JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan salah satu akun email DPR RI dengan domain [email protected] yang disalahgunakan untuk mengirimkan pesan elektronik dengan narasi perlawanan, kini sudah dinonaktifkan.

“Untuk akun email DPR Now saat ini sudah kita nonaktifkan dan tidak dapat digunakan,” kata Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia menduga pelaku penyalahgunaan akun email DPR RI itu adalah vendor yang dahulu menjadi admin akun email [email protected] sebab dapat mengaksesnya.

“Karena akun DPR Now ini dulu digunakan oleh vendor sebagai adminnya. Berjalan dengan waktu sistem DPR Now ini tidak lagi digunakan. Kemungkinan yang bisa login ke akun tersebut adalah admin-admin yang dulu menjadi admin DPR Now,” katanya.

Dia menyebut bahwa salah satu akun email DPR RI itu disalahgunakan pada pukul 10.26 WIB.

Dia mengatakan pihaknya saat ini sudah melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait penyalahgunaan akun email tersebut.

“Dapat kami sampaikan, Kesetjenan sudah menonaktifkan akun tersebut dan melakukan investigasi, serta bekerja sama dengan BSSN untuk penanganan masalah ini,” kata dia.

Berdasarkan tangkapan layar yang diperoleh ANTARA, tampak surat elektronik dengan domain [email protected] mengirimkan pesan elektronik berisi narasi perlawanan dengan subjek email “DPR RI Diretas – Email Darurat untuk Rakyat Indonesia”.

Pesan elektronik itu kemudian dibuka dengan tulisan “DPR RI was hacked, panjang umur demokrasi!”.

Sementara itu, pada bagian pesan lainnya tertulis pula narasi berisi ancaman, “Batalkan aturan DPR dan hentikan segala keterlibatan lebih lanjut untuk menghancurkan konstitusi kita atau kami akan membocorkan informasi sensitif milik DPR RI ke seluruh dunia minggu ini.”

Penyalahgunaan salah satu akun email DPR RI dengan domain [email protected] terjadi bersamaan dengan agenda Rapat Paripurna pada Kamis pagi yang rencananya akan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) menjadi undang-undang.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada pilkada. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya telah melakukan penyerapan beras petani sebesar 800 ribu ton setara beras hingga 20 Agustus 2024.

“Total penyerapan beras petani hingga 20 Agustus 2024 sudah mencapai 800 ribu ton,” kata Bayu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Bayu menyampaikan bahwa pihaknya optimistis bisa menyerap lebih dari 900 ribu ton setara beras dari petani di dalam negeri pada tahun ini.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebanyak 1,35 juta ton. Bahkan, akan bertambah 400 ribu ton dari impor yang saat ini dalam perjalanan.

“Stok beras di gudang Bulog hingga 20 Agustus 2024 ada 1,35 juta ton plus 400 ribu ton sedang dalam perjalanan atau sedang pemuatan ke kapal di negara asal,” ucapnya.

Dalam penyerapan beras petani dalam negeri, lanjut Bayu, Perum Bulog memiliki beberapa mekanisme di antaranya membeli gabah dan menunggu di gudang.

Selain itu, Perum Bulog juga membeli gabah dengan cara menjemput ke petani. Kemudian, mekanisme ketiga adalah membeli beras asalan dari penggilingan-penggilingan padi kecil yang dibeli dan diolah, sehingga menghasilkan beras sesuai keinginan pasar.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Perum Bulog memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya pada periode panen raya, guna memperkuat stok cadangan pangan pemerintah.

“Saya ingin menekankan bahwa sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan stok beras dalam rangka stabilisasi pangan, Bulog harus bergerak cepat melakukan serapan dengan memanfaatkan momentum panen raya kali ini,” ujar Arief.

Ia meminta Bulog membangun sinergi dengan penggilingan agar dapat menyuplai pasokan gabah kering giling (GKG) ke Bulog.

Menurut Arief, dengan adanya infrastruktur pengolahan beras yang dimiliki Bulog berupa SPP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya serap secara maksimal. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

“Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Hal itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, usai menemui Presiden Joko Widodo yang berlangsung selama hampir satu setengah jam.

Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.

Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

“Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN,” kata Gus Yahya.

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

“Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan bahwa NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi.

Dia mengatakan bahwa sesuai aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis.

Dengan demikian, menurutnya, tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024.

“Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku; apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR,” kata Dasco saat konferensi pers di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Selain itu, menurutnya, rapat-rapat yang digelar di DPR itu bersifat terbuka dan ditayangkan langsung di kanal media sosial DPR.

