Beranda blog Halaman 824

KPU RI Siap Fasilitasi Pemilih yang Ingin Pilih Kotak Kosong di Surat Suara

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (30/8/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA – Anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan KPU tetap memfasilitasi hak pemilih untuk tidak memilih calon tunggal, dan memilih kotak kosong atau yang juga disebut dengan surat suara tak berfoto.

Idham, saat ditemui selepas jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (30/8/2024), menjelaskan KPU telah mendesain surat suara untuk calon tunggal.

“Untuk calon tunggal itu nanti yang pertama, desainnya surat suara dengan foto pasangan calon, yang kemudian itu surat suara tidak berfoto, atau diawali dari surat suara yang tidak berfoto, lalu pasangan calon,” kata Idham menjawab pertanyaan wartawan.

Idham melanjutkan meskipun calon tunggal hanya menjadi satu-satunya pasangan calon yang berkompetisi di pilkada, dia tetap bakal diundi. “KPU akan melakukan pengundian apakah calon tunggal ini mendapatkan nomor urut 1, atau nomor urut 2 atau sebaliknya,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Idham menjelaskan istilah kotak kosong sebenarnya tak ada dalam UU Pilkada, meskipun itu populer di masyarakat. Idham menilai istilah itu muncul dari politik pemilihan kepala desa, yang jika calonnya tunggal, maka pemilih juga berhak untuk tidak memilih calon tunggal itu alias memilih kotak kosong.

“Kalau dalam pilkada sebenarnya tidak ada istilah kotak kosong, yang ada surat suara tak berfoto, atau yang disebut dengan calon tunggal,” kata Idham.

Dia menilai undang-undang pada prinsipnya tidak melarang pemilih memilih kotak kosong, tetapi KPU tidak memfasilitasi kampanye untuk kotak kosong.

“Kami tegaskan bahwa dalam Undang-Undang pilkada itu tidak ada kewajiban KPU untuk memfasilitasi kotak kosong. Dalam konteks kebebasan berekspresi, dalam demokrasi elektoral, kalau sekiranya ada masyarakat yang punya pandangan politik berbeda dengan calon tunggal, undang-undang tidak melarang,” ujar Idham.

Terlepas dari itu, Idham menyebut pilkada merupakan kesempatan bagi warga di daerahnya untuk memilih calon kepala daerah yang bakal memimpin selama 5 tahun ke depan. Calon kepala daerah itu pun, Idham meyakini, punya program-program dan visi misi untuk pembangunan di daerahnya itu. “Pilkada adalah saatnya berbicara tentang masa depan pembangunan dan pemerintahan daerah,” kata Idham.

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin dalam sesi jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, menyebut ada 48 daerah yang berpotensi hanya punya calon tunggal. Rinciannya, dia melanjutkan ada satu provinsi, yaitu di Papua Barat, kemudian di lima kota dan 42 kabupaten.

Namun beberapa saat setelah jumpa pers, KPU memperbarui data daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal menjadi 43 daerah, yang terdiri atas satu provinsi di Papua Barat, lima kota, dan 37 kabupaten.

Daftar 37 kabupaten dan lima kota yang berpotensi ada calon tunggal, sebagaimana data terbaru KPU RI per pukul 17.00 WIB, yaitu Kabupaten Aceh Utata, Kabupaten Aceh Taming, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Ciamis.

Kemudian, ada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Samarinda, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Maros, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Puhowato, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana.

Oleh karena itu, KPU Daerah di daerah-daerah tersebut kembali menggelar sosialisasi pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024 untuk menarik minat warga mencalonkan diri, dan memperpanjang masa pendaftaran mulai 2 September 2024 dengan 4 September 2024. (ANT/KN)

Ini Jawaban Gerindra Soal Isu Susunan Kabinet Prabowo – Gibran

Penulis
redaksi2
-
0
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

BOGOR – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab soal susunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang banyak beredar di media sosial (medsos).

Muzani yang ditemui usai pembukaan Rapimnas Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024), tidak membantah juga tidak membenarkan susunan kabinet yang beredar itu.

Menurut dia, penempatan menteri pada pemerintahan periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

“Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak, karena itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujar Muzani.

Ia menjelaskan bahwa Prabowo sudah melakukan perbincangan terbatas dengan Gibran dan sejumlah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan siapa saja yang akan ditunjuk menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Kalau Pak Prabowo sudah mengajak ngomong dengan orang terbatas, saya kira iya, dengan Mas Gibran, dengan partai partai koalisi. Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut saya tidak ikut,” ujarnya.

Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja figur yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Siapa saja yang akan dipasang untuk menjadi menteri A, untuk posisi B saya tidak mengikuti,” kata Muzani. (ANT/KN)

Anies Tak Mau Masuk Partai karena Banyak Kubu Tersandera Kekuasaan

Penulis
redaksi2
-
0
Anies Baswedan

JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya enggan masuk ke partai politik karena seluruh kubu saat ini sedang disandera oleh kekuasaan.

“Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam,” kata Anies dalam siaran live streaming yang dilakukan di akun Youtube-nya, Jumat.

Walau demikian, Anies tidak menyebut secara rinci partai politik mana saja yang dia nilai telah tersandera kekuasaan.

Anies melanjutkan, fenomena tersebut telah dia temui selama dia melewati masa kontestasi Pilpres hingga Pilkada 2024.

Karenanya, dia memilih untuk tidak masuk partai agar tidak terikat oleh kekuasaan. Dengan demikian, dia dapat bersikap lebih independen.

“Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan,” kata Anies.

Karena hal tersebut, Anies memutuskan untuk membangun partai atau organisasi kemasyarakatan (ormas) sendiri.

Anies mengatakan, dorongan membuat partai muncul lantaran dia melihat banyak masyarakat yang menginginkan sistem demokrasi yang setara dan membangun.

Dia juga melihat banyak masyarakat yang mulai resah akan banyaknya kepentingan politik elit-elit tertentu.

Dalam waktu dekat, dirinya akan membuat partai untuk mewadahi semangat masyarakat tersebut. Anies sendiri tidak menyebut kapan persisnya akan membangun ormas ataupun partai politik tersebut.

“Semoga, tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin besar menginginkan demokrasi yang setara, yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan kebijakan dan gagasan,” kata Anies.

Sebelumnya, Anies diisukan akan maju dalam Pilkada Jakarta setelah sebelumnya kalah dalam Pilpres 2024.

Beberapa partai pun sudah memberikan dukungan agar Anies maju seperti dari Partai Buruh dan Hanura. PDI Perjuangan juga dikabarkan jadi salah satu partai yang akan mengusung Anies di Jakarta.

Namun demikian, PDI Perjuangan mengurungkan niatnya dan lebih memilih mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.

Setelah pupus harapan di Jakarta, Anies kembali diisukan akan maju fi Pilkada Jawa Barat. Kali ini pihak yang dikabarkan siap mengusung Anies adalah DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Namun di detik-detik terakhir hari pendaftaran ke KPU, Anies lagi-lagi tidak jadi melenggang di Pilkada Jawa Barat. (ant/KS)

Jokowi Tanggapi Tuduhan Jegal Anies di Pilkada DKI dan Jabar

Penulis
redaksi2
-
0
Ist

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya terlibat dalam upaya menjegal peluang politik Anies Baswedan di Pilkada 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dalam pernyataannya usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Jakarta Timur, Jumat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

“Saya itu ditudang-tuding bukan hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat,” katanya.

Menurut Jokowi, semua itu adalah urusan internal partai politik dan koalisi, termasuk proses pencalonan atau penolakan kandidat Pilkada serentak 2024.

Presiden menambahkan bahwa dirinya bukan ketua partai atau pemilik partai, ia pun tidak memiliki wewenang dalam keputusan pencalonan kandidat di Pilkada 2024.

“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?” tegasnya menanggapi tuduhan tersebut.

Peluang Anies Baswedan tampil di kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur, telah tertutup setelah tak ada lagi partai politik yang punya cukup suara untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

Sebanyak 15 partai politik telah resmi mendaftarkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8).

Partai politik itu yakni PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, PPP, PBB, Prima, dan PKN.

Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengungkapkan bahwa Anies juga sudah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat.

Sahrin menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan Anies tidak maju adalah tidak ada permintaan khusus dari masyarakat Jawa Barat maupun aspirasi partai politik untuk mengusung calon presiden di Pemilu Presiden 2024 tersebut. (ant/KN)

Gagal di Pilkada, Anies Baswedan Akan Bentuk Partai Baru

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan membentuk ormas atau partai baru setelah dirinya tidak lagi terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024.

“Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu jadi sebuah kekuatan diperlukan jadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” kata Anies dalam video live streaming yang disiarkan dalam akun Youtubenya, Jumat.

Anies mengatakan, dorongan membuat partai muncul lantaran dia melihat banyak masyarakat yang menginginkan sistem demokrasi yang setara dan membangun.

