JAKARTA – Tarif impor 32 persen yang diumumkan Donald Trump bukan sekadar kebijakan dagang. Ini pukulan telak bagi ekspor Indonesia yang selama ini terlalu bergantung pada pasar Amerika Serikat.
Kabar ini pertama kali dilaporkan Reuters, 8 Juli 2025. Dalam surat yang dikirim langsung ke 14 negara, termasuk Indonesia, Trump menyatakan tarif ini sebagai bentuk “penyeimbangan” atas defisit perdagangan.
AS mengimpor jauh lebih banyak dari Indonesia dibanding ekspornya ke sini. Defisitnya mencapai 18 miliar dolar AS. Bagi Trump, itu tidak bisa dibiarkan. Maka dijatuhkanlah tarif yang lebih tinggi dari negara lain. Jepang dan Korea Selatan dikenai 24 persen. Indonesia? Paling tinggi, 32 persen.
Isi suratnya tegas. Jika negara penerima surat membalas dengan menaikkan tarif, maka AS akan langsung menambah 25 persen lagi. Tarif tambahan. Retaliasi. Perang dagang terbuka.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyebut langkah ini sebagai sinyal buruk bagi masa depan kerja sama ekonomi global. “Banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme. Dan itu tak baik bagi kemakmuran bersama,” ujarnya.
Said menjelaskan bahwa Trump mengincar negara-negara yang tidak membangun pabrik atau lapangan kerja di AS. Indonesia salah satunya. Maka jika ingin bernegosiasi, pemerintah harus membawa tawaran konkret. Misalnya, mendorong perusahaan Indonesia masuk ke sektor manufaktur di AS atau mengurangi surplus neraca dagang dengan meningkatkan impor dari AS.
Pemerintah memang diberi waktu sampai 1 Agustus untuk merespons. Jika tidak, tarif berlaku penuh.
Data BPS menyebutkan surplus dagang Indonesia terhadap AS sekitar 6,42 miliar dolar AS atau Rp104 triliun. Produk kita, mulai dari tekstil, sepatu, alat listrik, makanan laut, hingga mesin—jelas diminati pasar AS. Tapi jika tarif naik, harganya melambung. Daya saing langsung anjlok.
Pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa, Dr Lukman, juga mengingatkan bahwa tarif ini tidak sekadar soal angka. Ia berdampak langsung pada biaya logistik, bahan baku, dan nilai produk ekspor.
“Produk-produk Indonesia yang masuk ke AS akan menjadi lebih mahal, sehingga dapat mengurangi daya saing di pasar AS,” ujarnya kepada wartawan. Penurunan daya saing ini bisa menurunkan volume ekspor kita ke AS. Dan itu berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Namun Lukman melihat ada peluang tersembunyi di balik tekanan ini. “AS menawarkan kemudahan izin usaha bagi perusahaan Indonesia yang mau memproduksi langsung di AS. Itu bisa membuka ruang investasi baru,” katanya.
Selain itu, AS juga membuka ruang perundingan. Tarif bisa diturunkan atau dinaikkan tergantung respons Indonesia. Kalau kita membalas, mereka juga akan menambah tarif. Tapi kalau kita ajak duduk dan bawa tawaran serius, mungkin bisa dikaji ulang.
Lukman menegaskan bahwa Indonesia perlu memperluas pasar. “Pasar alternatif seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, serta Cina harus dibuka selebar-lebarnya,” ujarnya.
Kembali ke Said Abdullah, ia menekankan pentingnya mendorong penyelesaian multilateral. AS saat ini memusuhi semua pihak, bahkan sekutunya sendiri. Ini momentum untuk memelopori perundingan global di luar jalur AS—lewat WTO, G20, atau aliansi baru. Dan di dalam negeri, Indonesia harus mempercepat ketahanan pangan, energi, dan moneter agar tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal.
Dampaknya sudah terasa. Sektor padat karya kita—tekstil, garmen, furnitur—akan langsung terpukul. Produk jadi mahal, pesanan turun, PHK tidak bisa dihindari. MUFG Research memperkirakan PDB kita bisa terpangkas hingga 0,3 persen jika tarif ini jadi kenyataan.
Rupiah pun ikut tertekan. Nilai tukar sempat menyentuh Rp17.200 per dolar. Biaya impor naik, inflasi naik, dan ruang suku bunga jadi sempit.
Investor juga mulai berhitung ulang. Pasar keuangan gelisah. Bursa melemah. Sentimen negatif menyebar cepat.
Delegasi Indonesia memang sudah bergerak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin tim ke Washington. Kita juga sudah membuka keran impor LPG, LNG, dan kedelai dari AS untuk menyeimbangkan neraca. Tapi sejauh ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mendapatkan pengecualian. Kita belum. Ini bukan tentang menang atau kalah dalam perang tarif. Ini tentang kesiapan kita menghadapi dunia yang makin tak menentu.
Oleh: Agus Susanto
Diolah dari Berbagai Sumber
