Adapun data real count KPU per pukul 11.00 WIB hari ini menunjukkan bahwa Jawa Timur kemungkinan besar akan dikuasai oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo-Gibran memperoleh 65,9 persen. (Kbr/KN)

1...1,0441,0451,046...1,253Halaman 1,045 dari 1,253