Sabtu, Juni 22, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Revisi UU IKN Sudah Diserahkan ke DPR

JAKARTA – Persiapan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Hal itu dilakukan agar pembangunannya tidak mengalami kendala apapun. Salah satunya adalah kejelasan payung hukum.

Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sudah diserahkan ke DPR. Hal itu ditandai dengan surat presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi) beserta draf revisiannya.

“Ini supres barusan ditandatangani. Surat presiden baru disampaikan ke DPR untuk dibahas,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, ada beberapa isu yang disoroti dalam perubahan UU IKN. Mulai dari masalah pertanahan, kewenangan lembaga, hingga urusan pembiayaan pembangunan IKN.

“Sekarang kita sedang menyusun kembali perubahan rancangan undang-undang itu. Presiden memerintahkan kami Bappenas untuk memperbaiki UU itu dalam kewenangannya, dalam soal pertanahannya, dan juga dalam hal pembiayaan dan pendanaan,” ungkap Suharso saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Mei 2023.

Suharso mengungkapkan, isu pertanahan jadi salah satu masalah besar yang membuat pihaknya diminta merevisi UU IKN. Dia mengungkapkan masalah pertanahan yang jadi sorotan adalah soal adanya rencana hak kepemilikan tanah di IKN.

“Ada yang ternyata ada tanah milik rakyat, hak milik, kan begitu. Sudah ada itu di UU, cuma ini akan dibikin terang, kewenangannya jelas. Sekarang gini-lah, Anda kalau punya rumah kan pengin punya hak milik. Kalau di IKN Anda nggak bisa punya hak milik, ya mending tinggal di luar IKN, kan,” papar Suharso.

Dia juga mengungkapkan lebih lanjut, selama ini Bappenas selalu menekankan masalah pertanahan di IKN harus sudah clear and clean untuk digunakan. Nyatanya masih ada masalah yang membuat tanah di IKN tidak bisa digunakan.

“Isu tanah di dalam itu yang diharapkan oleh Bappenas kan sudah clean and clear, berulang kali di dalam pertemuan antar-K/L saya tanyakan tanah ini clean and clear nggak. Syaratnya kami itu, supaya di tengah jalan nggak jadi masalah,” beber Suharso.(kn)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular