Beranda blog Halaman 924

Pemkab PPU Gelar Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila 2024, Perkuat Nilai nilai-nilai Toleransi dan gotong royong

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila 2024, Sabtu (1/6/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun pimpin upacara dalam rangka memperingati hari lahir pancasila 1 Juni 2024 di lingkungan Pemkab PPU, Sabtu, (1/6/2024) pagi. Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat di lingkup PPU, diikuti oleh ratusan peserta terdiri dari Aparatur Sipil Nagara (ASN), TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan tokoh masyarakat di kabupaten PPU.

Membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Makmur menyampaikan bahwa patut disyukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara.

“Keberadaan pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Pancasila, lanjutnya, harus senantiasa dijiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, sambung dia, juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia.

Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat saat ini dipastikan juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan.

“Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Makmur.

Dengan semangat Pancasila yang kuat, ia yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.

“Kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa, dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara,” tutupnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

Ribuan Masyarakat Hadiri PPU Bersholawat 2024

0
Foto: Suasana PPU Bersholawat Tahun 2024 di Lapangan Upacara Kantor Bupati PPU, Jumat malam, (31/5/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Ribuan masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) menghadiri kegiatan PPU Bersholawat 2024 dengan tema Gema Sholawat Menumbuhkan Kecintaan Kepada Nabi Muhammad di Bumi Serambi Nusantara. Kegiatan ini merupakan gelaran Pemkab PPU yang diadakan di lapangan upacara kantor bupati PPU, Jumat malam, (31/5/2024).

Acara kali ini menghadirkan penceramah Tuan Syekh Ali Akbar Marbun. Yang merupakan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) sekaligus Pimpinan Ponpes Al-Kautsar Al-Akbar Medan – Sumatera Utara (Sumut) dan Ustadz Fathul Amin asal Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Membuka acara, Pj Bupati PPU Makmur Marbun berharap kegiatan bersholawat tersebut dapat meningkatkan mental masyarakat agar PPU yang religius bisa diwujudkan. “Ini merupakan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kabupaten PPU,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini pula, Makmur memohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar kebersamaan yang telah terjalin tersebut terus langgeng. Kemudian kondusifitas PPU dapat selalu terjaga dengan baik.

Sehingga agenda dan program pembangunan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa mampu memberi manfaat bagi masyarakat PPU. “Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain menghaturkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” ungkapnya.

Ia turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada tokoh agama. Pun ke seluruh penyelenggara dan masyarakat yang telah hadir yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.

“Kehadiran tokoh-tokoh agama ini sangat berarti bagi kita semua. Semoga melalui kegiatan ini senantiasa membawa nilai-nilai kecintaan dan kedamaian serta memberikan keberkahan yang tidak saja pada kesejahteraan dalam pembangunan daerah tetapi juga pada seluruh masyarakatnya,” jelas Makmur.

Sementara itu dalam tausiyah nya Syekh Ali Akbar Marbun asal Sumut ini mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama meneguhkan persatuan dan kesatuan, kebersamaan, serta semangat gotong-royong untuk mewujudkan kehidupan masyarakat PPU yang semakin maju dan sejahtera.

“Kiranya dengan doa dan perjuangan kita bersama, serta dalam kegiatan PPU Bersholawat ini semakin menguatkan segala niat tulus ikhlas yang kita lakukan,” katanya.

Kegiatan ini ditutup dengan sholawat bersama yang dipimpin oleUstadz Fathul Amin asal Samarinda ini. Tampak hadir dalam acara ini jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan ribuan masyarakat di lingkungan Pemkab PPU. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

Subuh Penuh Berkah, Rudy Mas’ud Rayakan Milad ke-44 dengan Keluarga dan Ulama

0
Foto: H. Rudy Mas'ud bersama keluarga, pada perayaan ulang tahunnya yang ke-44 tahun pada Sabtu (1/6/2024) di kediamannya di Pulau Atas, Samarinda. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Anggota DPR RI H. Rudy Mas’ud merayakan hari jadinya yang ke-44 di kompleks kediamannya, PT Barokah Galangan Perkasa, Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Acara yang digelar Sabtu (1/6/2024) menjelang waktu Subuh ini dihadiri para relawan, ulama, serta masyarakat yang turut memeriahkan suasana.

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud yang lebih akrab disapa Harum menyampaikan rasa bahagianya atas kehadiran semua tamu undangan.

