Trump Kaitkan Kekalahan Partai Republik dengan Perang Iran

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaitkan hasil buruk Partai Republik dalam pemilu sela dengan dampak ekonomi perang Iran, terutama kenaikan harga bensin. Trump mengakui, meski sebagian pemilih mendukung sikapnya terhadap Teheran, mereka belum tentu bersedia menanggung kenaikan biaya bahan bakar.

“Orang-orang setuju dengan apa yang saya lakukan terhadap Iran, tetapi mereka mungkin benar-benar tidak bersedia menghadapi konsekuensi jangka pendek berupa pembayaran lebih mahal untuk bensin,” kata Trump kepada Fox News, Rabu (4/11/2026), sehari setelah pemungutan suara pemilu sela AS.

Trump menyebut tekanan harga tersebut sebagai konsekuensi jangka pendek yang harus dihadapi demi keuntungan jangka panjang. Ia juga memperingatkan militer AS dapat “menyelesaikan pekerjaan” apabila Teheran tidak bersedia bekerja sama.

Meski demikian, Trump menyatakan jalur diplomasi masih terbuka. Menurutnya, kesepakatan dengan Iran dapat dicapai selama memuat pembatasan yang mengikat terkait senjata nuklir.

Dalam wawancara tersebut, Trump juga kembali menegaskan keputusannya memangkas bantuan tahunan kepada Israel. Ia menilai negara itu telah cukup kaya sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan AS sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp72,59 triliun per tahun.

Pernyataan Trump muncul di tengah perkembangan hasil pemilu sela yang menjadi sorotan politik AS. Sejumlah media Amerika memproyeksikan Partai Demokrat akan merebut kendali Senat dan berpeluang memperoleh mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika proyeksi tersebut terwujud, posisi politik Partai Republik di Kongres dapat berubah dan berpotensi membatasi agenda legislasi pemerintahan Trump.

Menanggapi hasil pemilu, Trump memuji para kandidat oposisi yang dinilainya telah berjuang keras. Ia juga menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam sejumlah isu, termasuk imigrasi.

READ  Presiden Prancis Desak Israel Sudahi Invasi di Gaza

Dalam wawancara terpisah dengan Politico, Trump mengatakan dirinya memiliki kewenangan konstitusional untuk memveto undang-undang. Namun, ia mengaku lebih memilih bekerja sama dengan anggota parlemen ketimbang menghabiskan dua tahun masa pemerintahannya untuk memveto berbagai rancangan undang-undang.

Pernyataan tersebut menunjukkan Trump menyadari pentingnya membangun kerja sama lintas partai di tengah perubahan peta kekuatan politik di Kongres AS. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img