JAKARTA – Polri mengusulkan enam ketentuan untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran, kewajiban perintah tertulis, pencatatan yang tidak boleh dihapus, hingga sanksi tegas bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengatakan, pengaturan itu diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan yang telah ditentukan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan,” kata Dedy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dedy memaparkan, poin pertama yang diusulkan adalah pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Menurut dia, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas penggunaan kewenangan tersebut di luar sasaran yang telah ditetapkan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis pimpinan serta dibatasi jangka waktu tertentu. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam periode satu bulan.
Selain itu, mekanisme pengajuan sasaran, pemberian persetujuan, dan pelaksanaan teknis harus dipisahkan melalui sistem kompartementasi. Pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan.
“Yang keempat, RUU juga harus mengatur pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana, kata dia, dicatat dan tidak boleh dirubah atau dihapus, dan dilaksanakan audit secara berkala,” ujarnya.
Poin kelima menyangkut pengawasan internal. Dedy mengusulkan pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta pengawasan dari fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Terakhir, Polri mengusulkan pengaturan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut, menurut Dedy, dapat merujuk pada ketentuan pidana dalam Pasal 258 KUHP serta aturan disiplin dan kode etik profesi Polri.
Ia menyebut hukuman bagi pelanggar dapat mencapai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi juga dapat dikenakan kepada anggota yang melaksanakan penyadapan maupun pihak yang memberikan perintah.
“Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah,” kata Dedy. (ANT/KN)



