Beranda blog Halaman 826

Najirah-Aswar Daftar Pilkada Bontang, Diiringi Kesenian Tradisional dan Ribuan Simpatisan

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Najirah dan Muhammad Aswar resmi mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang pada Kamis (29/8/2024). Mereka datang dengan meriah, diiringi ribuan simpatisan, pendukung partai, dan kesenian tradisional jaranan.

Rombongan Najirah-Aswar berangkat dari posko pemenangan di Bontang Baru, tiba di kantor KPU pada pukul 15.18 WITA. Mengenakan jaket merah putih, keduanya didampingi keluarga, termasuk anak-anak mereka, serta pimpinan partai pengusung, yakni PDIP, PAN, dan Partai Gelora.

Ketua KPU Kota Bontang, Muzarroby Renfly, memastikan proses pendaftaran Najirah-Aswar telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Ia menyebut bahwa pasangan ini menjadi Bapaslon keempat yang resmi mendaftar sejak pendaftaran dibuka pada 27 Agustus 2024.

“Proses pendaftaran berjalan lancar, berkas pencalonan telah diterima, dan kami telah menyerahkan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan kepada pasangan ini,” ujar Muzarroby.

Selain itu, Muzarroby mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengarkan visi dan misi Najirah-Aswar yang berfokus pada pembangunan Kota Bontang ke depan. Langkah ini menjadi bukti sah pencalonan mereka dalam Pilkada Kota Bontang 2024.

“Dengan visi dan misi yang telah disampaikan, kami harap pasangan ini siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bontang,” tambahnya. (KN)

Sutomo Jabir-Nasrullah Resmi Mendaftar di Hari Terakhir Pendaftaran Pilkada Bontang

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Sutomo Jabir dan Nasrullah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang pada Kamis (29/8/2024). Kehadiran mereka di hari terakhir masa pendaftaran menandai langkah serius untuk bertarung di Pilkada Bontang 2024.

Proses pendaftaran pasangan ini sempat tertunda, namun akhirnya dilanjutkan pada pukul 14.21 WITA. Sutomo Jabir menyampaikan apresiasinya kepada partai-partai pengusung, yakni PKB, Demokrat, Garuda, dan Hanura, yang dinilai memiliki keberanian untuk mendukung pasangan ini.

“Saya salut kepada PKB dengan jajarannya, serta Demokrat yang diisi oleh kaum muda. Begitu pula dengan Partai Garuda dan Hanura yang telah memberikan kepercayaan kepada kami,” ujar Sutomo Jabir.

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang merata akan menjadi fokus utama mereka, terutama dengan melibatkan peran aktif kaum muda di Kota Bontang. Selain itu, akselerasi di berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan pendidikan, menjadi prioritas yang akan diwujudkan.

“Tidak boleh ada anak yang tidak bisa bersekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Begitu juga dengan akses kesehatan, harus tersedia dan aktif melayani masyarakat,” tambahnya.

Ketua KPU Bontang, Muzarroby Renfly, menjelaskan bahwa berkas persyaratan pencalonan pasangan ini telah diterima dan memenuhi syarat. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai keputusan MK, pencalonan kini menggunakan perhitungan suara sah.

“Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan di RSUD. Kami telah mempercayakan hal tersebut kepada tim dokter rumah sakit,” ujarnya.

KPU akan terus menerima pendaftaran hingga pukul 23.59 WITA di hari yang sama, memastikan seluruh proses berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan. (KN)

Rudy-Seno Resmi Daftar Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024-2029

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Rudy-Seno saat memberikan sambutan di Kantor KPUD Provinsi Kaltim.

SAMARINDA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024-2029, Rudy Mas’ud dan Seno Aji (Rudy-Seno), resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kaltim pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Dengan pendaftaran ini, Rudy-Seno akan bersaing dengan pasangan petahana, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, yang telah lebih dulu mendaftarkan diri pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Rudy Mas’ud menyampaikan harapannya untuk Kaltim. “Tidak ada kata kelainan, alhamdulillah, bismillah memohon izin kepada yang Maha Kuasa. Bahwa kegiatan yang baik mulia memulai dengan bismillah,” ucapnya.