“Terima kasih selalu mendampingi saya. Saya selalu berpesan kepada istri tercinta: Jangan engkau di depanku, engkau bukan pemimpinku. Jangan pula engkau di belakangku, kau bukan pengikutku, tapi tetaplah engkau di sampingku karena kau adalah pendampingku,” beber pria asli kelahiran Kaltim Balikpapan pada 1 Juni 1981 ini.

Harum yang biasa diajarkan pentingnya agama oleh ayahnya Haji Mas’ud sejak kecil mengungkapkan betapa pentingnya waktu Subuh baginya. “Ini bukan acara malam hari, ini bukan acara di siang hari, tapi ini adalah acara di Subuh hari. Subuh ini adalah waktu yang selalu saya nantikan, karena saya ingin salat Subuh selalu berjamaah,” katanya.

Lebih lanjut, Harum mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada. “Kami tidak perlu mendapatkan dukungan, tidak perlu aspirasi yang lain-lainnya, kami hanya perlu dipilih saja nanti pada pelaksanaan kegiatannya,” tegasnya.

Acara tersebut juga dimeriahkan penampilan band legendaris, Amigos, yang membawakan lagu-lagu favorit Harum. “Saya ingin melihat melodinya secara langsung, nanti Serojanya tolong untuk bisa main di sini beserta dengan saksofonnya,” tambah Ketua DPD Golkar Kaltim ini.

Di akhir sambutannya, Harum memberikan motivasi kepada para hadirin untuk selalu berpikir positif dan merencanakan kesuksesan. “Kalau ingin sukses, tidak ada orang sukses yang santai, tidak ada orang santai yang sukses. Kalau Anda gagal dalam merencanakan kesuksesan, berarti Anda sudah merencanakan kegagalan Anda,” pesannya.

Dalam wawancara terpisah, Rudy mengungkapkan bahwa acara tersebut merupakan kejutan dari istrinya. “Hari ini dibuat kejutan oleh istri. Kita melaksanakan kegiatan milad karena pergantian tanggalnya jam 00.00. Saya mintanya kalau bisa sekalian di Subuh hari, sekalian salat Subuh, sekalian banyak-banyak bersyukur,” kata ayah 13 anak ini.

Istri Harum, Sarifah Suraidah Abidien, bersama anak-anaknya juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada suaminya. “Bunda dan anak-anak mendoakan, semoga yang utama selalu sehat, selalu dilindungi di mana pun Baba berada. Kami bangga dan akan terus bangga, kami siap dan selalu akan terus berada di samping Baba,” ujar Sarifah.

Perayaan ulang tahun Rudy Mas’ud berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, menjadi momen berharga untuk berbagi rasa syukur dan kebersamaan dengan keluarga, relawan, ulama, serta masyarakat yang hadir. (han)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

Falentinus Tekankan Pentingnya Pengarsipan Aset

0
Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo, menekankan pentingnya pengelolaan arsip di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan dengan baik.

Falentinus menjelaskan bahwa OPD harus mengambil serius dalam hal pengelolaan kearsipan guna menciptakan efisiensi dan sistematisasi yang memudahkan pencarian data yang berpengaruh pada pembangunan daerah. “Pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi di antara semua OPD di Berau,” ungkapnya.

Dia menegaskan perlunya evaluasi dan peningkatan dalam pengelolaan arsip secara bertahap dan terarah. “Ini bertujuan agar tidak ada aset yang terlewat dalam pengarsipan,” tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini berharap bahwa semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sudah terarsipkan dengan baik. “Pengarsipan yang maksimal sangat penting untuk menghindari klaim yang tidak diinginkan terhadap aset-aset tersebut,” pungkasnya. (ADV/KN)

Optimalkan Pelayanan SP4N-Lapor, Diskominfo PPU Libatkan Seluruh OPD

0
Foto: Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Eko Sumarlianto. (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) terus mengoptimalkan program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor). Peningkatan itu dibutuhkan sebagai pelayanan terhadap masyarakat atas aduan yang disampaikan ke pemerintah daerah.

Salah satu upayanya ialah dengan memperkuat sinergitas SP4N-Lapor pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU. Seperti kegitan pelatihan SP4N-Lapor yang diikuti oleh 95 pejabat penghubung SP4N-Lapor baru-baru ini.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Eko Sumarlianto menjelaskan pelaksanaan kegiatan pengoptimalan itu berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Serta Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Roadmap SP4N 2020 2024.

“Kemajuan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang luar biasa bagi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam tata kelola layanan pengaduan masyarakat. Pengelolaan layanan pengaduan sekarang tidak bisa lagi dilakukan secara manual, tetapi harus berbasis teknologi informasi, sehingga hasilnya cepat, mudah, dan melalui kanal yang bisa diakses semua kalangan masyarakat,” jelasnya.

