JAKARTA — Kementerian Keuangan masih membahas nasib perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk dengan meninjau kembali proses penunjukan hingga pelantikan yang telah berlangsung.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh proses dan aktivitas yang telah terjadi dalam penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).
Suahasil menjelaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.
Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan karena sejumlah posisi membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.
“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.
Suahasil mengatakan Kemenkeu saat ini memastikan struktur pejabat yang dibentuk dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antarsatuan kerja.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi,” katanya.
Ia menegaskan proses tersebut masih dikaji untuk memastikan koordinasi antarunit di lingkungan Kemenkeu dapat berjalan dengan baik.
“Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” ujar Suahasil.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembatalan perombakan pejabat DJP dan DJBC, Suahasil belum memberikan kepastian.
Ia mengatakan Kemenkeu akan melihat kembali proses yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan pejabat yang dilakukan secara langsung maupun secara hibrida.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” pungkas Suahasil.
Dengan demikian, keputusan mengenai kelanjutan perombakan pejabat di DJP dan DJBC masih menunggu hasil pembahasan internal Kemenkeu serta peninjauan terhadap proses penunjukan dan pelantikan yang telah berlangsung. (ANT/KN)
