Fraksi PKS DPRD Bontang menyampaikan Pendapat Akhir Rancangan Perda Perubahan APBD 2024, Sabtu (3/8/2024).
BONTANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, pada Sabtu (3/8/2024).
Ketua Fraksi PKS, Abdul Malik, menyatakan bahwa arus pendapatan daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas sehingga dapat terkoneksi secara maksimal.
Namun, upaya menggali dan memperluas pendapatan daerah juga harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat dan tidak seharusnya membebani masyarakat. Pemerintah kota tidak hanya bertugas memperluas potensi pendapatan daerah dengan menarik pajak dan retribusi dari rakyat, tetapi juga harus membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah agar dapat ditingkatkan.
“Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan anggaran daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya telah menyepakati struktur Jumlah Total Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3,3 triliun, namun ia masih mempertanyakan angka plafon belanja RSUD Bontang yang menurun hingga Rp6 miliar. (KN/adv)
Dari kiri: Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Pj Gubernur Akmal Malik, Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan Wali Kota Samarinda Andi Harun setelah diterima Presiden Jokowi di Istana IKN.
Catatan Rizal Effendi
ADA catatan khusus ketika Presiden Jokowi pertama kali berkantor di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), akhir Juli lalu. Alhamdulillah, “orang pertama” yang diterima secara resmi di istana yang megah itu adalah pejabat dan tokoh dari Kaltim.
Seperti kita ketahui, Jokowi datang ke IKN sejak Minggu (28/7). Selesai meresmikan Jembatan Pulau Balang bentang panjang, menjajal jalan tol IKN menunggang sepeda motor bersama sejumlah pesohor dan influencer, Presiden lalu bermalam 2 hari di Istana IKN. Barulah pada Selasa (30/7) siang, Presiden balik ke Jakarta.
Hari pertama berkantor di Istana IKN, Senin (29/7) ada dua agenda dilaksanakan Istana. Presiden didampingi Mensesneg Pratikno mengadakan rapat terbatas dengan jajaran Otorita IKN untuk mengecek progres pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan persiapan pelaksanaan HUT Kemerdekaan, 17 Agustus 2024 di IKN.
Presiden Jokowi bersiap menerima tamunya di Istana Negara IKN.(Dok Sekpres)Plt Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Plt Wakil Ketua Otorita Raja Juli Antoni, Menhub Budi Karya Sumadi dan jajaran Otorita lainnya selesai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.(Dok Sekpres).
Tim Otorita IKN yang hadir di antaranya Plt Kepala Otorita Basuki Hadimuljono, yang juga Menteri PUPR, Wakil Kepala Otorita Raja Juli Antoni yang juga Wamen ATR, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga.
Seusai rapat, Basuki menjelaskan kepada wartawan bahwa Presiden Jokowi telah menerima laporan mereka tentang persiapan pelaksanaan upacara 17-an. “Alhamdulillah sudah tak ada masalah lagi terkait ketersediaan air, listrik hingga akses internet,” kata Kepala Negara.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menamai gedung Kantor Presiden di IKN sebagai Istana Garuda. Sementara Istana Kepresidenan IKN dinamai sebagai Istana Negara.
Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunan tersebut menjadi tempat Presiden berkantor dan menerima berbagai tamu negara. Rencananya di tempat itu akan digelar Sidang Kabinet pertama pada 12 Agustus mendatang.
Adapun Istana Negara IKN berupa bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia. “Ya karena baru dan pertama, terus terang saya tidak terlalu nyenyak tidurnya,” kata Jokowi ketika dimintai komentar oleh awak media.
Selesai rapat dengan Otorita IKN, Jokowi menerima jajaran Pemda Kaltim, yang dipimpin Pj Gubernur Akmal Malik. Ikut mendampinginya adalah kepala daerah sekitar IKN, yaitu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Pj Bupati PPU Makmur Marbun, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Sempat menjadi pertanyaan kenapa Bupati Kukar Edi Damansyah tak hadir. Padahal sebagian wilayah IKN ada yang masuk wilayah Kukar. Sejauh ini tak ada penjelasan resmi dari Istana maupun dari Pemprov Kaltim.