Sekadar informasi, SP4N-Lapor adalah aplikasi umum untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 680 Tahun 2020.

“Kondisi saat ini, sebagian masyarakat lebih cenderung melapor melalui media sosial. Karena bersifat terbuka, maka perlu untuk menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE. Maka dari Kementerian PANRB dan Mendagri sepakat untuk membuatkan sebuah perbaikan terhadap layanan publik,” terang Eko.

Ia menjelaskan, sistem layanan ini bersifat nasional dan Diskominfo PPU yang mengelola untuk pengaduan itu melalui beberapa kanal dari perangkat daerah. Artinya sebagai penghubung dari laporan warga itu kemduian dialnjutkan ke pihak terkait.

“Untuk di PPU Diskominfo melibatkan semua instansi. Pola pengaduan itu bisa dimasukkan melalui website, scan barcode, WhatsApp atau SMS,” sebutnya.

Adapun dari laporan itu nanti dilihat persoalannya apa. Umpama menyangkut persoalan jalan berlubang harus dibuktikan dengan otentik misalnya ada fotonya. Nanti akan dilihat, apakah itu ditujukan kepada daerah atau cukup pejabat teknis saja.

“Layanan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-Lapor 2023, Kabupaten PPU meraih terbaik 2 tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang perghargaannya diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim pada tanggal 7 Maret 2024,” ungkapnya.

Lanjutnya, pada 2023 di PPU terdapat 41 pengaduan melalui SP4N-Lapor dan semuanya telah diselesaikan dan pada 2024. Sementara hingga hari ini terdapat 8 pengaduan dengan keterangan 7 telah diselesaikan dan 1 laporan dalam proses tindak lanjut.

“Kami berharap hasil ini dapat kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan terkhusus untuk rata-rata laju tindak lanjut dapat kita percepat lagi waktunya,” tutup Eko. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Tiga Tahun Tanpa Wawali

0
Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz mengikuti Pilwali di masa Covid-19 tahun 2020.

Catatan Rizal Effendi

TEPAT 31 Mei 2024 ini, tiga tahun usia jabatan Rahmad Mas’ud (RM) sebagai wali Kota Balikpapan. Dia dilantik 31 Mei 2021. Seharusnya masih tersisa dua tahun lagi.  Tapi karena ada Pilkada Serentak 27 November nanti, maka masa baktinya dipotong satu tahun. Kira-kira awal 2025 berakhir tugasnya  menyusul dilantiknya wali kota yang baru.

Apakah dia akan terpilih kembali? Kita tunggu hasil Pilkada nanti. Tapi banyak yang memperkirakan dia masih punya peluang. Sejauh ini masih ditunggu siapa lawan tangguhnya. Soalnya penjaringan partai-partai masih berproses. Sementara RM sudah memperkuat jaringan sampai ke tingkat RT.

Partai Nasdem (7 kursi), Gerindra (6), PDIP (4) dan PKB (4) memungkinkan mengusung lawan RM, meski harus tetap berkoalisi. Hanya Golkar (16) satu-satunya partai yang bisa melaju sendiri. Masih ada partai lain yang punya kursi, yaitu PKS (3), PPP (2), Hanura (2) dan Partai Demokrat (1).

Ada sejumlah nama yang mendaftar ke beberapa partai. Di antaranya M Sa’bani (mantan sekprov Kaltim), drg Sukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Ir. Bagus Susetyo (anggota DPRD Kaltim dari Gerindra), Yaser Arafat (ketua Kadin), Syaima Alaydrus (putri bupati Kotabaru, Kalsel), Hj Wahidah (anggota DPRD Balikpapan dari PKS) dan Hj Nurliah Kadir (ketua LPM Manggar Baru). Juga Ketua DPD Nasdem Haji Ahmad Basir (HAB) dan Sabaruddin Panrecalle (wakil ketua DPRD Balikpapan dari Gerindra) serta Dr Rendi Ismail (ketua Yayasan Uniba).

Meski Basir optimis Pilwali kali ini tak ada “kotak kosong,” tapi namanya politik bisa saja terjadi hal yang di luar dugaan. Soalnya RM meski dengan Golkar-nya sudah cukup, 16 kursi, faktanya dia masih tetap mendaftar di sejumlah partai. Kecuali Nasdem.

Kalau aksi borong partai berhasil dia lakukan, bisa jadi RM melawan kotak kosong kembali. Atau dia memunculkan calon boneka, seperti pernah dilakukan Rita Widyasari dalam Pilbup Kutai Kartanegara. Kabarnya sudah ada nama dan pasangan yang akan diskenariokan begitu.