Termasuk kata dia, rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Pilkada pada Rabu (21/8/2024) pun terbuka dan bisa disaksikan masyarakat.

Artinya, dia pun menegaskan bahwa syarat-syarat yang telah tertuang dalam putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan batas minimum usia calon, bakal berlaku pada pendaftaran Pilkada mendatang.

“Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada ini tidak ujug-ujug bergulir di DPR.

Pasalnya proses legislasi terhadap RUU tersebut ,menurutnya, sudah dilakukan sejak Januari 2024, tetapi secara perlahan.

Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada pun berpotensi akan tetap di bahas setelah tahapan-tahapan Pilkada 2024 selesai. Karena DPR pun menilai bahwa mekanisme di Pilkada atau Pemilu perlu disempurnakan.

“Karena itu kan ada gugatan parlemen treshold yang dari Perludem yang perlu diakomodir,” katanya.

Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.

Kemudian Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol.

Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel. (ANT/KN)

JAKARTA – Kericuhan kembali terjadi saat polisi memaksa mundur massa unjuk rasa RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (22/8/2024) malam.

Di lokasi, personel polisi dan tentara serta sejumlah kendaraan taktis (rantis) dikeluarkan dari gerbang dekat halte MPR 2.

Ketika para personel mulai membubarkan massa, mendadak terjadi pelemparan  batu berupa pecahan tembok dari pembatas lintasan busway serta benda lain ke arah personel yang sedang bertugas.

Lemparan beda-benda tumpul tersebut datang dari massa yang berada di Jalan Gatot Subroto maupun yang berada di sebelah jalan tol.

Beberapa waktu kemudian, mercon ditembakkan ke arah personel polisi tepat di depan gerbang DPR/MPR RI. Bunyi dan bunga api mercon tersebut terdengar hingga ke Jalan Palmerah Utara.

Polisi lantas menembakkan kanon air (water canon) dan gas air mata ke arah massa aksi. Hingga pukul 19.30 WIB, area depan Gedung DPR/MPR RI mulai terlihat sepi ditinggalkan massa aksi.

Diketahui, Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.

Sejumlah elemen masyarakat pun turun melakukan aksi di Gedung DPR RI dan MK untuk menolak rencana pengesahan RUU Pilkada.

Adapun polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. (ANT/KN)JAKARTA – Kericuhan kembali terjadi saat polisi memaksa mundur massa unjuk rasa RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (22/8/2024) malam.

Di lokasi, personel polisi dan tentara serta sejumlah kendaraan taktis (rantis) dikeluarkan dari gerbang dekat halte MPR 2.

Ketika para personel mulai membubarkan massa, mendadak terjadi pelemparan  batu berupa pecahan tembok dari pembatas lintasan busway serta benda lain ke arah personel yang sedang bertugas.

Lemparan beda-benda tumpul tersebut datang dari massa yang berada di Jalan Gatot Subroto maupun yang berada di sebelah jalan tol.

Beberapa waktu kemudian, mercon ditembakkan ke arah personel polisi tepat di depan gerbang DPR/MPR RI. Bunyi dan bunga api mercon tersebut terdengar hingga ke Jalan Palmerah Utara.

Polisi lantas menembakkan kanon air (water canon) dan gas air mata ke arah massa aksi. Hingga pukul 19.30 WIB, area depan Gedung DPR/MPR RI mulai terlihat sepi ditinggalkan massa aksi.

Diketahui, Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.

Sejumlah elemen masyarakat pun turun melakukan aksi di Gedung DPR RI dan MK untuk menolak rencana pengesahan RUU Pilkada.

Adapun polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. (ANT/KN)

JAKARTA – KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon)

“Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (23/8/2024) malam.

Ketua KPU menegaskan hal itu untuk menepis anggapan bahwa putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8) hanya dipedomani pada saat pendaftaran calon saja.

Putusan MK dimaksud ialah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.

Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.

Lebih lanjut, Afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan MK.

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” ujarnya.

Afif pun memastikan bahwa putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas, tetapi juga aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh MK.

“Itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.

Diketahui, MK melalui Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan di kampus, asal telah mendapatkan izin dan tidak membawa atribut kampanye.

KPU akan menindaklanjuti seluruh putusan MK sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan DPR.M

Menurut dia, rapat dengar pendapat (RDP) bakal dilakukan pada Senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.

“Konsultasi yang sifatnya RDP itu Senin. Kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap Afif. (ANT/KN)