
TENGGARONG- Kabar pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menemui titik terang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar memastikan proses pencairannya segera ditindaklanjuti.
Namun, kepastian tersebut belum berlaku bagi seluruh tenaga pendidik. Insentif untuk guru agama dari Kementerian Agama (Kemenag) yang mendapat penugasan mengajar di sekolah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar masih harus menunggu kajian regulasi.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan pihaknya akan segera memproses pencairan TPP bagi guru honorer non-ASN. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
“Yang jelas kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN insya Allah segera proses,” kata Pujianto, Sabtu (14/11/2026).
Berbeda dengan TPP guru honorer non-ASN, pemberian insentif bagi guru agama Kemenag yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Disdikbud belum dapat memastikan realisasi bantuan tersebut karena perlu mencermati ketentuan hukum yang mengatur pemberian TPP. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan memiliki dasar regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Persoalan utama yang masih dibahas adalah bagaimana menerjemahkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai TPP ke dalam mekanisme pemberian insentif bagi guru agama.
Untuk itu, Disdikbud Kukar berencana berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat. Kedua pihak tersebut akan dilibatkan untuk mengkaji ketentuan yang berlaku sekaligus memastikan apakah pemberian insentif dapat dilakukan melalui skema yang direncanakan.
Langkah ini diperlukan mengingat guru agama yang dimaksud berasal dari Kemenag, tetapi mendapat penugasan mengajar di sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemkab Kukar.
Pujianto mengatakan, pihaknya belum ingin mengambil keputusan sebelum seluruh ketentuan tersebut dipahami secara menyeluruh.
“Kita akan diskusi dulu dengan semua pihak terkait, Bagian Hukum, kemudian Inspektorat,” jelasnya.
Karena masih menunggu pembahasan tersebut, Disdikbud belum bisa memberikan kepastian mengenai waktu penyaluran insentif bagi guru agama. Keputusan baru dapat ditindaklanjuti setelah mekanisme dan landasan hukumnya dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan TPP dan insentif, pembahasan kesejahteraan tenaga pendidik juga memunculkan harapan agar program seragam sekolah gratis dapat menjangkau peserta didik di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag.
Usulan tersebut berkaitan dengan perluasan penerima manfaat program bantuan pendidikan Pemkab Kukar. Namun, pelaksanaannya masih harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah serta mekanisme penganggaran yang diperbolehkan.
Pujianto menjelaskan, salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme hibah. Jika skema tersebut memungkinkan secara regulasi, usulan pemberian seragam gratis bagi sekolah di bawah Kemenag dapat ditindaklanjuti.
Meski demikian, pengelolaan anggaran hibah bukan menjadi kewenangan Disdikbud. Urusan tersebut berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Kalau memang itu dimungkinkan untuk melakukan hibah nanti kita juga lakukan itu, tetapi kalau hibah bukan di kita, kalau hibah ada di Kesra,” pungkas Pujianto. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R