Rudy juga menegaskan bahwa dirinya bersama Seno Aji siap menerima amanah dari masyarakat Kaltim dan berkomitmen membawa provinsi ini menuju kemajuan yang lebih besar.

Rudy menambahkan, “Kaltim sebagai serambi Indonesia harus segera berbenah, segera akselerasi, akan menuju Indonesia baru. Kami akan membawa Kaltim yang sukses, bukan hanya di level nasional tapi juga internasional.”

Ia juga menyatakan optimisme bahwa Kaltim dapat bersaing secara langsung dengan negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura.

Seno Aji, sebagai calon Wakil Gubernur, juga mengungkapkan pandangannya. Ia menyatakan dukungan dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, pedagang, dan pekerja transportasi.

“Mereka menambah harapan baru. Kami, anak muda, dapat membangun Kaltim ke depan dan memimpin Kaltim menjadi provinsi yang modern dan maju,” kata Seno.

Rudy Mas’ud menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Kaltim.

“InsyaAllah, kemenangan ini adalah kemenangan seluruh Kaltim dan siap mengantarkan Kaltim menjadi pusat peradaban baru,” ujarnya. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor:

Cegah Penularan Mpox, Kemenhub Kembali Wajibkan Pakai Aplikasi “Satu Sehat” untuk Perjalanan Luar Negeri

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Sejumlah calon penumpang pesawat di bandara. ANTARA/HO-Humas Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mewajibkan penggunaan aplikasi SATUSEHAT untuk pelaku perjalanan luar negeri demi mencegah penularan penyakit Mpox atau cacar monyet di bandar udara dan masuk ke Indonesia.

“Langkah ini diambil setelah ada penetapan penyakit Mpox atau lebih dikenal dengan cacar monyet,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ia menyampaikan bahwa penetapan kebijakan itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) pada 14 Agustus 2024.

“Persyaratan tersebut juga menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan tentang Penerapan SATUSEHAT Health Pass,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah menetapkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 5 DJPU Tahun 2024 tentang Penggunaan SATUSEHAT Health Pass pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri, berlaku mulai 27 Agustus 2024.

Ia menjelaskan penetapan SE 5 DJPU Tahun 2024 itu sebagai panduan bagi badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing agar setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri yang terbang menuju ke Indonesia untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik bernama SATUSEHAT Health Pass.

“Serta, panduan bagi penyelenggara bandar udara internasional melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan penularan penyakit Mpox di bandar udara,” ucap Kristi.

Kristi mengaku telah meminta badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri Indonesia agar melakukan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan itu, guna mencegah terjadinya penularan penyakit Mpox di tanah air.

Permintaan itu meliputi sosialisasi dan menginformasikan kepada setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri yang terbang menuju ke Indonesia untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass pada domain https://sshp.kemkes.go.id.

Kedua, pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass bagi setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri, dilakukan di bandar udara keberangkatan.

Ketiga, berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan jika terdapat permasalahan dalam pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass di bandar udara kedatangan.

Keempat, berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di Indonesia.

Sedangkan, untuk penyelenggara bandar udara yang berstatus sebagai bandar udara internasional agar melakukan koordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di bandar udara.

Kedua, berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam menangani penumpang yang diduga terjangkit penyakit Mpox di bandar udara kedatangan.

“Saya telah memerintahkan Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan atas pemberlakuan surat edaran. Semua pihak untuk dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Kristi. (ANT/KN)

Anggota Pansus Haji Minta Siskohat Diaudit secara Forensik

Penulis
redaksi2
-
0
Sejumlah calon haji Indonesia beraktivitas di Syisyah, Makkah, Arab Saudi, Kamis (30/5/2024). (Foto : Antara)

JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Arteria Dahlan meminta pimpinan Pansus agar Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) diaudit secara forensik.

