JAKARTA — Pemerintah mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.224,3 triliun hingga Juli 2026, tumbuh 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut dicapai tanpa menaikkan tarif pajak ataupun menambah jenis pajak baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memilih menggenjot penerimaan melalui pembenahan administrasi, pengawasan, tata kelola, serta penutupan celah kebocoran dalam sistem perpajakan.
“Kita mencapai (performa tersebut) tanpa menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak baru,” kata Purbaya saat Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Purbaya, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban melalui perubahan tarif perpajakan.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,62 persen secara tahunan.
Dengan perkembangan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan desain pelaksanaan anggaran untuk menjaga defisit tetap terkendali hingga akhir tahun.
Berdasarkan kinerja sampai Juli, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 berada pada level 2,85 persen terhadap PDB.
“Angka ini menunjukkan bahwa kita berusaha membuat fiskal lebih aktif tanpa meninggalkan kehati-hatian,” ujarnya.
Kinerja penerimaan pajak tersebut melanjutkan tren positif yang telah terlihat pada semester I 2026.
Hingga Juni, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun.
Penerimaan pajak hingga Juni tercatat Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Juni mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp658,9 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp639,7 triliun.
Adapun Transfer ke Daerah terealisasi Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.
Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, keseimbangan primer APBN hingga semester I 2026 tercatat surplus Rp85,1 triliun.
Pemerintah selanjutnya akan mempertahankan momentum penerimaan melalui penguatan sistem perpajakan sekaligus mengendalikan belanja agar kondisi fiskal tetap sehat hingga akhir 2026. (ANT/KN)
