TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi terbaru ini diharapkan memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menghadiri pembukaan sosialisasi yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sunggono menilai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang baik serta koordinasi kuat antarlembaga. Dengan demikian, pelayanan kepada calon jemaah dapat berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi baru menjadi kebutuhan bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini penting agar penerapan aturan berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai arah baru kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” ujar Sunggono.
Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2025 tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sunggono berharap koordinasi yang terbangun mampu mendorong penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin tertib, aman, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga kesiapan seluruh pihak dalam menjalankan ketentuan tersebut.
Kepastian informasi, profesionalitas petugas, dan perlindungan jemaah menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.
Di sisi lain, dalam kegiatan tersebut Sunggono turut menyambut baik inisiatif Program ASN Berhaji. Program ini memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memulai perencanaan ibadah haji melalui fasilitas tabungan tanpa setoran awal.
Buku tabungan bagi peserta diserahkan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Program ini dinilai dapat membantu ASN mempersiapkan kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji secara bertahap.
Sunggono mengapresiasi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi sekaligus program tersebut.
Ia berharap kesempatan ini dapat mendorong ASN membangun perencanaan keuangan yang lebih baik serta menumbuhkan semangat untuk menunaikan ibadah haji.
Namun, Sunggono menegaskan bahwa Program ASN Berhaji tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kesempatan memiliki rekening tabungan atau mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci.
Lebih dari itu, semangat ibadah harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk ketika aparatur menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan agar keinginan meraih predikat haji mabrur berjalan seiring dengan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Menurutnya, kedisiplinan, integritas, dan kesungguhan menjalankan amanah merupakan nilai yang harus dijaga oleh setiap ASN.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan,” tegas Sunggono.
Ia menambahkan, pengabdian melalui pelayanan publik juga memiliki dimensi tanggung jawab moral dan ibadah kepada Allah SWT.
Karena itu, nilai-nilai yang dipelajari dari ibadah haji diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi turut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sunggono berharap penerapan kebijakan baru penyelenggaraan haji dan umrah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah, mendorong perkembangan ekonomi umat, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, demikian harapannya. (Adv)
Penulis :Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
