JAKARTA – Proses pemindahan penyelenggara pemerintahan diyakini sesuai rencana. Pada tahap pertama yang dimulai 2024, jumlah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang akan diboyong ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 16.900 orang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Senin (12/6), mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan kesiapan pemindahan, khususnya ASN ke IKN kepada Presiden Joko Widodo.
“Terkait SDM IKN, simulasi sudah selesai dan kemarin kami ke lokasi IKN melihat persiapan rencana pemindahan ASN ke IKN,” kata Azwar Anas kepada awak media selepas bertemu Presiden.
Menpan RB menyatakan pihaknya telah membuat simulasi secara rinci mengenai ASN mana saja yang pindah setelah tempat yang disediakan sudah siap. “Bahkan di dalam kementerian/lembaga itu eselon berapa dan siapa kita sudah nyatakan ini komprehensif dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) sudah melakukan simulasi,” kata Azwar Anas.
Menpan RB menegaskan bahwa pihaknya telah membuat skenario dengan seluruh kementerian/lembaga nonkementerian pemerintah berkenaan dengan pemindahan ASN ke IKN Nusantara tersebut. Azwar Anas menyebut Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan diproyeksikan untuk berangkat lebih awal dalam pemindahan ke IKN. “Tapi ini tidak harus semua (seisi kementerian) pindah. Ada yang pindah, ada yang tidak, bertahap,” ujarnya.
Adapun ASN yang akan diboyong ke IKN kurang lebih sebanyak 100.023 orang. Rinciannya, 956 pejabat negara, 3.264 jabatan pimpinan tinggi, dan 95.803 jabatan fungsional. Pemindahan seluruh ASN tersebut dilakukan mulai 2024-2029. Untuk ASN/TNI/Polri akan dibangun 47 tower rumah susun atau apartemen di IKN, dengan masing-masing tower terdiri dari 10-12 lantai. Rusun atau apartemen ini diharapkan rampung pertengahan 2024. Pada proses pemindahannya nanti, pemerintah menanggung biaya pindahan per ASN bersama dengan 1 istri, 2 anak, dan 1 asisten rumah tangga.
Pemerintah juga menjanjikan beragam fasilitas bagi ASN di IKN. Seperti, sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, sekolah, dan rumah sakit. Di sisi lain, Menpan RB menyatakan sampai saat ini ia belum menemukan ASN yang menolak rencana dipindahkan ke IKN. Malahan Azwar Anas mengklaim ia menerima sejumlah surat dari ASN yang mengusulkan diri untuk masuk dalam skenario dipindahkan ke IKN. “Artinya banyak anak muda talenta digital yang ingin menikmati atmosfer baru digital service dan sistem pemerintahan berbasis digital dan lingkungan nyaman,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen. Proses terbentuknya terdapat empat tahap (4P). Yakni, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan. ”Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan,” ungkapnya. Mengenai percepatan Mall Pelayanan Publik (MPP) di IKN, kata dia, hal itu masuk pada tahap P yang terakhir, yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik. (kn)
