BANDUNG – Pembayaran ongkos angkut bagi 85 sopir dan kernet truk dalam program Gentengisasi Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tertunda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memastikan keterlambatan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan persoalan administrasi distribusi.
Kendala muncul karena proses tender toko bahan bangunan penerima genteng di sejumlah daerah tujuan belum rampung. Akibatnya, koperasi belum dapat memproses pencairan ongkos kirim untuk armada yang telah disiapkan.
Menindaklanjuti keluhan para pekerja angkutan yang sebelumnya mendapat sorotan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Dedi memanggil sejumlah pihak untuk mengurai persoalan tersebut.
Pertemuan itu melibatkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pihak terkait lainnya.
Dalam dialog tersebut, Herman menegaskan dana pembayaran ongkos angkut sebenarnya telah tersedia. Dana itu telah disalurkan melalui fasilitas pembiayaan modal kerja dari Bank BJB dan Bank Majalengka kepada pihak koperasi.
Namun, pencairan belum bisa dilakukan karena sebagian armada belum memiliki kepastian lokasi tujuan pengiriman. Hal itu berkaitan dengan proses tender toko bangunan di Kabupaten Bogor dan Kuningan yang secara teknis ditangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Besar Kementerian PKP.
“Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan kan keluar mobilnya terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas. Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng. Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer,” kata Herman.
Dalam pertemuan itu, jumlah armada yang belum menerima pembayaran juga diklarifikasi. Dari perkiraan awal sekitar 146 truk, Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut jumlah riil yang tertunda pembayarannya sebanyak 85 unit.
“Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk,” ujar Eman.
Dedi meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran untuk membayar hak para pekerja angkutan.
Ia juga menyoroti pembagian tanggung jawab dalam mekanisme distribusi, terutama karena proses tender dan penetapan toko penerima berada dalam ranah teknis PPK di bawah Balai Besar Kementerian PKP.
Menurut Dedi, pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap ekosistem industri genteng lokal. Dukungan itu mencakup peningkatan kualitas produk agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), perbaikan infrastruktur jalan, perlindungan asuransi, hingga akses permodalan bagi koperasi.
“Peran kita sebagai pemerintah kan saya sudah jelas. Satu, jalan menuju lokasi di-hotmix biar mobil angkut genteng tidak pecah. Dua, diasuransikan. Tiga, koperasinya dikasih pinjaman,” kata Dedi.
Selain meminta hak para sopir segera dituntaskan, Dedi mendorong pembenahan mekanisme distribusi program Gentengisasi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, koperasi, perajin, dan toko bangunan diminta memperjelas alur kerja serta tujuan pengiriman sejak awal.
Dengan kepastian lokasi penerima, perajin dan pabrik genteng di Jatiwangi, Majalengka, serta Plered, Purwakarta, diharapkan dapat mengirimkan produk langsung ke toko atau lokasi sasaran. Langkah itu dinilai dapat memangkas rantai birokrasi distribusi, menekan biaya, sekaligus mempercepat penyaluran.
“Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kita lindungi,” tuturnya. (ANT/KN)
