BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Wakaf Produktif, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (15/7/2024).

Saat rapat berlangsung, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Malik, yang dimana dalam rapat tersebut menyebutkan jika Raperda ini mengacu pada Undang-Undang (UU) wakaf.

“Kita akan membahas Raperda wakaf ini, yang dimana terdiri dari 20 pasal dan 7 bab,” ucapnya saat memimpin rapat.

Saat rapat digelar, turut dihadiri oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang.

Perlu diketahui sebelumnya Raperda ini bernamakan Pemberdayaan Wakaf Produktif, kemudian berganti menjadi Pengembangan Wakaf Produktif. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Adanya kabar bahwa harga tanah  yang dijual warga Kelurahan Bontang Lestari khususnya yang terletak di Kawasan Industri Bontang (KIB) dengan harga Rp 10 ribu per meter persegi, menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris.

Ia mengingatkan para ketua RT 12,13,14, dan 15 untuk memberitahukan warganya untuk tidak terima terima saja saat tanahnya ditawar dengan harga tersebut. Pasalnya, sudah ada NJOP yang mengantur seharusnya harga tanah di sana  Rp 105 ribu per meternya.

“Tanah itu yang dulunya lapang, nanti akan berubah, nggak dibeli terus yasudah. Nanti jadi bangunan, tembok atau bagaimana, itu nanti terasa sekali loh bedanya,” ujarnya.

Hal itulah yang menjadi alasan AH–sapaan akrabnya, mengundang para RT untuk ikut rembuk memikirkan nasib warga sekitar sana.

“Dari yang awalnya danau, pohon bakau, hilang nanti sudah, makanya RT harus berperan juga,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, jika tim penilai sosialisasi AMDAL melihat kondisi lapangan nanti. Maka baiknya para RT ikut turun dan sampaikan jika nantinya tidak memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Jangan sampai diterima, karena sekali lagi dampaknya akan dirasakan sendiri oleh warga.

“Dasar persetujuan itu dari masyarakat loh, jangan cuma satu dua masyarakat yang terlibat, itu tidak mewakili,” katanya. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

BONTANG – Rapat terkait pembebasan lahan di wilayah Kawasan Industri Bontang kembali dilaksanakan di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/7/2024).

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mempimpin rapat tersebut didampingi dengan sekretaris daerah Bontang, Aji Erlynawati untuk membahas AMDAL pembebasan lahan KIB yang kemarin telah ditolak mentah-mentah karena isi yang belum lengkap terkait keuntungan bagi warga sekitar serta pemerintah.

AH — sapaan akrabnya, menjelaskan kriteria teknis kawasan peruntukan Industri yakni wilayah yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkanuntukkan wilayah Industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tidak mengubah lahan produktif itu sendiri.

Ia menyayangkan jika wilayah tersebut mau dipihak ketigakan. Padahal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) saja belum dibuat.

“Tahun 2017 sudah pernah kami ingatkan itu, malah DLH lagi dua kali dipanggil tidak datang,” tegasnya.

Pihaknya berencana akan langsung bersurat kepada Pemkot Bontang untuk lebih lanjut membahas kajian tersebut. Karena kawasan tersebut bukan akan dilepaskan begitu saja. Tapi harus tetap ada timbal balik antara perusahaan dengan pemerintah.

“Tidak bisa dilepaskan begitu, rugi kita. Harus ada akad di antara kita. Nanti itu masuk provinsi bukan masuk ke Bontang,” tambahnya.

Sekretaris Kota Bontang, Aji Erlynawati sangat setuju dengan keberlanjutan rapat ini, ia mengatakan bahwa Industri yang dibangun di Kota Bontang ini harus jelas.

“Kita harus buat panduan untuk itu, tidak sembarangan bisa berinvestasi disini,” terangnya.

Ia ingin ada peraturan yang menyebutkan bahwa investasi seperti apa yang dapat dibangun di Bontang, jangan sampai karena tidak ada penjelasan sebelum itu, investor sudah melakukan persentasi terus kita tolak.

“Yang jelas RPPLH sedang dalam kajian di Baperida,” jelasnya.

Ia merasa pemerintah memang harus memikirkan juga dampaknya, tidak hanya melulu soal proses sehingga pihaknya akan segera memenuhi kebutuhan untuk keberlanjutan KIB. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, merasa kecewa terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur karena tidak hadir mendengar pendapat terkait pembebasan lahan Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari, Senin (15/7/2024).

“Rapat pertama sudah tidak hadir, ini lagi, nanti rapat ketiga harus hadir kalau nggak saya ke sana,” ujarnya kesal.

Ia mengatakan tidak tahu alasan DLH Provinsi tidak hadir dalam pembahasan ini, apakah berhalangan atau memang takut untuk menghadap ke DPRD Bontang.

Padahal, AH –panggilan akrabnya, mengatakan bahwa Lingkungan Hidup sangat berperan dalam analisis pengembangan KIB sehingga perlu adanya perhatian khusus sehingga dalam jangka panjang tidak akan merugikan.

“Rencana kami akan rapat lagi minggu depan, kita akan panggil lagi,” tambahnya.

Kehadiran mereka sangat penting karena merekalah yang akan melakukan persetujuan AMDAL dan akan menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas di KIB.

Selain distribusi kepentingan ekonomi, sosial dan tenaga kerja, tapi isu lingkungan juga sangat penting. Karena pengembangan KIB bukan hanya kesejahteraan perusahaan dan pemerintah tapi juga kesejahteraan masyarakat. (ADV/KN)

BONTANG – Kota Bontang kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Tiga atlet Pickleball asal Bontang berhasil lolos ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara pada September mendatang. Mereka adalah Andi Reghina, Nur Annisa Azaliyah, dan Muhammad Iqbal, yang siap berlaga di ajang nasional tersebut.

Andi Reghina dan Nur Annisa Azaliyah akan berlaga di kategori ganda putri, sementara Muhammad Iqbal berpasangan dengan Andi Reghina di kategori ganda campuran. Prestasi ini tidak hanya disambut dengan bangga, tetapi juga dengan harapan besar dari masyarakat Bontang, termasuk dari Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan.

“Kami sangat bangga dengan prestasi yang telah mereka capai. Saya optimis mereka dapat tampil maksimal dan membawa pulang medali emas untuk Bontang,” ujar Irfan saat diwawancarai di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/7/2024).

Irfan menilai keberhasilan ini merupakan bukti bahwa Bontang memiliki potensi besar dalam olahraga, khususnya Pickleball, yang semakin populer di berbagai kalangan. Dari enam kabupaten/kota yang berpartisipasi di Provinsi Kalimantan Timur, Bontang berhasil mengirimkan atlet-atlet terbaiknya untuk masuk dalam skuad utama PON.

“Ini adalah bukti bahwa Pickleball tidak hanya digandrungi oleh kaum muda, tetapi juga oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Kami harap ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengasah bakat di bidang olahraga,” kata Irfan, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kota Bontang.

Seleksi untuk ajang PON ini dilakukan oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) IPF Kalimantan Timur di Lapangan Pickleball Balikpapan Tennis Stadium pada Jumat (12/7/2024) lalu. Seleksi ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 60 atlet dari berbagai daerah di Kaltim, termasuk Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Dari 60 atlet tersebut, hanya sepuluh atlet terbaik yang terpilih mewakili Kaltim di PON XXI/2024, terdiri dari lima putra dan lima putri. Mereka akan bertanding di delapan kelas yang berbeda, yakni tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, ganda campuran, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. (ADV/KN)