“Saya minta melalui pimpinan, saya minta Siskohat ini diaudit secara forensik. Kita minta diaudit secara forensik, kalau perlu kita pakai Bareskrim di sini,” kata Arteria dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Haji DPR RI bersama Kasubdit Siskohat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hasan Affandi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024) malam.

Diketahui, Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, Siskohat membantu pemerintah mengatur ibadah haji, seperti mengurus administrasi jamaah haji, termasuk pendaftaran, dokumen, dan keuangan, serta membantu calon jamaah haji mencari data tentang ibadah haji dan menghindari kesalahan informasi.

Menurut Arteria, audit itu diperlukan untuk membenahi persoalan seperti penyalahgunaan data penyelenggaraan haji, menyusul keterangan dari Hasan yang menyebutkan Siskohat tidak dapat diakses dari jaringan publik.

Dia mengatakan tindakan Kemenag membuat Siskohat hanya dapat diakses oleh jaringan privat tidak memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Asas transparansi berarti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka serta memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Hasan telah menyampaikan bahwa Siskohat tidak dapat diakses oleh publik.

“Siskohat itu dibangun tidak bisa diakses dari jaringan publik. Bapak/Ibu atau siapa pun yang kemudian mengakses Siskohat dari internet, tidak akan pernah ketemu Siskohat itu. Siskohat itu hanya bisa diakses dari jaringan privat. Jadi kalau seseorang ingin mengoperasikan Siskohat, maka dia harus masuk ke jaringan Siskohat,” kata dia.

Hasan menyampaikan pula pihak yang bisa mengakses Siskohat di antaranya Kantor Kemenag kabupaten/kota, kanwil, embarkasi ketika musim haji.

“Kemudian seluruh sektor dan daker (daerah kerja) di Arab Saudi ketika operasional haji, dan kami di pusat. Ada beberapa subdit di pusat yang memiliki akses yakni subdit pendaftar, haji khusus, transportasi udara, dan kami,” ujar Hasan. (ANT/KN)

Bawaslu RI Jamin Tak Kesulitan Awasi Pilkada sesuai Putusan MK

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Bawaslu RI Puadi di KPU Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Rabu (28/8/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjamin tak mengalami kesulitan dalam mengawasi pencalonan para bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang kini telah menerapkan regulasi sesuai dua Putusan MK soal syarat ambang batas dukungan partai politik dan ambang batas usia.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan bahwa petugas pengawas pemilu melakukan pengawasan secara melekat mengenai hal tersebut yang sudah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024. Untuk itu, menurutnya KPU pun harus fokus menjalankan ketentuan-ketentuan dalam PKPU tersebut.

“Dan sudah dibuat (surat keputusan) petunjuk teknis (juknis) Nomor 1229 itu, sehingga secara teknis Bawaslu melakukan pengawasan,” kata Puadi saat kunjungan kerja ke Kantor KPU Sumatera Utara di Medan, Rabu (28/8/2024).

Adapun Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Selain itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Selain itu, dia juga mengatakan Bawaslu telah membuat pemetaan kerawanan pelaksanaan pilkada. Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka akan ditindak.

Termasuk, kata dia, dalam mengawasi potensi pelanggaran berkaitan dengan calon kepala daerah sebagai petahana yang memiliki kekerabatan dengan ASN, TNI, atau Polri. Menurutnya mekanisme pencalonan pun harus sesuai dengan prosedur demi memastikan pencegahan potensi pelanggaran.

“Kita bisa lihat prosesnya nih apakah ada potensi sengketa, potensi pelanggaran administrasi, termasuk potensi kaitannya dengan pelanggaran pidananya,” kata dia. (ANT/KN)

Kemenkominfo Siapkan Kanal Khusus Tangkal Hoaks Seputar Pilkada

Penulis
redaksi2
-
0
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi dalam wawancara cegat dengan media di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (28/8/2024). (ANTARA/Fathur Rochman)

JAKARTA – Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kanal khusus untuk menginformasikan dan melaporkan temuan hoaks seputar pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Salah satu yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoaks seputar pilkada,” ujar Prabu di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ia mengatakan kanal tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran pilkada dengan menangkal penyebaran hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Prabu menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan berbagai platform media sosial untuk memastikan komitmen bersama dalam merespons cepat terhadap sebaran hoaks yang terkait pilkada.