Sebagian nama-nama yang beredar saat ini juga berharap banyak digandeng RM sebagai wakilnya. Misalnya Ketua Partai Berkarya Kaltim H Karmin sebelum mundur pernah melirik kemungkinan itu. Kabar terakhir kader PDIP, Edy Tarmo yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Kaltim juga begitu. Ada juga ketua partai dan beberapa calon lain punya syahwat yang sama.

Sejauh ini nama yang terungkap di sekitar RM adalah Ketua DPRD Abdulloh, Sekretaris Kota Muhaimin dan mantan wawali Heru Bambang. Belakangan ada juga disebut nama Risti Utami Dewi Nataris, istri almarhum Thohari Aziz, Bagus Susetyo dan Sabaruddin. Siapa yang akan dipilih? Untuk sementara kita tanyakan dulu pada rumput yang bergoyang.

Biasanya RM memutuskan siapa yang bakal menjadi wakilnya setelah dilaksanakan rapat keluarga. Mungkin setelah pulang haji nanti. Sekalian istikharah di sana untuk mendapatkan nama yang terbaik untuk pendampingnya.

Rapat keluarga Bani Mas’ud nanti diperkirakan cukup alot dan memerlukan waktu agak panjang. Maklum yang diputuskan tidak saja wakil RM, tapi juga wakil adiknya, Haji Rudy Mas’ud (HARUM), Ketua Golkar Kaltim dan anggota DPR RI yang maju dalam Pilgub Kaltim 2024.

Selain itu mereka juga membahas keputusan apa yang dipilih kakak mereka, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), yang saat ini ketua DPRD Kaltim. Apakah jadi maju dalam Pilbup Kukar atau tidak?. Kalau maju tentu juga dibahas siapa wakilnya. Jika opsi ini tidak dipilih, maka HAMAS dipastikan tetap diarahkan ke kursi ketua DPRD Kaltim.

Kursi ketua DPRD Balikpapan ke depan hampir dipastikan masih dalam lingkaran keluarga Bani Mas’ud. Setelah Abdulloh ke DPRD Kaltim atau dipilih menjadi bacawalinya RM, maka Alwi H Al Qadri, SP sebagai penggantinya. Dia keluarga RM dari Kampung Baru, yang saat ini menjadi ketua Komisi III DPRD Balikpapan.

Dalam Pileg 2024, Alwi dari Dapil III Balikpapan Barat meraih suara terbanyak. Sekitar 10 ribu suara atau tepatnya 10.156. Dia lahir di Balikpapan, 1 Maret 1977. Alwi baru satu periode menjadi wakil rakyat. Hobinya olahraga bulu tangkis. Makanya dia menjadi ketua PBSI Balikpapan. Jika dibolehkan dia juga bakal jadi ketua KONI. “Saya siap menjadi ketua DPRD Balikpapan, jika pimpinan Golkar Pak Rahmad mengamanahkan,” katanya begitu kepada media.

Ada kemungkinan rapat keluarga Bani Mas’ud juga membahas soal Pilbup di Penajam Paser Utara (PPU). Sepeninggal adik mereka Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang tersandung KPK, sepertinya Bani Mas’ud tetap ingin ada wakil keluarga bercokol di sana.

Tempo hari istri RM, Hj Nurlena Rahmad sempat disebut-sebut. Dia orang sana. Belakangan nama adiknya,  Siti Aisyah Mas’ud yang beredar. Juga kakaknya, Hj Syahariah Mas’ud. Tidak tertutup kemungkinan mereka dipasangkan dengan Pj Bupati Makmur Marbun.

Syahariah yang akrab dipanggil Umi Putri bukan politisi baru. Dia dua periode menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dan pernah mengikuti Pilkada Majene 2020. Lalu hijrah ke PPU menjadi sekretaris DPC Golkar PPU dan terpilih menjadi anggota DPRD Kaltim hasil Pileg 2024 ini. Tidak tertutup kemungkinan dia akan didongkrak menjadi ketua Golkar PPU.

Keluarga Bani Mas’ud terdiri dari 8 orang. Mulai Hasanuddin Mas’ud (Hamas), Rahmat Mas’ud, Abdul Gafur Mas’ud, Rudy Mas’ud (Harum), Syahariah Mas’ud,  Yuliana Mas’ud, Siti Aisyah Mas’ud dan Hijrah Mas’ud. Hanya Aisyah yang jadi PNS, bendera lainnya adalah pengusaha dan politisi. Ayah dan ibu mereka adalah H Mas’ud dan Syarifah Ruwaidah Alqadri. Keduanya sudah berpulang.

Yuliana Mas’ud dan suaminya, Edy Salassa menjalankan perusahaan RM di bawah bendera Cindara Group. Mereka main di bisnis besar, mulai minyak, dermaga, kapal pengangkut minyak (tanker),  galangan kapal sampai cor-coran.  Juga jual air ke industri dan kapal-kapal.

Edy tadinya didorong menjadi ketua Kadin dan KKSS Balikpapan. Dia adalah ketua umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Sinjai (DPP Himas), Sulsel periode 2022-2027. Ketua LPM Teritip Andi Mappapuli juga dari Sinjai.

Belakangan ini nama Edy disebut-sebut di kampung halamannya untuk menjadi salah satu calon bupati Sinjai. “Sosok Pak Edy sangat tepat menjadi bupati kita,” kata praktisi hukum  Andi Sudhas dan mantan ketua umum Kesatuan Mahasiswa Sinjai UNM, Asfar Rusdi.

TETAP DINILAI SUKSES

Tiga tahun era kepemimpinan RM, genap tiga tahun juga dia menjalankan pemerintahan tanpa didampingi seorang wakil wali kota. Calon wakil wali kota terpilih, Thohari Azis, yang saat itu ketua PDIP dan wakil ketua DPRD Balikpapan meninggal dunia akibat Covid-19 sebelum pelantikan tanggal 31 Mei 2021.

Proses penggantiannya berlarut-larut. Dari dua calonnya tinggal satu, yaitu istri almarhum, Risti Utami Dewi. Tentu proses pemilihan tak bisa jalan karena sesuai ketentuan minimal 2 calon yang diajukan partai pengusung atau gabungan partai pengusung.

Satu calon lainnya, yaitu Budiono, ketua PDIP dan wakil ketua DPRD Balikpapan belakangan mengundurkan diri. Rekomendasi dari DPP juga ditarik. Mungkin dia mau fokus di Pileg. Buktinya dia terpilih kembali meski ada yang menuding dia yang membuat ulah proses pemilihan wawali jadi macet.

RM menginginkan Risti yang mendampinginya sebagai penghormatan atas perjuangan yang dilakukan suaminya bersama dia. Ibu 2 anak ini sehari-hari mengabdikan diri sebagai seorang guru. Profesi yang mulia.

Sebagian besar warga kota sudah lupa atau cuek soal kosongnya kursi wawali. Partai pengusung dan DPRD Balikpapan juga adem–adem saja. Teguran dirjen Kemendagri juga tak terdengar lagi. Tak ada komentar dari Pj Gubernur Akmal Malik, yang juga dirjen Otonomi Daerah. Pers juga sudah jarang memberitakan. Apalagi menyorot. Masalah ini dianggap biasa-biasa saja. Bukan eksklusif lagi.

Satu-satunya lembaga yang masih mempersoalkan kursi wawali adalah gabungan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) dan perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Balikpapan. Mereka mengajukan gugatan citizen law suit ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

“Tujuannya agar hakim memutuskan segera dilakukannya pemilihan dan pengisian kursi jabatan wawali,” kata Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH dari tim penggugat. Agung juga sempat membuat konten yang menyentil PDIP. Kok dibiarkan jatahnya kosong? Malah dia mengundang Bambang Pacul dari PDIP datang ke Balikpapan. Pernyataannya masuk Tiktok di: @miqbal-story. Sekitar 18 ribu orang yang melihat.

Ada kabar baru dari Risti. Dia mengeluarkan pernyataan dijegal karena surat rekomendasi dari DPP PDIP tertanggal 27 September 2023, baru dia terima 6 Mei 2024 lalu. Jadi selama 8 bulan tak jelas mengendap di mana. “Saya dan keluarga serta seluruh pendukung dan simpatisan almarhum Thohari dizalimi,” tandasnya.

Meski tak ada  wawali, RM cukup sukses menjalankan pemerintahan. Buktinya berbagai penghargaan tetap saja bisa diraih. Dia juga mampu mempertahankan juara umum panji-panji keberhasilan pembangunan pada HUT Kaltim dan piala Adipura Kencana sebagai lambang supremasi tertinggi kota terbersih di Indonesia.

