JAKARTA – Kader Muda Partai Golkar melaporkan penyebar foto yang menggambarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan botol minuman keras (miras) di sampingnya, ke Bareskrim Polri.

“Kami minta kepada Bareskrim Polri untuk menyelidiki secara dalam siapa yang menyebarkan foto tersebut dan dari mana foto tersebut didapati,” kata Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia menduga penyebar foto tersebut sengaja memotret minuman keras ke dalam foto untuk membuat stigma tidak baik terhadap Bahlil.

Pihaknya juga menduga ada oknum-oknum internal maupun kelompok internal yang dengan sengaja mensponsori untuk memviralkan foto tersebut.

“Belum tentu juga Pak Bahlil yang minum. Bisa saja itu punya orang. Mungkin beliau lagi terima telepon, akhirnya bisa difoto ataupun dijebak dalam momentum itu,” kata dia.

Tindak pidana yang mereka sangkakan kepada pelaku penyebar foto adalah tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan bukti yang mereka serahkan adalah beberapa tautan media sosial yang menyebarkan foto tersebut.

Melalui laporan yang diajukan, Kader Muda Golkar berharap Bareskrim dapat segera menemukan siapa pelakunya dan mengusut masalah ini dengan tuntas.

“Indikasinya ada pihak-pihak dari internal juga yang tidak ingin solidaritas Partai Golkar ini solid dan tidak ingin Partai Golkar ini besar serta ingin merusak nama baik ketua umum Partai Golkar yang terpilih, yaitu Pak Bahlil. Itu yang kami sayangkan, dan kami minta Bareskrim untuk mengusut tuntas masalah ini,” ucapnya.

Adapun laporan tersebut telah diterima oleh bagian SPKT Polri tertanggal hari ini atau 26 Agustus 2024.

Diketahui, foto Ketua Umum Partai Golkar yang baru saja terpilih, Bahlil Lahadalia, duduk di suatu ruangan dengan sebotol minuman keras di sampingnya tersebar di media sosial. Dalam foto tersebut, ia terlihat sedang bersantai sambil menelepon seseorang. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan siap memacu peningkatan produksi daging sapi hingga ayam untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kita komitmen akan mendukung program makan bergizi gratis, antara lain meningkatkan produksi daging (sapi, kambing dan ayam) sampai pada tingkat pengolahannya (hilirisasi) juga akan kita siapkan melalui offtaker yang ada,” kata Mentan seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Mentan mengatakan Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang direncanakan oleh pemerintahan baru 2024-2029.

Amran menyampaikan dukungan ini mencakup upaya peningkatan produksi daging dan kerja sama dengan pengusaha besar untuk proses hilirisasi.

“Persiapan itu di antaranya meningkatkan produksi daging maupun proses hilirisasi yang dikerjasamakan dengan para pengusaha besar,” ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan pengusaha juga sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program yang diinginkan presiden terpilih.

Meskipun begitu, dia berharap adanya penambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian sebesar Rp68 triliun.

“Kita memang perlu pengusaha untuk sektor pertanian. Selain itu kita juga memerlukan instrumen APBN dari sisi pangan, pasti kita akan mensupport program makan bergizi gratis,” katanya.

Untuk mendukung program makan bergizi gratis, kata Amran, Kementan telah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penyedia makanan.

“Kementan fokus pada peningkatan produksi peternakan sebagai bagian dari persiapan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mempersiapkan peningkatan produksi padi sebagai bagian dari strategi lainnya. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas areal tanam melalui solusi pompanisasi.

Mentan menjelaskan bahwa dukungan terhadap berbagai program pertanian tetap menjadi prioritas. Namun, saat ini anggaran yang tersedia masih didominasi oleh proyek cetak sawah, irigasi, dan optimasi lahan rawa.

Dengan adanya program tersebut, kata Amran, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi pangan secara keseluruhan dan memastikan ketersediaan pangan yang bergizi bagi masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA – Ombudsman RI, berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara langsung dengan massa aksi yang diamankan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, menemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam pengamanan aksi demo penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro, melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (26/8/2024) menjelaskan bahwa dalam pemantauan di Polda Metro Jaya, pihaknya menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka diduga dipukul oknum kepolisian pada saat pengamanan di gedung DPR RI.

“Selain itu, terdapat temuan lain yakni sejumlah barang bawaan demonstran seperti handphone, dompet dan motor yang tidak diketahui keberadaannya. Ketika mereka menanyakan barang-barang maupun kendaraan bermotornya, pihak kepolisian tidak dapat menjelaskan hal tersebut,” kata Johanes.

Sementara itu, pada pemantauan dan wawancara di Polres Metro Jakarta Barat, Ombudsman menindaklanjuti adanya aduan dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum kepolisian agar demonstran dikembalikan kepada keluarga.

Namun, dugaan tersebut dipastikan tidak benar. “Terkait dugaan permintaan sejumlah uang kepada demonstran yang ditahan, dari hasil pemantauan Ombudsman, hal itu tidak benar. Selain itu, dalam kesempatan ini Ombudsman juga memastikan hak-hak dari demonstran selama diamankan di Polres Metro Jakarta Barat,” kata dia.

Hasil pemantauan lainnya, Ombudsman menemukan terdapat 50 demonstran yang diamankan di Polda Metro Jaya. Jumlah tersebut terdiri dari 43 laki-laki, serta satu perempuan dan enam anak yang telah dikembalikan kepada keluarga.

Sedangkan di Polres Metro Jakarta Barat terdapat 105 demonstran yang diamankan. Sebanyak 77 di antaranya sudah dikembalikan kepada keluarga dan 28 sisanya menunggu penjemputan keluarga.

“Kami apresiasi karena pihak kepolisian telah memulangkan sebagian demonstran. Namun, kami sangat menyesalkan tindakan oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggungjawab dan mengakibatkan demonstran luka-luka, barang-barang hilang serta pengamanan dengan tindakan kekerasan,” ucapnya.

Ombudsman berharap agar ke depan tidak terulang kejadian serupa dan pihak kepolisian secara transparan menyampaikan tindak lanjut penanganan demonstran yang diamankan kepada publik.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dari 50 orang demonstran yang ditahan dalam kericuhan yang terjadi di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

“Dari 50 orang yang telah diamankan, akhirnya penyidik Subdit Keamanan negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/8).

Satu orang tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, yaitu merusak pagar DPR bagian depan.

Kemudian, 18 tersangka lainnya diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas, dipersangkakan Pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, Pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan/atau Pasal 218 KUHP tentang Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. (ANT/KN)