JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum ada kekosongan jabatan Wakil Presiden RI meski Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yusril, Gibran hingga kini masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Niat pengunduran diri yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden belum serta-merta mengakhiri masa jabatannya.
“Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai status Gibran setelah munculnya dinamika hukum terkait dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden.
Dia menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak secara otomatis menggugurkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya.
Saat ditanya apakah putusan MA dan MK otomatis mengakhiri jabatan Gibran, Yusril menjawab singkat, “Tidak.”
Meski demikian, Yusril menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan serius terkait persoalan demokrasi dan persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” katanya.
Diketahui, MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Yusril menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, terdapat mekanisme konstitusional yang harus ditempuh.
Pengunduran diri tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden dan meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih dalam sidang MPR.
Namun, Yusril meminta masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kemungkinan pengunduran diri maupun langkah politik yang akan diambil Gibran.
“Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi,” katanya. (ANT/KN)
