KORANUSANTARA – Persoalan kualitas udara yang buruk di kawasan Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir dibahas dalam rapat terbatas di istana kepresidenan, Senin, 14 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo memanggil tiga gubernur, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta sejumlah menteri terkait.
”Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat,” kata Jokowi.
Menurut presiden, buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, kemarau panjang yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Selain itu, faktor pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek turut memengaruhi buruknya kualitas udara.
Jokowi menyampaikan arahan untuk ditindaklanjuti dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek menjadi lebih baik. ”Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi EURO 5 dan EURO 6. Khususnya di Jabodetabek,” ungkapnya.
Jokowi juga meminta agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak. Lalu, untuk persoalan mobilitas yang juga disebut memengaruhi kualitas udara, Jokowi minta agar kantor-kantor melakukan hybrid working. Sebagian kerja di kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah.
Hal itu sejalan dengan konsistensi pengurangan kendaraan berbasis fosil. Kendaraan umum harus ditingkatkan agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi. ”Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan. MRT juga sudah beroperasi. Kemudian, kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, kepala negara meminta jajarannya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jokowi juga meminta dilakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.
Setelah ratas, Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi mengatakan, pihaknya akan kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. ”Artinya, work from home itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI,” ungkapnya.
Dia berharap kementerian lain melakukan hal yang sama. Selain itu, Pemprov DKI bersama kementerian dan lembaga terkait juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.(*)
