
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk meningkatkan seluruh ruas jalan daerah hingga mencapai kondisi mantap.
Keterbatasan kemampuan anggaran membuat pemerintah daerah mulai mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui pengajuan pinjaman kepada Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut menjadi pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan sekaligus melalui APBD.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengerjakan perbaikan jalan secara bertahap sembari mencari sumber pembiayaan lain untuk proyek-proyek strategis.
“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini memang bukan merupakan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati. Tiap tahun tetap kita cicil,” kata Aulia, Selasa (17/11/2026).
Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbaikan jalan yang rusak. Pemerintah daerah juga menghadapi pekerjaan untuk membuka dan meningkatkan konektivitas antarkecamatan, termasuk menghubungkan ibu kota kecamatan yang hingga kini belum tersambung secara memadai.
Aulia menyebut, masih ada dua ibu kota kecamatan di Kukar yang belum terhubung dengan ibu kota kecamatan lainnya, yakni Muara Muntai dan Muara Wis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan konektivitas wilayah yang ingin diselesaikan pemerintah daerah. Untuk menghubungkan kawasan tersebut, diperlukan pembangunan jembatan di wilayah Kota Bangun serta peningkatan akses jalan menuju Muara Wis.
“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah kita ingin menghubungkan ant ibu kota kecamatan. Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” ujarnya.
Menurut Aulia, pembangunan konektivitas antarkecamatan menjadi prioritas karena akses jalan berperan penting dalam menghubungkan pusat pemerintahan kecamatan, aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat.
Salah satu ruas yang masuk dalam rencana penanganan adalah jalan Kota Bangun menuju Muara Wis. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan peningkatan sejumlah poros strategis lainnya.
Untuk mempercepat pembangunan, Pemkab Kukar mengajukan pembiayaan sekitar Rp100 miliar kepada SMI. Dana tersebut direncanakan mendukung pengerjaan enam poros jalan pada 2027.
Enam ruas yang diusulkan meliputi Sebelimbingan-Tuana Tuha, Kota Bangun-Muara Wis, Kota Bangun-Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Kecamatan Sebulu, Salo Cela-Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, serta Santan Ulu-Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu.
Pengajuan pembiayaan tersebut masih harus melalui proses verifikasi oleh SMI. Pemerintah daerah menyiapkan perencanaan proyek, kemudian lembaga pembiayaan itu akan menilai kelayakan usulan sebelum memutuskan pencairan dana.
Aulia menjelaskan, Pemkab Kukar mengusulkan penggunaan dana kurang salur sebagai jaminan dalam skema pembiayaan tersebut. Namun, realisasi pembiayaan tetap bergantung pada hasil verifikasi dan persetujuan SMI.
“Untuk 2027 ada beberapa. Kalau SMI tembus, ya. SMI kita ajukan sekitar Rp100 miliar. Ada enam poros,” ungkapnya.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, Pemkab Kukar juga menghadapi persoalan kerusakan infrastruktur akibat longsor. Aulia menyebut terdapat 10 titik longsor yang membutuhkan penanganan.
Penanganan titik-titik tersebut menjadi bagian dari pekerjaan infrastruktur yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Sebab, kerusakan akibat longsor dapat mengganggu akses masyarakat dan memperburuk kondisi jalan apabila tidak segera ditangani.
Di sisi lain, jalan yang sudah berada dalam kondisi baik juga membutuhkan pemeliharaan agar tidak kembali mengalami kerusakan. Pemerintah daerah harus membagi perhatian antara pembangunan ruas baru, peningkatan jalan yang belum mantap, serta pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia.
Aulia mencontohkan jalur Sebelimbingan yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga ibu kota kabupaten. Meski aksesnya telah terbuka, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan peningkatan agar benar-benar mencapai standar jalan mantap.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin pembiayaan yang diperoleh melalui SMI benar-benar digunakan untuk kebutuhan infrastruktur yang telah direncanakan dan dinilai layak.
“Intinya, kita di pemerintah daerah maunya mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” tutup Aulia. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R



