KORANUSANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sukses menggelar debat kedua Pilpres 2024 yang menampilkan tiga calon wakil presiden (cawapres). Dalam debat yang dilangsungkan Jakarta Convention Center, Jumat malam, 22 Desember 2023 mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ketiga cawapres mengeluarkan gagasannya terkait ekonomi. Tak jarang, ketiganya saling sindir.
Seperti pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Cawapres nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait pembangunan IKN. Gibran menganggap Cak Imin tidak konsisten dalam menunjukan sikapnya.
Gibran mengatakan, Cak Imin adalah salah satu pejabat negara yang ikut meresmikan pembangunan IKN. Namun, setelah menjadi cawapres Anies Baswedan, dia seolah menentang pembangunan ini.
“Saya ingat sekali Cak Imin dulu ini ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ini gimana ini enggak konsisten, dulu dukung sekarang enggak dukung karena jadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan,” kata Gibran. Gibran pun mengingatkan Cak Imin bahwa pembangunan IKN ini bukan sebatas membangun gedung pemerintahan.
“Sekali lagi mohon maaf Gus, IKN bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pembangunan pemerataan, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia,” sambungnya. Mulanya, Cak Imin menanggapi terkait dengan pembangunan IKN yang disampaikan Gibran. Menurutnya, masih banyak hal penting yang perlu dilakukan daripada menbangun IKN.
“Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius ini, IKN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp 500 triliun,” ucapnya.
“Padahal satu persen saja dari Rp 400 sekian triliun itu untuk membangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres,” sambung Cak Imin.
Setelah itu, Gibran diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Cak Imin. Ia mengaku heran dengan sikap Ketua Umum PKB yang sangat cepat berubah soal IKN.
Sementara cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut, IKN belum ada investor yang masuk. Pembangunan yang berjalan sekarang murni mengandalkan APBN. Di sisi lain, Mahfud mempertanyakan target rasio pajak Gibran yang sangat tinggi.
Ia menyebutkan, dalam visi-misi Gibran, target rasio pajak akan dinaikkan menjadi 23 persen. Menurut Mahfud, target itu tidak masuk akal, karena pertumbuhan ekonomi bisa sampai 10 persen untuk memenuhi target rasio pajak ke level itu.
“Itu kalau rasio pajak sampai segitu bisa 10 persen, lalu bagaimana anda menaikkan pajak, insentif pajak aja orang enggak ambil,” sambungnya. Lebih lanjut, Mahfud kemudian membalas lagi. Dia mempertanyakan apa perbedaan antara penerimaan pajak dengan tax ratio yang disampaikan Gibran.
“Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty juga ndak jelas hasilnya, pajak insentif pajak ditawarkan pemerintah nggak ada yang mau karena diperas-peras juga jadi alat nego,” pungkasnya.
Dalam debat kali ini, Cak Imin, sempat kerepotan menjawab pertanyaan dari pesaingnya, Gibran tentang State of the Global Islamic Economy (SGIE). Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menilai Gibran telah berhasil membalikkan keadaan saat tampil prima di debat cawapres.
Aditya menyebut sebelum debat cawapres, banyak yang meragukan kemampuan Gibran karena ia kerap menghindari forum debat di luar yang diadakan KPU secara resmi. Namun Gibran akhirnya berhasil membuktikan diri kalau kapasitasnya tak perlu lagi diragukan. Artinya, dengan memperlihatkan kebolehannya tampil di debat cawapres, Aditya meyakini Gibran punya potensi besar untuk mampu bersaing di kancah Pilpres.
Aditya justru heran dengan penampilan Muhaimin Iskandar yang cenderung blunder. Seperti saat membahas mengenai Ibu Kota Negara (IKN) dan membahas State Of The Global Islamic Economy (SGIE). Padahal ekonomi syariah adalah salah satu visi misi Anies-Muhaimin. “Bisa dikatakan Cak Imin blunder. Terutama soal IKN dan ekonomi syariah global. Meskipun itu jebakan,” ucap Aditya.(*)
