JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan pagu alokasi anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan postur anggaran pendidikan dalam Rancangan APBN 2026 yang tercantum pada Nota Keuangan, Kemendikdasmen awalnya memperoleh pagu sebesar Rp55 triliun, atau 7% dari total anggaran pendidikan nasional senilai Rp757,82 triliun. Pada Rapat Kerja 15 September 2025, Komisi X DPR RI kemudian menyetujui tambahan anggaran Rp400 miliar, sehingga pagu meningkat menjadi Rp55,4 triliun.
Melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 2025, pagu alokasi Kemendikdasmen kembali diperkuat menjadi Rp56,68 triliun. Angka ini meningkat Rp1,68 triliun dari pagu awal, atau naik Rp1,28 triliun dibanding pagu yang disetujui pada raker sebelumnya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan untuk memastikan program-program prioritas Kemendikdasmen mendapatkan keberpihakan penganggaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Dengan pagu Rp56,68 triliun, Kemendikdasmen akan memprioritaskan beberapa program utama, di antaranya:
1.Program Prioritas Presiden untuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp14,57 triliun.
2.Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp13,83 triliun, menyasar 19,48 juta siswa, termasuk perluasan PIP untuk jenjang TK bagi 888 ribu anak dengan satuan biaya Rp450 ribu per tahun.
3.Aneka Tunjangan Guru Non-ASN meliputi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Insentif dengan total Rp14,13 triliun. Termasuk peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan.
4.Program prioritas lainnya untuk peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan, peralatan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, kebahasaan, kesastraan, pengembangan talenta, hingga penguatan karakter dengan total Rp11,03 triliun.
Sejumlah fraksi DPR memberi dukungan terhadap penguatan anggaran Kemendikdasmen. Perwakilan Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, mendukung penuh alokasi anggaran pendidikan 2026, termasuk kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.
Fraksi PKB melalui Dedi Wahidi juga mengapresiasi perluasan PIP ke jenjang TK serta peningkatan alokasi PIP untuk siswa SD dan SMP.
Dengan penguatan pagu 2026 ini, pemerintah memastikan berbagai program prioritas pendidikan mulai dari pembangunan sekolah, peningkatan kompetensi guru, perluasan bantuan pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dapat berjalan lebih optimal dan memberi dampak langsung bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Pewarta/Editor : Nicha R