Edi Damansyah sendiri mengaku tidak mengetahui perihal undangan Jokowi ke IKN. “Saya kurang memantau, karena beberapa hari terakhir saya berada di hulu (pedalaman Kukar, pen), ngurus desa, ngurus stunting dan lainnya,” katanya seperti diberitakan beberapa media online.
Kepada Presiden, Akmal menyatakan Kaltim siap memberikan dukungan untuk suksesnya pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Mulai pengerahan massa, kelancaran mobilisasi tamu yang datang, fasilitas penginapan dan transportasi sampai berbagai hal yang dibutuhkan.
“Presiden sangat memahami aspirasi masyarakat dan memohon partisipasi masyarakat Kaltim untuk mendukung pelaksanaan upacara nanti, terutama melalui pemerintah daerah,” kata Akmal.
MENERIMA KADIN DAN HIPMI
Di hari kedua, Selasa (30/7), Presiden di ruang kerjanya yang masih serba baru mengundang kalangan pengusaha lokal. Mereka yang datang di antaranya Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Faroek, Ketua HIPMI Kaltim Andi Adi Wijaya , Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat dan Ketua HIPMI Balikpapan Adam Dustin Bhakti. Ada juga ketua Kadin dan HIPMI PPU.
Kepada wartawan, Dona mengatakan sangat bangga dan mengapresiasi kesediaan Presiden Jokowi menerima mereka di Istana IKN. “Sesuatu yang sangat luar biasa,” katanya. Saat ini Dona juga bakal mengikuti Pilbup PPU 2024.
Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Faroek didampingi Ketua HIPMI Kaltim Andi Adi Wijaya, Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat dan Ketua HIPMI Balikpapan Adam Dustin memberikan penjelasan pers seusai diterima Jokowi di IKN.
Dalam kesempatan yang sangat istimewa itu, Dona menyampaikan beberapa hal penting kepada Kepala Negara. Di antaranya soal kesempatan pengusaha lokal ikut terlibat dalam pembangunan IKN sampai soal ketahanan pangan Kaltim menyusul semakin bertambahnya populasi penduduk di wilayah ini dengan adanya IKN.
“Kita maunya diberi kesempatan sebagai pemain utama dalam berbagai proyek investasi di IKN, bukan hanya sebagai subcon seperti yang terjadi sekarang ini,” kata putri sulung mantan gubernur Kaltim Dr Awang Faroek Ishak ini.
Menurut Dona, dari total 4.500 pengusaha lokal yang bergabung di Kadin, sekitar 10 persen di antaranya telah terlibat sebagai sub-kontraktor dalam pembangunan proyek infrastruktur dan berbagai pekerjaan di IKN.
Salah satu pengusaha lokal itu adalah Ketua HIPMI Balikpapan Adam Dustin Bhakti. CEO Lexa Event Organizer (LEO) ini banyak diberi kesempatan Kementerian PUPR mengorganisir berbagai acara di IKN. “Alhamdulillah saya banyak diberi kepercayaan,” kata Adam, yang baru dilantik sebagai Ketua HIPMI sepekan lalu.
Dona juga menyoroti soal pengurusan perizinan yang memerlukan waktu yang cukup lama. “Kami berharap perizinan di IKN dimudahkan, sehingga teman-teman dari Kadin dan HIPMI yang mau buka usaha seperti kafe, rumah makan, dan lainnya bisa terlaksana,” tambahnya.
Menanggapi keinginan dari Kadin dan HIPMI, Jokowi berjanji akan melibatkan para pengusaha lokal Kaltim secara lebih luas untuk berinvestasi di IKN. Termasuk juga soal ketahanan pangan di daerah ini. “Saya kira usul ini sangat baik,” ucapnya.
Sebelum balik ke Jakarta, Presiden Jokowi menerima jajaran petinggi keamanan dari Kaltim. Mereka di antaranya adalah Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Dandim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi dan Kapolres PPU AKBP Supriyanto.
Dalam pertemuan itu, Presiden menugaskan jajaran keamanan di daerah ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebaik mungkin, meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum, sehingga stabilitas keamanan di sekitar IKN terjaga dengan baik.
Jokowi menginginkan IKN dan sekitarnya adalah model kota yang selalu aman dan tidak ada kejahatan sama sekali.
Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah. Yaitu peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di halaman Istana Garuda IKN. Ada 400 sampai seribu orang Kaltim diundang untuk menghadiri acara tersebut. “Alhamdulillah saya sudah didaftarkan ke Kesbangpol PPU,” kata H Amir Syarifuddin, ketua Dewan Pembina Yayasan Keluarga Besar Anggota Veteran Pejuang 45 Anak dan Cucu (YKB Avepelac) PPU. (*)
SAMARINDA – Pada Sabtu, 03 Agustus 2024, terjadi kebakaran di Jln. S. Parman, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.
Dari data Info Taruna Samarinda (ITS), Kebakaran terjadi pada pukul 17.40 WITA dan berhasil dipadamkan pada pukul 18.30 WITA, dengan durasi sekitar 50 menit.
“Kebakaran menghanguskan satu bangunan rumah tunggal dengan luas area terbakar sekitar 8 x 15 meter,” ungkap Joko Iswanto, Ketua ITS
Sebanyak satu Kepala Keluarga (KK) dengan total empat jiwa menjadi korban terdampak dari kejadian ini, namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Pria yang akrab di sapa Jokis ini juga mengatakan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Samarinda cepat tanggap di lokasi kejadian, dengan mengerahkan Posko 2 yang terdiri dari dua unit fire truck dan satu unit URC, serta bantuan dari Posko 1 dengan satu unit fire truck dan unit rescue.
Satuan REDKAR Kota Samarinda, Satuan PMK Swasta Samarinda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga turut membantu dalam proses pemadaman.
Lebih lanjut, Jokis juga mengungkan bagian keamanan di lokasi kejadian melibatkan Polsek Sungai Pinang, Babinsa dan Babinkamtibmas, serta Patroli Beat 110. Sedangkan untuk penanganan medis dan kesehatan, PMI, Samarinda Siaga 112, Emergency Medical Team, dan Indonesian Escorting Ambulance juga turut hadir.
“Tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Disdamkarmat Kota Samarinda bersama dengan tim penyelamat terus melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini,” tutup Jokis. (*)
SANGATTA – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan tujuh program unggulan yang telah dirancang selama lima tahun masa jabatannya.
Program-program ini mencakup bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, tenaga kerja, pariwisata, dan infrastruktur. Salah satu fokus utama di bidang infrastruktur adalah pembangunan rumah layak huni yang diharapkan dapat selesai tepat waktu.
Dalam pernyataannya, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa program pembangunan rumah layak huni akan dilaksanakan baik di perkotaan maupun di kecamatan-kecamatan.
“Pembangunan rumah layak huni ini merupakan salah satu prioritas yang kita kejar. Kami berharap dapat menyelesaikan pembangunan ini baik di perkotaan maupun di kecamatan,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai awak media usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Namun, Bupati Ardiansyah mengakui bahwa waktu yang semakin mepet menjadi tantangan tersendiri.
“Beberapa waktu lalu, pergeseran ini membuat waktu semakin mepet. Tapi tekniknya ada di Bappeda. Pergeseran memang ini memang harus diakomodir tapi disesuaikan juga dengan kondisi keuangan di perubahan ini,” jelasnya.
Ardiansyah menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni ini sangat penting, terutama bagi korban banjir tahun 2021.
“Pembangunan rumah layak huni untuk korban banjir tahun 2021 wajib dilakukan dan ini bukan main-main,” tegasnya.
Sebanyak 160 unit rumah layak huni tahap pertama akan dibangun di Sangatta Utara dan Selatan, serta beberapa kecamatan lainnya.
“Program ini hampir selesai, tinggal pembangunan rumah layak huni ini yang masih harus kita selesaikan,” tutupnya. (Rkt2)
TENGGARONG – Sabtu (3/8), Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong dipenuhi oleh semangat para rider yang mengikuti Event Trail Arjuna Cinta Alam Kukar Adventure. Acara ini bukan sekadar perlombaan motor trail biasa, tetapi mengandung banyak makna dan tujuan yang lebih luas.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang melepas peserta acara ini, mengungkapkan pentingnya kegiatan seperti ini dalam mempromosikan keindahan alam daerah sekaligus mendorong perekonomian mikro kecil. “Setiap event seperti ini membantu para pelaku usaha kecil untuk meningkatkan penjualan mereka,” kata Edi.