Dia juga melihat banyak masyarakat yang mulai resah akan banyaknya kepentingan politik elit-elit tertentu.

Karenanya, Anies dalam waktu dekat akan membuat partai untuk mewadahi semangat masyarakat tersebut. Anies sendiri tidak menyebut kapan persisnya dia akan membangun ormas ataupun partai politik tersebut.

Sebelumnya, Anies diisukan akan maju dalam Pilkada Jakarta setelah sebelumnya kalah dalam Pilpres 2024.

Beberapa partai pun sudah memberikan dukungan agar Anies maju seperti dari Partai Buruh dan Hanura. PDI Perjuangan juga dikabarkan jadi salah satu partai yang akan mengusung Anies di Jakarta.

Namun demikian, PDI Perjuangan mengurungkan niatnya dan lebih memilih mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.

Setelah pupus harapan di Jakarta, Anies kembali diisukan akan maju di Pilkada Jawa Barat. Kali ini, pihak yang dikabarkan siap mengusung Anies adalah DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, namun pada detik-detik terakhir hari pendaftaran ke KPU, Anies lagi-lagi tidak jadi melenggang di Pilkada Jawa Barat. (ant/KN)

Kirab Pengembalian Bendera Pusaka Mulai Dilakukan dari IKN ke Monas

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Pelaksanaan kirab pengembalian duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi mulai dilakukan dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke Monumen Nasional(Monas) Jakarta, Sabtu pagi sekitar pukul 11.00 WITA.

Bendera pusaka teks proklamasi dikembalikan ke Monumen Nasional Jakarta, untuk disimpan kembali di sana.

Sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bendera pusaka disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Berdasarkan tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, tampak Kepala Sekretariat Presiden sekaligus Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi kepada anggota paskibraka di Istana Negara IKN.

Bertugas sebagai pembawa bendera pusaka yakni anggota purna-paskibraka 2023 asal Kalimantan Tengah Kachina Ozora. Sementara pembawa teks proklamasi yakni Sabrina Roihanah, yang merupakan anggota Paskibraka 2024 asal DKI Jakarta.

Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akan dibawa dari Istana Negara IKN ke Monas, Jakarta.

Saat tiba di Jakarta, rute kirab pengembalian duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dimulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma melewati kawasan Cawang, Simpang Susun Semanggi lalu lanjut ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Selanjutnya, kirab akan melewati kawasan Sarinah Thamrin, terus ke arah Patung Kuda menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan masuk Monas lewat Pintu Silang Tenggara Monas atau Pintu Gambir.

Kemudian, iring-iringan kirab akan menuju sisi Timur Monas untuk kemudian dikembalikan ke tempat penyimpanan bendera pusaka di Cawan Monas.

Sebelumnya, duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi tersebut telah digunakan pada upacara kenegaraan peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) 17 Agustus 2024.

Untuk pertama kalinya, barang bersejarah milik negara tersebut digunakan dalam prosesi resmi kenegaraan di luar Ibu Kota Jakarta. Setelah upacara di IKN selesai, duplikat bendera dan naskah proklamasi harus dipulangkan lagi ke tempat penyimpanannya di Monas. (ant/KN)

Rudy-Seno Jalani Tes Kesehatan di RSUD AWS untuk Persiapan Pilgub Kaltim 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie pada Sabtu (31/8/2024). (Ist)

SAMARINDA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) pada Sabtu (31/8/2024).

Tes kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon dalam rangka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024.

Rudy Mas’ud tiba lebih dulu di RSUD AWS dan langsung menjalani serangkaian tes kesehatan, termasuk pengambilan darah dan tes narkotika.

“Kita menjalani sesuai prosedur yang ditetapkan oleh KPU, Bawaslu, dan BNN untuk medical check-up. Alhamdulillah, kondisi saya sehat dan semuanya normal,” ujar Rudy setelah menyelesaikan tesnya.

Rudy juga menjelaskan bahwa ia telah menjalani puasa sebelum tes kesehatan sesuai dengan anjuran medis.

Pada Senin (2/9/2024) mendatang, ia bersama Seno Aji akan melanjutkan tes kesehatan tambahan, seperti pemeriksaan psikologis, MRI, dan elektromiografi (EMG).

Secara terpisah, Seno Aji juga menjalani tes kesehatan dengan prosedur yang sama, termasuk pengambilan darah dan tes narkotika.

Ketua KPU Kalimantan Timur, Fahmi Idris, menyatakan bahwa proses tes kesehatan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan para kandidat dalam mengikuti Pilgub Kaltim 2024.