Balikpapan juga rutin mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Kaltim. Jadi tak salah kalau ada yang menyebut RM itu pemimpin hebat dan mampu membuat sejarah dan rekor “kepala daerah tanpa wakil.” Meski dalam UU, pemerintah daerah itu dipimpin seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil evaluasi SPBE 2023, Balikpapan meraih angka 3,75. Tertinggi di Kaltim. Mengalahkan Kutai Timur dengan angka 3,20 dan Samarinda 3,14. Angka itu juga di atas Kaltim. SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dievaluasi Kementerian PAN-RB tiap tahun. Balikpapan di urutan ke-13 dari 93 kota di Indonesia yang dinilai.

Hanya predikat Kota Layak Huni (The Most Livable City) yang hilang dari Kota Balikpapan. Hasil penilaian Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia tahun 2022, malah Kota Samarinda yang masuk 10 besar. Bisa jadi karena ada proyek RDMP dan IKN, sehingga kenyamanan Kota Beriman jadi menurun. Di antaranya soal kemacetan dan kelangkaan BBM dan air bersih.

Saya dengar sekarang ini Pemkot lagi mengasesmen 14 pejabatnya. Rencananya ada yang dirotasi, dipromosi dan setengah diparkir. Katanya sudah mendapat izin Mendagri. Jadi tak masalah. Sesuai ketentuan dan surat edaran Mendagri, 6 bulan sebelum Pilkada (batas terakhirnya 22 Maret lalu) tidak diperbolehkan lagi melakukan mutasi. Sayangnya ada frasa “kecuali mendapat izin dari Mendagri.”

Salah satu yang disasar Kadishub. Karena heboh soal Ojol. Selain mengisi jabatan yang kosong di antaranya staf ahli, kadis Kominfo dan kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Yang menarik dan membuat tim asesmen bingung, ketika ditanya pilihan jabatan, sebagian bilang mau jadi staf ahli saja. Tak ada risiko dan tidak ditekan-tekan.

RM dikenal hobi bermain golf dan kuda. Dia membangun lapangan golf mini di Kariangau, di kompleks dermaganya. Ada arena mini buat kudanya di depan rumah dinas dan belakang Gedung Kesenian. Dia menjadi ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Kaltim.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2022, harta RM tercatat Rp37,3 miliar. Kakaknya Hamas Rp254,56 miliar dan adiknya, Harum Rp346 miliar lebih dengan utang Rp87,6 miliar.

Saya sempat membaca pergunjingan warga kota dari salah satu grup Whatsapp (WA). Menarik juga disimak. Coba baca percakapan mereka di bawah ini:

  • Kelihatan kota ini sedang dilanda ujian besar. Karena itu butuh seorang pecundang yang mampu mendesain kota ini menjadi kota yang aman dan nyaman dihuni.
  • Warga Balikpapan tidak ada yang kelaparan. Kalau kurang ada KFC, Dandito, Bondy sampai angkringan. Memang kelaparan tidak ada, tapi kekurangan air, BBM dan gas iya.
  • Makanya dalam Pilkada nanti carilah pemimpin yang cinta dan mengerti kesusahan warganya. Bukan pemimpin yang hanya bersolek untuk citra dan memborong semua partai.
  • Yang dibutuhkan Balikpapan saat ini adalah “persekongkolan hari nurani” untuk menghadapi oligarki. Dengan menyatukan hati nurani dari individu-individu dan kelompok yang memiliki niat baik untuk kota ini, maka kita bisa melawan dan menolak dominasi dan pengaruh yang berusaha ditegakkan oleh oligarki.
  • Yang harus kau pahami dengan baik broo, runtuhnya wibawa masyarakat sehingga hilang daya kritisnya ketika para jurnalis dan aktivis seperti dirimu mengidap penyakit ketakutan, bungkam pada persoalan sosial yang terjadi. Demikian juga dengan orang-orang yang punya kemampuan, tapi sepertinya cari aman saja ketimbang ikut ngurusi kota.
  • Seharusnya petahana pede tanpa koalisi. Bukankah 35 persen kursi di DPRD sudah dikuasai? Jadi kalau saat ini petahana masih ingin memborong partai, ini akan menciptakan Kokos Jilid 2 di Balikpapan.
  • Kokos anak halalnya demokrasi. Kokos itu sesuatu yang mengasyikkan bang. Makanya masih dirindukan dalam Pilkada.
  • Tapi RM salah satu wali kota yang banyak menorehkan sejarah baru buat kota Balikpapan. Sampai saat ini belum ada yang mampu melawan. Suka atau tidak, dia pengusaha dan politisi yang tangguh.
  • RM juga seorang politisi muda yang mapan dan punya strategi yang hebat dalam membentuk karakter politiknya. Dia mampu membuat semua partai politik dan politisi kota ini bungkam, tanpa ada yang berani melawan.
  • Info dari penguasa: DO RT akan ditambah. Jabatan RT akan diperpanjang. RT bisa mengajukan pokir ke Dewan. RT terbaik akan diumrahkan. Baju seragam sudah dibagi. Kurang apa lagi?
  • Pakai topi warnanya merah. Mari ngopi agar pikiran cerah. Jangan melulu bicara Pilkada. Bikin badan lelah dan hati makin resah. Lebih baik nyanyikan lagu dangdut koplo Hesti Damara. Judulnya: Basah…Basah..Basah. (*)