Selain itu, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para pecinta motor trail dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, mulai dari Samarinda hingga Kutai Barat. Dengan rute sepanjang 60 km yang melintasi beberapa desa dan pemukiman penduduk, acara ini juga mengajarkan para rider untuk menikmati keindahan alam dengan tidak berkendara terlalu laju.
Ketua Panitia Pelaksana, H Rudi Suryadinata, menjelaskan bahwa hampir seribu peserta mengikuti acara ini. Mereka tidak hanya berkompetisi tetapi juga diajak untuk menghargai alam sekitar. “Ada empat tahapan yang harus dilalui para rider, dan mereka yang memenuhi syarat akan berkompetisi dalam lomba lonjakan di Waduk Panji Sukarame dengan hadiah utama berupa motor,” jelas Rudi.
Selain lomba trail, acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan dari DJ dan artis Trisuaka dari Yogyakarta. Panitia juga memberikan hadiah menarik bagi penonton yang beruntung, menjadikan acara ini tidak hanya menarik bagi peserta tetapi juga bagi pengunjung.
Acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan di Tenggarong, memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pariwisata daerah, serta mempererat hubungan antar komunitas pecinta motor trail di Kalimantan Timur. (adv)
BONTANG – Wakil ketua Komisi I DRPD Kota Bontang, Tri Ismawati mengatakan pihaknya mendapatkan laporan terkait pelayanan RSUD Taman Husada Bontang.
Di antaranya, keluhan tentang adanya penumpukan pasien dan juga pasien menunggu hingga setengah hari untuk bisa mendapatkan kamar karena ruangan yang sudah terlalu penuh.
Oleh sebab itu, Tri ingin adanya pembenahan, bagaimana RSUD dapat memiliki jumlah kamar yang lebih banyak. Karena hal ini berbanding lurus dengan lambatnya pelayanan rumah sakit.
“Daftar dari siang baru masuk kamar itu malam. Nah itu baru satu orang yang kebetulan melapor, mungkin masih banyak pasien yang sama,” ujarnya, Senin (29/7/2024).
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan bahwa RSUD sudah tidak dapat lagi menampung, sehingga saat ada yang masuk ke emergency mereka harus benar-benar antre untuk mendapatkan tempat.
“Bukan karena kurangnya pelayanan, tapi karena tempat yang terbatas,” jelasnya.
Kemudian, dengan fasilitas rumah sakit yang makin lengkap kerap kali RSUD menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah lainnya. Ada lagi penambahan instruksi dari presiden bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa satu kamar tidak boleh lebih dari 6 kasur.
“Kalau memungkinkan APBD kita, nanti kita bangun rumah sakit lainnya, kita bangun kamar di daerah situ juga,” katanya. (ADV/KN)
BONTANG – Transportasi laut di Kota Bontang dinilai sangat terbatas untuk aktivitas keberangkatan Bontang – Sulawesi. Armada yang disediakan juga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keberangkatan masyarakat.
Pelabuhan Loktuan tidak hanya memberangkatkan penduduk dari Kota Bontang saja, tapi beberapa wilayah seperti dari wilayah Kutai Timur juga pergi ke pelabuhan Loktuan untuk berangkat ke Sulawesi.
“Fasilitas kapal ini masih harus ditambah lagi, kapal yang memadai sesuai keinginan dari warga yang rata-rata orang Sulawesi Barat,” katanya.
Atos — panggilan akrabnya, mengatakan bahwa permintaan tersebut sudah lama diajukan namun hingga kini belum ada kejelasan terkait peambahan armada.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan pihaknya sudah melalukan koordinasi rutin terkait penambahan armada kapal. Namun, sayangnya mereka masih terkendala dengan perizinan operasional.
Ia berkoordinasi dengan pemilik kapal yang sudah sering menyediakan kapal untuk antar pulau. Sayangnya tidak secara instan bakal langsung disetujui.
