SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memperkuat kemampuan aparatur dalam memeriksa kelayakan bangunan gedung sebelum dinyatakan aman dan dapat digunakan. Sebanyak 50 peserta dari sejumlah perangkat daerah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang juga membahas pemeliharaan jaringan irigasi dan penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kubar tersebut berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2026, di Grand Ballroom Crystal, Hotel Mercure Samarinda.
Bimtek dibuka Sekretaris DPU-PR Kubar, Irenius Rafael, mewakili Kepala DPU-PR.
Materi utama yang diberikan adalah pemeriksaan konstruksi bangunan gedung untuk pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pemeriksaan mencakup aspek sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).
Selain pemeriksaan gedung, peserta mendapat pembekalan mengenai pemeliharaan jaringan irigasi serta penyusunan AHSP bidang sumber daya air.
Dalam sambutan Kepala DPU-PR yang dibacakan Irenius, pemerintah daerah menekankan pentingnya memastikan setiap infrastruktur yang dibangun memenuhi standar teknis dan dapat dimanfaatkan secara aman.
“Peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis seperti ini menjadi sangat penting dan strategis. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kualitas pemeliharaan, pengelolaan, pemenuhan standar teknis, serta keamanan dan keberlanjutan pemanfaatannya oleh masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pemeriksaan kelayakan bangunan menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna gedung.
Aparatur yang bertugas melakukan pemeriksaan harus memahami persyaratan teknis sebelum bangunan dinyatakan memenuhi ketentuan untuk memperoleh SLF.
Sementara pada bidang sumber daya air, kemampuan pemeliharaan jaringan irigasi diperlukan agar infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi sesuai kebutuhan.
Penyusunan AHSP juga menjadi bagian dari pembekalan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan perhitungan biaya pekerjaan.
Kepala Bidang Bina Konstruksi DPU-PR Kubar, Hironimus Stepen, mengatakan kegiatan tersebut ditujukan kepada tenaga teknis, pengawas, dan operator yang menangani pekerjaan infrastruktur.
Menurutnya, pemeriksaan bangunan gedung harus mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu acuan dalam pemeriksaan persyaratan teknis dan pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi bangunan.
Hironimus menjelaskan pembekalan juga diberikan kepada aparatur bidang sumber daya air agar mampu menyusun rencana pemeliharaan jaringan irigasi secara terukur.
Selain itu, peserta dilatih meningkatkan ketelitian dalam menyusun analisis harga satuan sebagai dasar perencanaan pekerjaan.
Panitia menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, serta Panitia Bina Konstruksi.
Peserta berasal dari sejumlah perangkat daerah, antara lain Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Turut mengikuti kegiatan perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kubar.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapat pembekalan teknis mengenai pemeriksaan kelayakan bangunan, pemeliharaan jaringan irigasi, dan penyusunan AHSP sesuai bidang tugas masing-masing.(adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.