“Kedua pasangan calon, Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud-Seno Aji, menjalani tes kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Fahmi.

Tes kesehatan ini merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa semua calon dalam kondisi fisik dan mental yang prima untuk memimpin Kalimantan Timur.

Setelah tes kesehatan ini, kedua pasangan calon akan memasuki tahap verifikasi administrasi (Vermin) yang berlangsung dari tanggal 29 Agustus hingga 4 September 2024.

Tahapan tes kesehatan ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon sebelum dinyatakan layak untuk mengikuti Pilgub Kaltim 2024.

“Tes kesehatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon pemimpin Kalimantan Timur memiliki kesehatan yang baik,” tutupnya. (Han)

Penulis: Hanafi

Raih Nilai Terbaik di Kanreg VIII BKN, Pemkot Bontang Diminta Paparkan Best Practice IPASN

Penulis
redaksi2
-
0
Ist

BONTANG – Keberhasilan ASN Pemkot Bontang meraih capaian terbaik Nilai IPASN 2023 (yang dinilai pada tahun 2024) di lingkungan BKN Kanreg VIII Kalimantan mengundang decak kagum.

Hal ini sangat dimaklumi, mengingat untuk pertama kalinya Kota Bontang meraih kategori tinggi setelah dua tahun sebelumnya berada dalam kategori sangat rendah (tahun 2022) dan rendah (tahun 2023). Atas pencapaian yang meroket ini, BKN Kanreg VIII Banjarmasin meminta PIC/Pejabat Pengelola IPASN Kota Bontang untuk berbagi pengalaman terbaiknya (best practice) selama proses akselerasi torehan Nilai IPASN di lingkup instansi tersebut.

Disampaikan secara daring pada Jumat, 30 Agustus 2024, melalui “Focus Group Discussion: Strategi Percepatan Penilaian IPASN Instansi Pemkot Bontang”, Kabid Penilaian Kinerja, Penghargaan, Dokumentasi Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN (PKPDIFPASN) BKPSDM, Arif Supriyadi, memaparkan beberapa strategi Pemkot Bontang dalam percepatan penilaian IPASN.

Menurut Arif, best practice tersebut meliputi: 1) Membentuk Tim Kerja mulai dari Tim Kota hingga Admin Data dan Admin Kinerja Perangkat Daerah, 2) Proses pendampingan yang memadai terhadap pengumpulan data kompetensi dan SKP sebagai bukti data kinerja ASN yang dinilai, dan 3) Perlunya intervensi/komitmen pimpinan selama proses penilaian, seperti dukungan anggaran, arahan kebijakan, termasuk pendampingan langsung. Arif dalam presentasinya juga menyebut perlunya terobosan, yang ia istilahkan sebagai “Game Changer” yang akan mengubah situasi pengumpulan data-data penilaian menjadi sangat cepat. Menurut Arif, terobosan akan mengkatalisasi semua strategi yang ia uraikan.

“Penundaan TPP bagi ASN yang tidak mengumpulkan SKP tahunan, misalnya, mempercepat ASN mengumpulkan SKP-nya melalui aplikasi e-Kinerja,” sebut Arif mencontohkan terobosan yang ia maksud.

FGD secara daring yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut juga dibarengi dengan penyerahan apresiasi kepada tujuh instansi peraih Nilai IPASN kategori tinggi, yaitu: Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Provinsi Kaltara, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Proses serah terima penghargaan juga berlangsung secara daring namun tetap khidmat.

Hadir selama pelaksanaan daring dari awal hingga selesai, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, mengaku mengapresiasi capaian ini.

“Kehadiran saya dalam FGD daring ini sebagai bentuk dukungan, perhatian, dan komitmen Sekda terhadap capaian IPASN kita yang luar biasa pada tahun ini,” tegas Iin sembari menyatakan kesiapan untuk mendukung dipertahankannya keberhasilan ini di tahun 2025 mendatang. Bravo Kota Bontang!

Pada kesempatan yang lain, Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama tim seluruh perangkat daerah dan unit kerja yang dikoordinasi oleh super admin BKPSDM, yang telah mampu menghimpun seluruh data dan dokumen terkait pencapaian kenaikan IP ASN ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas komitmen dan peran serta Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh ASN Kota Bontang atas pencapaian ini. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk semakin profesional dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (adv)

Mie Gacoan Hadir di Kota Bontang, Rustam: Kota Bontang Makin Dilirik oleh Investor

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam

BONTANG – Restoran waralaba ternama, Mie Gacoan segera membuka salah satu cabangnya di Kota Bontang. Nantinya bangunan tersebut akan berada di Jalan Imam Bonjol, Bontang Utara tepatnya di samping pencucian mobil Qin-Qin.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam mengapreasiasi kehadiran Mie Gacoan di Kota Bontang.