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Agar Kasus Vina Dikawal Transparan

0
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai mengunjungi Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, Kamis (30/5/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon, dikawal secara terbuka dan transparan.

Berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan awak media perihal viralnya kasus pembunuhan Vina di Cirebon tersebut.

“Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya,” kata Presiden Jokowi usai mengunjungi Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, Kamis (30/5/2024).

Presiden meminta agar tidak ada yang perlu ditutupi terhadap berjalannya proses hukum kasus Vina.

“Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada,” kata Presiden Jokowi menambahkan.

Kasus pembunuhan Vina Cirebon memasuki babak baru setelah satu dari tiga tersangka berhasil ditangkap Polda Jawa Barat bersama Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, setelah delapan tahun buronan.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky.

Saat itu, ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik disebabkan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap. (ANT/KN)

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Korupsi LNG

0
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kanan) saat menunggu sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/5/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

JAKARTA – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dituntut pidana 11 tahun penjara serta denda Rp1 miliar terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Pertamina pada periode 2011-2014.

“Kami penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Karen telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Selain pidana utama, Wawan turut menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104 ribu dolar Amerika Serikat (AS) subsider 2 tahun penjara.

Ia juga menuntut Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Kemudian, Jaksa KPK menuntut Majelis Hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) sebesar 113,83 juta dolar AS dan membebankan biaya perkara sebesar Rp7.500 kepada terdakwa.

Wawan mengungkapkan terdapat beberapa hal yang memberatkan tuntutan kepada Karen, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

“Sementara hal yang meringankan tuntutan, yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada 2011-2014.

Mantan Dirut PT Pertamina itu didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen turut didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

Atas perbuatannya, Karen didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ANT/KN)

DPR Belum Berencana Panggil Jaksa Agung dan Kapolri Soal Penguntitan

0
Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Kamis (30/5/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa komisi-nya sejauh ini belum berencana memanggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait isu penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri.

“Kalau enggak ada informasi resmi yang signifikan, kami tidak bisa menindaklanjuti-nya dengan memanggil atau mengundang pihak tertentu, kita tunggu saja,” kata Habiburokhman dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Sebab, dia mengaku pihaknya sejauh ini belum menerima informasi resmi dari pihak Kejaksaan Agung maupun Polri terkait kasus penguntitan yang dialami oleh Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Soal peristiwa yang disebut dugaan penguntitan dan lain sebagainya kami menunggu saja, apakah benar ada peristiwanya, lalu (bila) ada pihak yang memberikan informasi secara resmi kepada kami. Karena sejauh ini juga tidak ada pernyataan resmi kepada kami, kepada Komisi III terkait masalah tersebut,” ucapnya.

Di sisi lain, dia menyebut bahwa Komisi III DPR saat ini tengah fokus melaksanakan pembahasan terkait anggaran kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya untuk tahun 2025.

“Saat ini Komisi III di masa sidang ini memang fokus-nya adalah rapat membahas anggaran di tahun berikutnya. Jadi ini di masa sidang yang sangat singkat, kami ada rapat anggaran yang sangat-sangat padat, juga ada beberapa kunjungan spesifik ke berbagai kota,” ujar dia.

Dia lantas berkata, “Kami tidak ingin mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan asumsi”.

Kabar Jampidsus dikuntit sejumlah anggota Detasemen Khusus Antiteror Polri (Densus 88) di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Jumat (24/5), menjadi sorotan publik.

Pada Rabu (29/5/2024), Jampidsus Febrie Adriansyah menyebut kasus penguntitan terhadap dirinya oleh anggota Polri telah diambil alih oleh Jaksa Agung sehingga menjadi urusan kelembagaan yang dapat dijelaskan secara terang oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana lalu membenarkan fakta adanya penguntitan oleh personel Polri kepada Jampidsus Febrie Adriansyah. Dia menyebut permasalahan penguntitan tersebut sudah diselesaikan oleh pimpinan masing-masing institusi.

