BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta untuk segera menata aset daerah yang sudah tidak lagi digunakan. Lantaran berbagai barang inventaris, mulai dari kendaraan dinas rusak hingga peralatan kantor menumpuk di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan bahwa pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan pemerintah.
“Jangan sampai barang-barang yang sudah tidak terpakai terus menumpuk di OPD. Selain mengganggu penataan aset, kondisi ini juga bisa menjadi temuan dalam pemeriksaan,” ujarnya.
Rustam juga menyampaikan bahwa dalam persoalan aset daerah, masih menjadi catatan yang kerap muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam sistem pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset milik pemerintah daerah.
“Ini bagian dari upaya mewujudkan tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai aset yang sudah tidak berfungsi tetap tercatat tanpa ada penyelesaian,” katanya.
Rustam pun menambahkan, penataan aset yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat membantu pemerintah daerah memperoleh pemasukan tambahan, melalui mekanisme pelelangan aset yang masih memiliki nilai jual.
“Maka dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan potensi temuan berulang dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (al/Adv).
Editor: Yusva Alam
