NUSANTARA – Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah, menilai harga ideal Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berada di angka Rp3.000 per kilogram agar petani memperoleh keuntungan yang layak.
Menurut Budi, dengan harga tersebut petani masih bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp1.000 per kilogram setelah dikurangi berbagai biaya operasional.
“Dari tiga ribu itu, seribu rupiah bisa didapatkan petani per kilogram. Tentunya keuntungan yang lumayan bagi petani,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Ia merinci, dari harga Rp3.000 tersebut sekitar Rp400 digunakan untuk upah panen, kemudian Rp500 hingga Rp600 untuk biaya angkutan mobil lansir, serta sekitar Rp1.000 untuk biaya perawatan dan pemeliharaan kebun sawit.
Namun kondisi di lapangan saat ini justru jauh dari ideal. Budi menyebut harga TBS di tingkat petani sempat anjlok hingga kisaran Rp800 per kilogram sehingga dinilai sangat memberatkan petani.
“Bisa-bisa dibiarin nggak dipanen. Dipakai upah panen saja sudah separuh habis untungnya. Nah, ini harus betul-betul pemerintah sikapi,” tandasnya.
Sebagai solusi, JPSN menyarankan dua langkah kepada pemerintah. Pertama, membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik BUMN di setiap kabupaten untuk menjaga stabilitas harga. Kedua, melakukan penindakan tegas terhadap PKS yang memainkan harga TBS tanpa acuan yang jelas.
“Kami menyarankan itu ke pemerintah. Lalu bupati bikin satgas pantau harga untuk antisipasi adanya permainan harga di lapangan,” jelasnya.
Budi mengatakan JPSN merupakan organisasi yang aktif memperjuangkan kepentingan petani sawit di Indonesia dan turut mengawal berbagai isu strategis perkebunan.
Di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), harga TBS pekan lalu bahkan sempat turun di angka Rp1.000 per kilogram sebelum perlahan naik kembali ke kisaran Rp1.300 hingga Rp1.800 per kilogram pada awal pekan ini.
Sementara di Kecamatan Babulu, harga TBS saat ini berada di kisaran Rp1.500 per kilogram, padahal sebelumnya sempat menyentuh Rp2.800 per kilogram.
Anjloknya harga TBS di berbagai daerah disebut dipicu respons pasar terhadap rencana kebijakan ekspor satu pintu Crude Palm Oil (CPO) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), BUMN baru yang akan menjadi eksportir tunggal sejumlah komoditas SDA.
Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dan rencananya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S