Hal ini dinilai penting mengingat hoaks dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan proses klarifikasinya.

Pihaknya menyatakan rada khawatir apabila proses klarifikasi terlalu birokratis dan berbelit-belit, maka hoaks sudah akan menyebar terlalu luas sebelum bisa ditangani.

“Nah kami sedang membangun kesepakatan dengan platform dan juga tentunya didukung oleh media mainstream ya untuk bisa merespon cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks,” ucap dia.

Prabu juga mengungkapkan bahwa setiap hari pihaknya menerima laporan tentang ribuan hoaks yang beredar di ruang sosial media dan pemberitaan, yang semuanya terkait dengan pilkada. Laporan ini diperoleh melalui mesin pemantau yang dimiliki oleh tim Aptika.

Berdasarkan laporan ini, pihaknya telah mengambil tindakan tegas, termasuk meminta klarifikasi dari platform dan penerbit yang menyebarkan informasi tersebut, serta melakukan penutupan atau takedown terhadap konten yang terbukti hoaks.

Untuk diketahui, proses Pilkada 2024 yang diatur oleh KPU saat ini telah berjalan.

Berdasarkan jadwal pilkada yang diunggah di situs resmi KPU, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

Setelah itu, KPU akan melakukan penelitian persyaratan pasangan calon pada 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024.

Setelah proses penelitian persyaratan selesai, barulah KPU melakukan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Selanjutnya, para pasangan calon yang telah ditetapkan KPU diperkenankan untuk menggelar kampanye dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.

Setelah kampanye selesai, barulah KPU menggelar pemungutan suara pada 27 November 2024. (ANT/KN)

Ribuan Simpatisan Akan Antar Rudy Mas’ud – Seno Aji Mendaftar ke KPU Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: konferensi pers Rudi Masud di Kantor DPD I Golkar Kaltim Jalan Mulawarman Samarinda.

SAMARINDA – Pasangan Bakal Calon (Bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024-2029, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, akan diantar oleh ribuan simpatisan menuju tempat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim di Jalan Basuki Rahmat pada pagi ini (29/8/2024).

Para simpatisan ini terdiri dari anggota berbagai organisasi masyarakat serta anggota dari 12 partai koalisi pendukung pasangan Rudy – Seno. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Rudy Mas’ud – Seno Aji, Hasanuddin Mas’ud, dalam konferensi pers di Sekretariat DPD I Golkar Kaltim, Rabu malam (28/8/2029).

“Besok pagi (pagi ini) jam 8 kita akan berangkat naik angkot ke KPU Kaltim di Jalan Basuki Rahmat. Ini juga untuk membantu perekonomian para sopir angkot. Sekitar 30-50 angkot telah disiapkan,” ungkap Hasanuddin.

Hasanuddin, yang akrab disapa Hasan, optimis bahwa pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji akan memenangkan pemilihan ini. Ia percaya dengan kekuatan partai-partai koalisi serta strategi pemenangan di setiap kabupaten dan kota, pasangan tersebut akan berhasil memimpin Kaltim untuk periode 2024-2029.

“Kami akan bekerja keras di seluruh kabupaten dan kota, dan kami yakin akan duduk sebagai Gubernur Kaltim,” tegasnya.

Pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji diusung oleh partai-partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, PKS, dan PPP, yang secara keseluruhan memiliki 44 kursi di DPRD Kaltim.

Penulis: Hanafi
Editor:

MK Prediksi Bakal Ada 324 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjawab pertanyaan wartawan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

BOGOR – Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi bakal ada 324 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masuk pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar di 545 kabupaten/kota pada 37 provinsi di Indonesia.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, angka tersebut merupakan proyeksi jika berkaca dari sengketa hasil pilkada sebelumnya. Dia juga menyebut, MK telah mempersiapkan simulasi untuk menangani 324 perkara itu.

