KORANUSANTARA – Wulan Guritno batal diperiksa terkait judi online atau daring di Bareskrim Polri, Kamis, 7 September 2023. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, pihaknya mendapat konfirmasi dari kuasa hukum Wulan untuk meminta penundaan pemeriksaan.
Namun, Vivid belum menjelaskan alasan Wulan meminta penundaan pemeriksaan tersebut. Biasanya pemeriksaan ditunda karena yang bersangkutan sedang sakit. Diketahui dari Instagram, Wulan baru saja sembuh dari sakit demam, flu, dan batuk. Dittipid Siber menjadwalkan ulang pemeriksaan Wulan pada pekan depan.
Sementara itu, di tengah upaya pemberantasan perjudian secara online, muncul wacana legalisasi perjudian dan pungutan pajak judi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai legalisasi dan pungutan pajak judi tersebut tidak menyelesaikan masalah.
”Solusi pemberantasan judi online ya harus lewat pemblokiran,” kata Ketua MUI Cholil Nafis
Selama akses masyarakat terhadap aplikasi judi online masih terbuka dan mudah, praktik perjudian akan tetap subur. Apalagi, semua lapisan masyarakat saat ini semakin melek teknologi.
Cholil mengatakan, di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia yang masih menetapkan perjudian itu ilegal. Di sisi lain, pemerintah belum memberantasnya secara maksimal. Bahkan, sebaliknya, judi online saat ini memberikan kesempatan luas kepada semua orang untuk bermain judi lewat ponsel masing-masing.
Dia menegaskan tidak setuju dengan penerapan atau pungutan pajak dari judi. Menurut dia, pemerintah saat ini sebaiknya fokus pada pemberantasan praktik judi online tersebut. Soal pajak, pemerintah fokus saja mengawal kepatuhan pajak dari perusahaan besar atau para konglomerat.
Sebelumnya, wacana pajak judi disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Beberapa waktu lalu, dia menyampaikan, ada pihak yang mengusulkan supaya judi dilegalkan saja. Konsekuensinya, pajak dapat diterapkan. Ketimbang uang masyarakat Indonesia habis tersedot begitu saja oleh bandar atau pemilik aplikasi judi online. (*)
