TENGGARONG – Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin mendekat dengan diselenggarakannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Acara tersebut berlangsung dengan khidmat di Ruang Eksekutif Lantai II Kantor Bupati Kukar beberapa waktu lalu, dihadiri oleh perwakilan Polres Kukar, Kodim 0906/Kukar, Polres Bontang, dan Kodim 0908/Bontang.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, memberikan rincian bahwa Polres Kukar mendapatkan hibah sebesar Rp 8 miliar, sementara Kodim 0906/Kukar mendapat Rp 2 miliar. Polres Bontang dan Kodim 0908/Bontang masing-masing mendapat hibah Rp 1 miliar dan Rp 600 juta. Dana tersebut diperuntukkan untuk mendukung aparat keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Rinda menjelaskan bahwa hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama telah dicairkan pada tahun 2023, dengan KPU Kukar menerima 40 persen dari total anggaran Rp 76,055 miliar, dan Bawaslu Kukar sebesar Rp 7,045 miliar dari anggaran Rp 14,033 miliar.
“KPU dan Bawaslu mengikuti arahan Kemendagri dengan pencairan dana dua tahap, 40 persen pada 2023 dan sekitar 60 persen pada 2024,” tambah Rinda, menegaskan bahwa dukungan finansial untuk penyelenggaraan Pilkada di Kukar sudah terpenuhi. (adv)
Pewarta : Hanafi
Editor :