“Kita prediksi menggunakan asumsi jumlah perkara di pilkada sebelumnya, kemudian diakumulasi, dipersentasekan, kira-kira dari 545 [daerah] itu kita menyiapkan 324 perkara yang kita simulasikan untuk kita tangani,” kata Fajar ditemui di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024).

Menurut Fajar, jumlah tersebut bisa saja berkurang atau bertambah, mengingat dinamika pilkada tahun ini.

“Apalagi melihat konteslasi politik hari ini yang bisa jadi lebih dari satu pasangan calon misalnya dalam satu pilkada, itu bisa mempengaruhi jumlah nanti,” katanya.

Di sisi lain, Fajar mengatakan bahwa tahun ini merupakan kali pertama MK menangani sengketa hasil pilkada atau Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) yang digelar secara serentak.

“Memang ini pengalaman pertama bagi MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada serentak yang betul-betul serentak. Kemarin ‘kan serentak, tapi bertahap. Ini pengalaman pertama bagi MK menangani perselisihan hasil pilkada yang betul-betul serentak,” ucapnya.

Oleh karena itu, Fajar mengatakan MK akan mengerahkan usaha lebih besar daripada sengketa hasil pilkada sebelumnya.

“Kita siapkan itu tadi, 324 itu kita simulasikan dari proses penerimaan permohonan, persidangan, sampai putusan sejauh ini masih aman. Intinya, berapa pun perkara, insya Allah MK siap karena itu sudah tanggung jawab ataupun kewenangannya MK,” kata dia. (ANT/KN)

Menpora Bertolak ke Paris Dukung Atlet Paralimpiade

Penulis
redaksi2
-
0
Kontingen Indonesia dalam gladibersih upacara pembukaan Paralimpiade Paris 2024. ANTARA/HO-NPC Indonesia

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, bertolak ke Paris, Prancis, untuk memberikan dukungan secara langsung kepada para atlet yang berlaga pada Paralimpiade Paris 2024.

“Setelah press converence ini saya langsung menuju ke bandara untuk mengejar (seremoni pembukaan Paralimpiade Paris 2024) dan memberikan support kepada atlet kita,” ujar Dito kepada awak media dalam konferensi pers bertema “Dukungan Juara untuk Atlet Paralympic 2024” di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ia menyebutkan, jumlah atlet para Indonesia yang tampil pada ajang Paralimpiade Paris sebanyak 35 orang. Jumlah itu, ia melanjutkan, mengalami kenaikan yang signifikan dari Paralimpiade sebelumnya 23 atlet.

Menurut Dito, dalam kompetisi kancah dunia seperti Paralimpiade, bertambahnya jumlah atlet hingga 12 atlet itu merupakan angka yang tidak kecil.

“Jadi harus kita apresiasi dan banggakan, tinggal bagaimana potensi medali emas dan lainnya ini bisa diraih. Jadi saya akan hadir langsung bagaimana melihat dan menyemangati para atlet kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mengenai target medali pada Paralimpiade Laris, Dito tidak menyebutkan jumlah medali yang ditargetkan namun ia berharap hasil yang lebih baik dari Paralimpiade sebelumnya.

“Kita kalau untuk di Olimpiade dan Paralimpiade itu tidak terlalu mengumbar karena kita tahu tingkat kompetisi ini gap sangat jauh dibandingkan Asian Games, apalagi SEA Games,” ujarnya.

Ia menambahkan, hal yang paling penting adalah menjaga mentalitas dan memberikan energi positif kepada para atlet yang berjuang mengharumkan nama Indonesia dalam ajang tersebut.

Terkait bonus bagi atlet, Dito mengatakan nilai bonus dari pemerintah bagi para atlet yang tampil maupun yang berhasil peraih medali sama akan sama dengan para atlet Olimpiade.

“Bonus pasti sama, itu sudah menjadi aturan baku dan sudah menjadi kebiasaan bapak presiden (Presiden RI Joko Widodo) yang selama ini memberikan perlakuan yang sama dan tidak pernah berbeda,” demikian Dito Ariotedjo. (ANT/KN)

1...825826827...1,259Halaman 826 dari 1,259