JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bicara setelah namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti. Ia menegaskan, keputusan mengenai sosok pendamping presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Yusril mengaku tidak berada dalam kapasitas untuk mengomentari wacana pencalonan tersebut. Namun, ia menghormati berbagai aspirasi dan usulan nama yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Soal calon-calon wakil presiden itu saya tidak dalam kapasitas bisa mengomentari. Saya menghormati demokrasi, menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B, si C itu silakan saja, tidak bisa kita larang-larang, tidak bisa kita halang-halangi,” katanya saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Yusril, Presiden tentu mencermati berbagai dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ia meyakini Prabowo memiliki pertimbangan, pengalaman, serta wawasan yang cukup untuk menentukan sosok yang dinilai tepat mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Ia juga menilai Presiden kemungkinan telah memiliki gambaran mengenai figur yang dibutuhkan, terlepas dari berbagai wacana yang berkembang di ruang publik.
“Sebagai orang yang berpikir hukum, itu tidak boleh berpikir politik, pikirannya harus seperti itu. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada demokrasi, ya supaya ada wacana yang berkembang, terakhirnya keputusan ada di tangan Presiden,” ujarnya.
Yusril memastikan akan menghormati dan menjunjung tinggi apa pun keputusan Presiden terkait penentuan calon wakil presiden pengganti.
Terkait mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti, Yusril menjelaskan Presiden memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyampaikan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ia menegaskan, hingga Selasa (17/11/2026), belum ada nama kandidat yang disampaikan Presiden kepada MPR. Sejauh ini, baru tanggal pemilihan yang telah disepakati, yakni 9 Desember 2026.
Belum disampaikannya nama kandidat tersebut berkaitan dengan tahapan formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Prabowo diketahui sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, dan dijadwalkan melanjutkan agenda ke KTT APEC sebelum kembali ke Tanah Air. (ANT/KN)



