JAKARTA – Setelah maju mundur tak kunjung melunasi utang pembayaran proyek pesawat jet tempur KFX/IFX atau KF-21 Boramae, kini Indonesia justru meminta diskon kepada Korea Selatan (Korsel). Dikutip dari kantor berita Korsel Yonhap, Indonesia telah mengusulkan pengurangan pembayaran untuk proyek pengembangan jet tempur itu menjadi sekitar sepertiga dari jumlah aslinya.
Permintaan diskon tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran atas penundaan pembayaran utang yang belum dilunasi oleh RI.
Sumber Korsel menyebutkan, Indonesia baru-baru ini meminta keringanan untuk membayar total KRW 600 miliar (sekitar Rp 7 triliun) untuk proyek jet KF-21. Adapun jumlah awal yang harus dibayarkan Indonesia dalam proyek itu adalah sebesar KRW 1,6 triliun (sekitar Rp 18,8 triliun) pada Juni 2026.
Awalnya Indonesia menyatakan setuju untuk membayar jumlah tersebut sebagai imbalan atas penerimaan satu model prototipe dan transfer teknologi serta memproduksi 48 unit di Indonesia. Namun, Indonesia juga mengusulkan pengurangan jumlah pembayaran untuk transfer teknologi yang lebih sedikit.
Sejauh ini Indonesia telah menyumbang sekitar KRW 300 miliar untuk proyek tersebut. Indonesia juga telah gagal memenuhi tenggat pembayaran sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya.
Tahun lalu Indonesia meminta menunda pembayaran proyek tersebut hingga 2034. Namun, Korsel tetap meminta pembayaran harus dilakukan sebelum batas waktu pembuatan pada 2026.
Seorang pejabat pemerintah Korsel mengatakan, konsultasi sedang dilakukan dengan Indonesia. Dia menambahkan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah akan menerima proposal tersebut.
“Agar berhasil menyelesaikan pengembangan sistem KF-21, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia sedang melakukan negosiasi akhir untuk menyelesaikan masalah pembagian biaya saat ini,” jelas Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan seperti dikutip dari Reuters.
Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian pembiayaan dalam proyek pesawat bersama Korsel.
“Penyesuaian pembayaran, bukan pemotongan pembayaran. Penyesuaian itu sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Republik Korea,” ungkapnya saat dikonfirmasi kemarin.
Edwin menyebutkan, penyesuaian pembayaran tersebut merupakan langkah logis dan rasional. ”Mengingat terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia. Alhasil, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini,” terang jenderal bintang satu TNI-AD itu.
Menurut Edwin, itu merupakan hal wajar dan selaras dengan prinsip akuntabilitas. ”Bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya. Yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan,” tambah dia. (JP/KN)
