BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti masih rendahnya realisasi program yang bersumber dari hasil reses dan aspirasi masyarakat.
Hal ini dinilai menjadi salah satu kendala dalam memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di lapangan.
Menurut Subroto, setiap pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD, masyarakat cenderung menyampaikan usulan yang sama dari waktu ke waktu.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa berbagai aspirasi yang telah dihimpun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Setiap reses, masyarakat menyampaikan hal yang sama karena belum terealisasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, reses merupakan salah satu instrumen penting bagi DPRD untuk menjaring kebutuhan masyarakat secara langsung. Usulan-usulan tersebut kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Namun demikian, Subroto menilai masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.
Ia menekankan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi tersebut ke dalam program prioritas.
Lebih lanjut, Subroto menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan adanya keselarasan tersebut, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
“Seluruh usulan yang disampaikan itu sudah melalui proses, bahkan menggunakan anggaran negara. Jadi harus ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar menjadi catatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk itu, Subroto mendorong agar komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat. Sinergi yang baik dinilai menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Kita ingin ada sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (adv)
