JAKARTA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengalokasikan dana senilai Rp138,86 triliun untuk pengadaan lahan 129 Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 hingga 31 Desember 2024. Realisasi ini merupakan bagian dari total anggaran yang diberikan oleh APBN kepada LMAN yang mencapai Rp167,30 triliun untuk pembebasan tanah berbagai proyek strategis di Indonesia.
Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin (17/2/2025).
“Total akumulasi dana yang sudah diberikan APBN kepada LMAN untuk pembebasan tanah PSN mulai dari 2016 itu Rp167,30 triliun. Sampai dengan Desember 2024, kami gunakan untuk mendanai 129 PSN dengan total realisasi Rp138,86 triliun,” ujar Basuki.
Tahun 2024 sendiri tercatat memiliki realisasi pendanaan sebesar Rp14,99 triliun yang disalurkan untuk mendanai proyek-proyek tersebut di delapan sektor, yaitu jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pelabuhan, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di sektor jalan tol, dana yang dikucurkan mencapai Rp115,52 triliun, atau sekitar 86 persen dari total pagu Rp135,11 triliun, dengan 55 proyek PSN yang tercakup. Untuk bendungan, dana yang disalurkan sebesar Rp14,81 triliun, mencakup 40 proyek PSN. Sektor irigasi mendapatkan alokasi Rp642 miliar, air baku Rp140 miliar, dan jalur kereta api Rp3,33 triliun. Sementara itu, sektor pelabuhan dan KSPN masing-masing tercatat dengan alokasi dana Rp800 miliar dan Rp85 miliar.
Proyek IKN juga mendapatkan perhatian dengan total realisasi dana sebesar Rp3,53 triliun untuk pembebasan lahan 16 PSN.
“LMAN terus berkomitmen untuk mendukung penyelesaian pengadaan lahan guna mempercepat pelaksanaan PSN yang penting bagi pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional,” tambah Basuki Purwadi.
Dengan pembiayaan ini, diharapkan berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan IKN dan infrastruktur dasar lainnya, dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. (ANT/KN)
