BERAU – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan batu bara mulai menunjukkan dampak serius. Penurunan kontribusi dari sektor tersebut terhadap pendapatan daerah menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi ekonomi.
Menyoroti Persoalan itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan bahwa salah satu langkah strategis yang harus segera dilakukan adalah mendorong hilirisasi crude palm oil (CPO) melalui pembentukan kawasan industri khusus berbasis kelapa sawit.
Menurutnya, selama ini Berau masih terlalu bergantung pada penjualan bahan mentah, baik dari sektor tambang maupun perkebunan. Padahal, nilai ekonomi terbesar justru berada pada produk turunan yang diolah.
“Ke depan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor ekstraktif. Hilirisasi CPO harus menjadi prioritas agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya.
Subroto menjelaskan, hilirisasi CPO dapat menghasilkan berbagai produk turunan seperti minyak goreng, oleokimia, hingga bahan baku industri kosmetik dan energi terbarukan. Jika dikelola dengan serius, sektor ini dinilai mampu menjadi pengganti utama ketika kontribusi batu bara terus menurun.
Ia juga menyoroti pentingnya penetapan zona atau kawasan industri khusus sebagai pusat pengolahan sawit. Dengan adanya kawasan tersebut, proses produksi dapat terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga efisiensi meningkat dan investasi lebih mudah masuk.
“Kita perlu menyiapkan kawasan industri yang jelas. Ini akan menarik investor sekaligus memastikan proses hilirisasi berjalan optimal,” tegasnya.
Tak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Subroto menyebut hilirisasi juga akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal.
“Efek berantainya sangat luas. Mulai dari tenaga kerja, UMKM pendukung, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan sinergi lintas sektor.
Ia meminta Pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi, memberikan kemudahan investasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan pelabuhan.
Selain itu, dirinya juga mendorong agar pengelolaan sektor sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Transformasi ekonomi ini harus dirancang matang. Jangan sampai kita hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lainnya,” tandasnya. (adv)