Menurutnya, ini sebagai tanda bahwa Bontang semakin berkembang dan memasuki era modernisasi, dengan dilihat banyak restoran waralaba yang masuk seperti McDonald’s dan lainnya.

“Ini artinya Kota Bontang sudah dilirik banyak investor, dengan membawa brand – brand besar ke sini,” terangnya.

Ia berharap, dengan adanya penambahan brand besar ke Bontang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus naik, membuka banyak lowongan kerja dan pengangguran dapat berkurang.

Diketahui, pihak Mie Gacoan sudah membayar DP untuk penyewaan lahan, bahkan kini pembangunan sudah mulai dilakukan. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Aspian Nur mengatakan, tim dari Mie Gacoan sudah datang, untuk mempersiapkan untuk kelengkapan perizinan.

“Mereka datang beberapa minggu lalu menanyakan langsung terkait apa saja yang dibutuhkan,” terangnya

Aspian mengatakan, pihaknya sudah meminta Tim Gacoan untuk membuat Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) dan dokumen prinsip. Ini sebagai syarat untuk mengeluarkan surat rekomendasi bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang.

Disusul, dengan pembahasan analisis dampak lalu lintas (andalin) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang.

“Setelah semua prosedur selesai dijalankan, DPMPTSP akan segera menerbitkan izin usaha mereka,” jelasnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Bareskrim Periksa Saksi Kunci Baru Terkait Kasus Vina

Penulis
redaksi2
-
0
Kuasa hukum saksi kunci baru dalam kasus Vina yang bernama Adi Hariyadi, Williard Malau, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (29/8/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Seorang saksi kunci baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eky yang bernama Adi Hariyadi, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Iptu Rudiana.

“Tadi saksi sudah kami hadirkan, sudah diperiksa itu. Pertanyaannya sekitar berjumlah 29 pertanyaan,” kata kuasa hukum Adi Hariyadi, Williard Malau, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Ia mengatakan, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait dengan kesaksian Adi saat waktu kejadian pada 27 Agustus 2016.

Adapun barang bukti yang dibawa oleh Adi dalam pemeriksaan adalah KTP dan kartu keluarga lantaran yang bersangkutan hanya merupakan saksi mata kejadian.

Berdasarkan pantauan, Adi diperiksa sejak pukul 10.00 WIB oleh dan keluar terlebih dahulu dari kuasa hukumnya pada sekitar pukul 19.30 WIB karena alasan kesehatan.

William mengungkapkan, Adi merupakan saksi baru yang belum pernah diperiksa di kepolisian maupun di pengadilan, sehingga pemberian kesaksian pada hari ini merupakan kali pertama menjalani pemeriksaan.

Pada saat kejadian tewasnya Vina dan Eky, Adi yang merupakan seorang musafir dari Kudus, Jawa Tengah, sedang melintas di tempat kejadian perkara di Cirebon. Adi yang pada saat itu bepergian sendiri, menyaksikan secara langsung bahwa kedua korban meninggal karena kecelakaan tunggal.

“Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran. Dia hanya melihat motor milik korban itu terlibat kecelakaan. Setelah itu, barulah orang lain datang dan dia meminta salah satu orang untuk menelepon polisi,” ucapnya.

Ia menyebut, alasan Adi baru memberikan kesaksian karena baru mengetahui perihal polemik seputar meninggalnya Vina dan Eky.

“Setelah kejadian tewasnya Vina dan Eky, dia menganggap itu kecelakaan biasa, kemudian Adi itu melihat ada berita tentang ini dan dia merasa, dia melihat sendiri bahwa kejadian itu bukan pembunuhan ataupun pemerkosaan. Dia melihat sendiri bahwa itu adalah kecelakaan tunggal,” kata dia.

Diketahui, pada Juli 2024, satu dari enam terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eky, yakni Hadi Saputra, melaporkan Iptu Rudiana ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan.

Laporan tersebut teregister dengan Nomor LP/B/235/VII/2024/SPKT/BARESKRIM. Salah satu barang bukti yang diserahkan adalah foto terpidana yang diduga mengalami penganiayaan. (ANT/KN)

1...823824825...1,259Halaman 824 dari 1,259