“Kita terus koordinasi dengan pemilik kapal, jadi semoga bisa lebih cepat, karena itu kita monitor terus,” terangnya. (ADV/KN)
BONTANG – Rapat Paripurna ke-15 masa Sidang III DPRD kota Bontang Tahun 2024 dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 dilaksanakan, Jumat (2/7/24) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
Ketua DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pentingnya perubahan APBD sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual dan prioritas pembangunan di Kota Bontang.
Ia menyatakan bahwa perubahan APBD diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang lebih efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Bontang.
Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2024 target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2,7 triliun.
Adapun penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan berasal dari sumber-sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
“Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta disusun secara terukur dengan mengutamakan kegiatan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya. (ADV/KN)
SAMARINDA – Puluhan orang yang tergabung dalam Relawan Kotak Kosong Kaltim mendeklarasikan diri mereka dalam sebuah acara di Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa, Samarinda, pada Sabtu (3/8/2024). Mereka menyatakan komitmen untuk mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil dalam Pilkada Kaltim 2024 yang akan digelar pada November mendatang.
Dalam deklarasi tersebut, Edi Susanto selaku humas relawan menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi dasar perjuangan mereka.
Relawan menegaskan bahwa sistem demokrasi adalah pilihan terbaik dalam pengelolaan pemerintahan yang akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.
Menurut mereka, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah cara terbaik untuk seleksi kepemimpinan daerah. Upaya untuk mengurangi hakekat pemilihan langsung ini harus dicegah karena bertentangan dengan hati nurani rakyat.
Relawan meminta KPU, Panwaslu, serta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran tanpa memandang kedudukan apapun.
“Kami menolak politik dinasti dan mendesak dihentikannya fenomena calon tunggal, kami sebut sebagai bencana demokrasi yang ditunggangi kepentingan oligarki,” ujarnya.
Menurut mereka, pemimpin yang dihasilkan dari calon tunggal tidak sebanding dengan biaya pilkada.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu, termasuk tahapan penghitungan suara, agar tidak terjadi manipulasi,” pungkasnya. (han)
Penyidik KPK saat membawa keluar 3 koper usai melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di salah satu kantor perusahaan di wilayah Balikpapan Baru. (Foto : Muhammad Abduh/ Media Kaltim)
BALIKPAPAN – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu kantor perusahaan di Kota Balikpapan pada Jumat (2/8/2024).
Usai kegiatan penggeledahan tersebut, tim Penyidik KPK membawa tiga koper besar pasca penggeledahan yang dilakukan di kompleks Ruko Little China Balikpapan Baru Blok AB-6 No-22, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Penyidik KPK yang keluar enggan menerangkan aktivitas mereka hari itu. Namun salah seorang di antaranya menjawab singkat.
“Nanti biar humas saja yang menyampaikan,” ujar pemuda tegap berkacamata itu kepada Media Kaltim.
Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 13.00 hingga pukul 18.00 Wita.
Selama masa pemeriksaan, kantor tersebut nampak dijaga oleh beberapa personel Brimob bersenjata lengkap dan juga petugas yang mengenakan seragam KPK.
Terkait hal ini, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto membenarkan bahwa ada kegiatan penyidik KPK di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (2/8/2024) sore, terkait dengan kasus korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Betul, ada kegiatan penggeledahan KPK di Balikpapan perkara LPEI,” tulis Tessa dalam pesan singkatnya melalui WhatsApp yang diterima Media Kaltim pukul 21.55 WIB, Jumat (2/8/2024).
Namun, Tessa–sapaan akrabnya, saat ditanya mengenai informasi terkait perusahaan yang digeledah, hingga kini belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh. Pasalnya, proses penyidikan masih terus berlangsung.
“Untuk info jelasnya belum bisa kami infokan dulu karena masih berlangsung,” tegas Tessa.
Untuk diketahui, bahwa per tanggal 26 Juli 2024, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI.
Dugaan korupsi di LPEI berawal dari aduan dugaan korupsi yang diterima KPK pada 10 Mei 2023 dan telah masuk tahap penyidikan pada 19 Maret 2024.
Dalam kasus ini, KPK menduga negara rugi hingga Rp 3,451 triliun akibat korupsi pemberian kredit ekspor tersebut. Indikasi kerugian itu timbul dari kucuran kredit ke tiga korporasi yakni, PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMJL Rp 1,051 triliun. (MK/KN)
