JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan kinerja positif pengelolaan fiskal hingga Semester I 2026 sebagai pijakan untuk memperkuat APBN pada 2027. Pemerintah akan mendorong reformasi perpajakan dan bea cukai, mempercepat belanja yang berdampak besar terhadap ekonomi, serta menjaga defisit dan utang tetap dalam batas aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hingga Semester I 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 18,2 persen.
Dari sisi pembiayaan, realisasinya mencapai Rp452,0 triliun, meningkat 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut dia, perbaikan pengelolaan APBN akan dilanjutkan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai. Pemerintah juga akan mempercepat belanja dengan mengutamakan program yang memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperkuat kinerja pengelolaan keuangan negara, Kemenkeu menyiapkan lima program utama dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2027.
Kelima program tersebut meliputi Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen.
Program-program tersebut dirancang untuk mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Pelaksanaannya akan diperkuat melalui sejumlah enabler, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pada sektor kebijakan fiskal, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi dan debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi, termasuk pengembangan hilirisasi industri strategis.
Sementara pada sisi penerimaan, pemerintah akan memperkuat integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, meningkatkan lifting migas, serta memperkuat pengawasan dan kualitas layanan perpajakan.
Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam Rencana Kerja Kemenkeu 2027. Pemerintah akan melanjutkan pengembangan Indonesia National Single Window, memperkuat Coretax System dan Smart Customs and Excise System, serta mengembangkan sistem penanganan tindak pidana perpajakan.
Digitalisasi juga akan diterapkan pada proses bisnis internal melalui Office Automation Kemenkeu.
Langkah tersebut sejalan dengan perbaikan tata kelola yang telah dilakukan sepanjang 2026. Hingga Semester I, Kemenkeu mencatat penyelesaian 72,43 persen aduan debottlenecking dan berhasil mencegah penyelundupan emas batangan sebanyak 190,26 kilogram.
Kemenkeu juga telah menerapkan kecerdasan artifisial dalam pengawasan underinvoicing.
Di sektor pembiayaan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp67,58 triliun. Kemenkeu juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, LK BUN, dan LK BA 015.
Perbaikan tersebut turut tercermin dalam nilai kinerja organisasi Kemenkeu. Pada Semester I 2026, nilainya mencapai 113,9 atau masuk kategori sangat baik, meningkat dari 110,3 pada 2025.
Purbaya menegaskan, seluruh program tersebut diarahkan untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga harus mampu menjadi pelindung perekonomian masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi.
“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Strategi ekonomi dan fiskal 2027 selanjutnya diarahkan untuk mendorong ekonomi dengan sasaran “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi.
Kebijakan juga diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi, peningkatan efektivitas program unggulan, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM.
Dukungan juga akan diperkuat bagi kelompok masyarakat yang dinilai strategis dan rentan, termasuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
Dengan fondasi kinerja yang telah dibangun sepanjang 2026, Kemenkeu menargetkan pengelolaan keuangan negara pada 2027 semakin efektif. Tantangannya adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan APBN mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (cha/KN)