Dia juga membenarkan bahwa Kejaksaan telah memeriksa anggota Densus 88 Polri tersebut pada hari penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah, dan telah menyerahkan anggota Densus Polri tersebut kepada Paminal Mabes Polri.

“Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri kami serahkan ke Polri untuk ditangani lebih lanjut,” ujar Ketut. (ANT/KN)

China Kucurkan Rp1,1 Triliun untuk Bantuan bagi Gaza

0
Presiden China Xi Jinping berbicara saat membuka Konferensi Tingkat Menteri ke-10 Forum Kerja Sama Negara-Negara Arab di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing, China pada Kamis (30/5). (ANTARA/HO-Xinhua)

BEIJING – Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza sekaligus membantu rekonstruksi pasca-konflik senilai 500 juta yuan (sekitar Rp1,18 triliun).

“Selain bantuan kemanusiaan darurat sebesar 100 juta yuan (sekitar Rp223 miliar) sebelumnya, China akan memberikan bantuan tambahan sebesar 500 juta yuan (sekitar Rp1,18 triliun) untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung rekonstruksi pasca-konflik,” kata Xi Jinping di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing, China pada Kamis (30/5/2024).

Presiden Xi menyampaikan hal tersebut dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ke-10 Forum Kerja Sama Negara-Negara Arab yang digelar di Beijing dan dihadiri empat kepala negara dari kawasan Timur Tengah. Keempat kepala negara itu adalah Raja Bahrain Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Tunisia Kais Saied, Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sekretaris Jenderal Liga Arab Gheit dan 22 perwakilan delegasi Arab.

Timur Tengah, menurut Xi Jinping, merupakan negara yang mempunyai prospek pembangunan yang luas, namun perang masih berkecamuk di sana. Sejak Oktober lalu, konflik Palestina-Israel meningkat drastis dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat.

“Perang tidak boleh berlanjut tanpa batas waktu. Keadilan tidak boleh hilang selamanya. Komitmen terhadap solusi dua negara tidak boleh goyah begitu saja,” tegas Xi Jinping.

Xi mengatakan China dengan tegas mendukung pembentukan negara Palestina merdeka yang memiliki kedaulatan penuh berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“China mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan mendukung konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, kuat dan efektif,” tambah Xi.

Selain itu China juga akan menyumbang tiga juta dolar AS (sekitar Rp48 miliar) kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA) untuk mendukung bantuan kemanusiaan darurat ke Gaza.

Kondisi Gaza saat ini semakin memprihatinkan karena pada Minggu (26/5/2024), Israel menyerang kamp di timur laut Rafah yang menyebabkan lebih dari 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk anak-anak, menurut Dinas Pertahanan Sipil Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa serangan udara di kamp pengungsi sebagai “insiden tragis” dan menambahkan bahwa penyelidikan sedang dilakukan.

Selanjutnya pada Rabu (29/5/2024), tentara Israel mengklaim telah memperoleh kendali penuh atas Koridor Philadelphia, zona penyangga demiliterisasi yang membentang di sepanjang perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir.

Tentara Israel mengatakan pasukannya berlokasi di sebagian besar Koridor Philadelphia, kecuali wilayah kecil di dekat pantai dan Tel al-Sultan di Rafah barat sehingga menutup bantuan kemanusiaan.

Padahal Mahkamah Internasional pada Jumat (24/5/2024) telah memerintahkan Israel menghentikan operasi militer di Rafah dan memastikan akses tanpa hambatan ke wilayah tersebut untuk misi yang menyelidiki tuduhan genosida, serta untuk bantuan kemanusiaan.

Akibat serangan Israel ke Rafah tersebut, sejumlah negara antara lain Australia, Selandia Baru, Brasil, Meksiko, Belanda dan Venezuela mengecam tindakan angkatan bersenjata Israel (IDF). Sedangkan Gedung Putih pada Senin (27/5/2024) mendesak Israel agar mengambil langkah antisipasi yang memungkinkan untuk melindungi warga sipil menyusul serangan udara mematikan di Rafah.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengutuk serangan Israel terhadap kamp pengungsi di kota Rafah. Ia menambahkan bahwa sudah tidak ada tempat yang aman di Gaza, dan meminta diakhirinya kengerian tersebut. Serangan itu terjadi di dekat pangkalan logistik badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Tal al-Sultan.

Israel telah membunuh lebih dari 36.000 warga Palestina di Jalur Gaza sejak serangan yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong yang dihuni 2,3 juta orang dan menyebabkan sebagian besar warga sipil kehilangan tempat tinggal dan berisiko kelaparan. (ANT/KN)