SAMARINDA – Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) petahana, Isran Noor, memicu kontroversi setelah melontarkan kata “sontoloyo” di hadapan mahasiswa baru Universitas Balikpapan (Uniba).
Ucapan ini dilontarkan sebagai bentuk kekesalan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, terkait pemangkasan anggaran program Beasiswa Kaltim Tuntas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Isran menutup acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Uniba pada Sabtu sore (14/9/2024). Di hadapan ratusan mahasiswa, dosen, dan akademisi, Isran menyatakan bahwa anggaran beasiswa yang awalnya sebesar Rp 250 miliar untuk periode 2023-2024 telah dipangkas menjadi Rp 200 miliar.
“Ini bukan karena saya, tapi karena urusan PJ. Siapa PJ itu? Sontoloyo itu!” kata Isran dalam video yang kemudian beredar luas.
Tanggapan atas pernyataan Isran datang dari Ketua DPW Rampas Kaltim Setia 08 Berdaulat, Sutan Sachrial, yang memberikan kritik tajam. Menurutnya, ucapan seperti “sontoloyo” tidak pantas keluar dari mulut seorang calon pemimpin, terutama di hadapan generasi muda.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut dapat merusak pandangan generasi muda terhadap pemimpinnya.
Kontroversi ini menimbulkan perdebatan mengenai etika berbicara bagi calon pemimpin dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama generasi muda.
Sutan menekankan pentingnya memilih pemimpin yang bijaksana dan adil, bukan yang hanya pandai mencela.
Sementara itu, Pj Gubernur Akmal Malik, yang menjadi subjek kritikan, pada Maret lalu telah membantah tudingan tersebut. Akmal menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD dan pemerintahan sebelumnya.
“Saya masuk tanggal 4 Oktober 2023, dan semua anggaran sudah selesai. Saya tidak bisa mengubah itu,” jelas Akmal pada Sabtu (16/3/2024).
Akmal juga menegaskan bahwa dirinya hanya berperan dalam mempercepat realisasi anggaran Beasiswa Kaltim 2024, dan jika diberikan kewenangan pada anggaran 2025, ia akan berusaha meningkatkan alokasi dana tersebut.
Penjelasan serupa juga datang dari mantan Kepala Disdikbud Kaltim Era Isran Noor menjabat Gubernur Kaltim, Muhammad Kurniawan.
Ia menegaskan bahwa penetapan anggaran beasiswa sudah diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Menurutnya, Pj Gubernur hanya menjalankan mandat dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pj Gubernur Kaltim hanya menjalankan mandat dari apa yang sudah disetujui oleh pemerintahan sebelumnya,” tegas Kurniawan pada Maret 2024 lalu. (Han)
Penulis: Hanafi
