JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan atau perampingan hingga 700 badan usaha milik negara (BUMN) sampai Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengefisienkan pengelolaan perusahaan pelat merah, terutama entitas yang merugi dan tidak efisien.
Prabowo menyampaikan target itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10). Ia mengatakan pemerintah telah mengonsolidasikan ratusan entitas BUMN sejak awal masa pemerintahannya.
“Dari seribu BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 360, 364 ya sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, penataan tersebut dilakukan untuk memusatkan pengelolaan pada perusahaan negara yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
BUMN yang menjadi sasaran pembenahan, kata dia, meliputi perusahaan yang terus merugi, tidak efisien, hingga entitas yang diduga memanipulasi laporan keuangan.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” katanya.
Prabowo mengeklaim kebijakan konsolidasi mulai menunjukkan hasil. Sejumlah perusahaan negara yang sebelumnya tidak mampu membukukan keuntungan disebut telah mencatatkan laba, bahkan mengalami peningkatan keuntungan hingga ratusan persen.
“Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsolidasi dan efisiensi BUMN merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional. Pemerintah ingin perusahaan pelat merah dikelola lebih efektif sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi negara dan masyarakat.
Prabowo menyatakan pembenahan ekonomi akan terus dilanjutkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. (ANT/KN)
