Disorot ICW soal Proyek Rp14,7 Miliar, Raffi Ahmad Mengaku Pernah Konsultasi ke KPK

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengaku telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 terkait aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan kerja sama komersial saat menjabat sebagai pejabat publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Raffi melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026).

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.

Menurut dia, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menjalankan pekerjaan di bidang seni, termasuk menerima kerja sama komersial, tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Raffi mengaku kini memahami bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga menyangkut etika, kepatutan, serta kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya.

Karena itu, dia menyebut polemik yang muncul menjadi pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar persoalan serupa tidak terulang.

Raffi juga menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama yang melibatkan perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nilai kerja sama dengan dua kementerian tersebut selama periode 2024–2026 mencapai Rp14,7 miliar.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian tersebut.

READ  Sopir Bus “Telolet” Lindas Bocah di Pelabuhan Merak Telah Diamankan Polres Cilegon

ICW mencatat terdapat lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Sementara itu, tiga paket lainnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama periode 2025–2026.

Total nilai delapan paket pengadaan itu mencapai Rp14,7 miliar. Dalam pengadaan tersebut, kementerian terkait tercatat bekerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia.

Jasa yang diberikan antara lain penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, serta menghadirkan Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menduga pengadaan tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga membatasi ruang persaingan bagi penyedia lainnya.

Organisasi antikorupsi itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi berstatus sebagai pejabat publik sekaligus figur yang berkaitan dengan perusahaan penyedia jasa.

Hingga kini, dugaan yang disampaikan ICW tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap proses pengadaan dan pihak-pihak terkait. Raffi sendiri menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan apabila diperlukan. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img