JAKARTA — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun. Jaringan koperasi di tingkat desa akan dimanfaatkan sebagai kanal distribusi barang subsidi agar penyalurannya lebih terkontrol dan tepat sasaran.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan potensi penghematan tersebut perlu dilihat dari dampak KDMP sebagai jaringan distribusi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata Dony di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Dony, pemerintah saat ini bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi tengah menyiapkan sistem daring berbasis data tunggal untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Sistem tersebut nantinya diintegrasikan dengan jaringan KDMP sehingga penyaluran subsidi dapat diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” ujarnya.
Dony menegaskan KDMP bukan semata-mata diposisikan sebagai koperasi, tetapi juga sebagai kanal distribusi pemerintah yang memiliki jangkauan hingga desa.
“Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa,” katanya.
Jaringan tersebut juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dony mencontohkan ketika harga beras mengalami kenaikan, pemerintah dapat mendistribusikan beras melalui seluruh KDMP dengan harga yang telah ditetapkan.
“Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” ujarnya.
Selain distribusi barang, KDMP akan diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan masyarakat desa. Koperasi tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai agen layanan perbankan sehingga masyarakat yang belum memiliki akses perbankan dapat melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang.
Pemerintah juga akan memanfaatkan jaringan KDMP untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) direncanakan membuka layanan di koperasi desa untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah.
“Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen,” kata Dony.
Di sektor logistik, PT Pos Indonesia juga akan bekerja sama dengan KDMP untuk menyediakan layanan bagi masyarakat desa. Layanan tersebut antara lain mendukung kegiatan usaha masyarakat yang berjualan secara daring.
Dengan berbagai fungsi tersebut, Dony menilai KDMP dapat menjadi jaringan yang menghubungkan program pemerintah dengan masyarakat secara lebih luas, mulai dari distribusi subsidi dan pengendalian harga hingga akses perbankan, pembiayaan, dan layanan logistik.
Pemerintah berharap pemanfaatan jaringan KDMP dapat membuat program subsidi lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di tingkat desa. (ANT/KN)
