KORANUSANTARA- Pemilu umum yang digelar serentak pada 2024 menjadi fokus pemerintah. Mengawal semua tahapan termasuk saat penyelenggaraan serta memastikan keamanan dan kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Tangerang, Banten, Kamis, 20 Juli 2023, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, pemilu dan pilkada tahun depan terbilang paling besar dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia. Dia menjelaskan, pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Ma’ruf menjelaskan, tahapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tidak kalah penting jika dibandingkan dengan hari H pencoblosan. Dia berharap para kepala daerah bersama perangkatnya sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Mulai sebelum hingga pelaksanaan nanti. ”Tingkatkan koordinasi dan antisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan khusus kepada para kepala daerah. Tito menegaskan, para kepala daerah yang berstatus kader partai tidak boleh mengalihkan fokus utamanya untuk pemenangan partainya.
Begitu pun kepala daerah yang maju kembali dalam pilkada atau ikut kontestasi pemilihan DPR/DPRD. Mereka tidak boleh melupakan tugasnya memimpin penyelenggaraan pelayanan publik. ”Pemerintahannya harus jadi prioritas utama, tetap jalan. Layanan publik harus tetap berlangsung. Jangan larut dalam dinamika,” katanya. Tito juga menyoroti kelancaran pelaksanaan pemilu dari aspek penyelenggara dan pemerintah daerah.
Dia mengungkapkan, masih ada KPU dan Bawaslu di daerah yang mengalami kesulitan sarana-prasarana. Misalnya, belum memiliki kantor maupun gudang yang representatif. Padahal, gudang itu penting untuk penyimpanan logistik pemilu. Karena itu, Tito berharap pemerintah daerah yang memiliki kemampuan atau aset ikut membantu.
Dia menyatakan, pemilu adalah gelaran yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. Melalui pemilu, partisipasi seluruh masyarakat terlibat secara penuh. Khususnya keterlibatan menentukan pemimpin berikutnya. Baik di tingkat pusat maupun daerah. ”Sebagai negara demokrasi, (pemilu) harus sukses, aman, lancar,” ujarnya.(*)
