JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) terkait kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP. Perkara yang berlangsung selama periode 2009–2024 tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi telah dijadwalkan pada Selasa (17/11). Penyidik masih menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan.
“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” kata Anang di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota Bekasi tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kasus ini berkaitan dengan kerja sama PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, penyidik menduga terdapat penyimpangan tata kelola serta pelanggaran terhadap sejumlah mekanisme perizinan.
Kejagung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Pengambilalihan dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi dalam pengelolaan kerja sama selama kurun waktu 2009–2024.
Anang menjelaskan, salah satu dugaan penyimpangan berkaitan dengan pembentukan perusahaan dan mekanisme persetujuan kerja sama yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ujarnya.
Penyidik juga menduga penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, termasuk perusahaan daerah dan PT Pertamina EP.
Kejagung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” kata Anang.
Hingga kini, penyidik Jampidsus masih mendalami perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama migas tersebut. (ANT/KN)



