Beranda blog Halaman 813

Bawaslu Kaltim Tinjau Status Isran Noor Sebagai Ketua Kontingen PON XXI 2024, Apakah Wajib Mundur

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Isran Noor (pegang bendera) saat hadiri pelepasan Kontingen Kaltim PON XXI 2024 beberapa waktu lalu. (IST)

SAMARINDA – PON XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara memicu perdebatan mengenai netralitas politik dalam perhelatan olahraga nasional ini. Barisan Kemenangan Demokrasi (Barikade), sebuah kelompok pemuda, mengkritik keterlibatan calon gubernur dalam acara tersebut.

Diketahui, Isran Noor, yang menjabat sebagai Ketua Kontingen Kaltim di PON XXI, juga merupakan salah satu bakal calon gubernur untuk Pilkada Kaltim 2024.

Menurut Ketua Barikade Kaltim, Oschar Rawindra SH, posisi Isran Noor sebagai Ketua Kontingen dianggap bertentangan dengan prinsip netralitas pilkada.

“Kami meminta agar Isran Noor mundur dari jabatannya sebagai Ketua Kontingen PON Kaltim untuk menghindari pelanggaran kampanye sesuai UU Pilkada, khususnya pasal 69 h,” kata Oschar Rawindra pada Selasa (10/9/2024). Ia juga menyoroti bahwa penggunaan anggaran APBD Kaltim dalam PON XXI seharusnya tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Sekretaris Jenderal Barikade Kaltim, Tino Heidel Ampulembang, menambahkan bahwa Isran Noor seharusnya fokus pada kegiatan politiknya dan tidak terlibat dalam pengelolaan acara olahraga.

“Posisi sebagai Ketua Kontingen berisiko menimbulkan muatan politis yang dapat menimbulkan bias di masyarakat,” ujarnya.

Barikade tetap mendukung atlet Kaltim yang berlaga di PON XXI dan berharap mereka meraih hasil terbaik. Mereka menekankan pentingnya pemisahan antara kepentingan politik dan kegiatan olahraga untuk menjaga integritas acara.

Tino Heidel menyarankan agar Isran Noor mundur dari posisinya untuk menjaga netralitas dan fokus pada kampanye pilkada yang akan segera dimulai.

Dengan permintaan ini, Barikade berharap pilkada dapat berlangsung lebih adil dan PON XXI tetap bersih dari kepentingan politik.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau apakah jabatan Ketua Kontingen termasuk dalam kategori pejabat yang diwajibkan mundur berdasarkan undang-undang.

“Kami akan memeriksa apakah jabatan Ketua Kontingen termasuk dalam kategori pejabat negara yang harus mengundurkan diri,” ujarnya.

Hari Darmanto menjelaskan bahwa undang-undang secara konkret menyebutkan kewajiban mundur hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), anggota DPR, DPRD, dan pejabat negara.

“Kami akan mengecek apakah Ketua Kontingen mendapatkan biaya dari anggaran negara dan apakah jabatan tersebut melekat secara tetap,” tambahnya.

Bawaslu Kaltim akan segera melakukan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Hasil evaluasi akan diumumkan setelah penilaian terhadap ketentuan undang-undang dan kualifikasi jabatan Ketua Kontingen. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor:

Rudy Mas’ud Tanggapi Isu Putra Daerah Menjelang Pilgub Kaltim 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji. (Ist)

SAMARINDA – Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, memberikan tanggapan terkait isu “putra daerah” yang tengah ramai diperbincangkan.

Isu ini banyak dibahas di kalangan masyarakat, dengan harapan bahwa pemimpin Kaltim berasal dari putra daerah.

Rudy Mas’ud, yang lahir di Balikpapan pada 1 Juni 1981, namun memiliki darah Sulawesi dari kedua orang tuanya, mempertanyakan definisi putra daerah yang sering diangkat sebagai isu politik.

“Kami masih ambigu, apa sebenarnya yang menjadi ukuran putra daerah. Apakah harus berasal dari suku asli, lahir di Kaltim, atau seseorang yang sudah tinggal puluhan tahun di Kaltim?” ujarnya dalam pertemuan dengan awak media.

Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Rudy melihat bahwa Kaltim kini perlu berpikir lebih luas. Baginya, isu kedaerahan sudah tidak relevan, karena yang terpenting adalah bagaimana membangun Kaltim dalam konteks nasional.

“Kami akan fokus pada pengurangan pengangguran, peningkatan SDM, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan perbaikan infrastruktur di Kaltim,” tambah Rudy.

Irianto Lambrie, Ketua Harian Tim Pemenangan Rudy-Seno, juga menegaskan bahwa isu putra daerah tidak seharusnya menjadi bahan politik yang memecah belah masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur sejak dahulu merupakan daerah dengan keragaman budaya, etnis, dan agama.

“Isu putra daerah ini sudah selesai sejak lama. Masyarakat Kaltim hidup dalam kemajemukan sebelum kemerdekaan, dan isu ini tidak perlu dijadikan alat politik,” tegasnya.

Seno Aji, sebagai bakal calon Wakil Gubernur, menambahkan bahwa pasangan mereka berkomitmen untuk membawa perubahan besar di Kalimantan Timur, baik dalam pengembangan SDM maupun perbaikan infrastruktur. Salah satu program unggulan mereka adalah pendidikan gratis hingga jenjang S3.

“Kami punya modal yang cukup dan hubungan baik dengan pemerintah pusat. Dengan itu, kami yakin bisa membawa perubahan besar untuk Kaltim,” pungkas Seno Aji. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor:

Disetujui DPR, Iffa Rosita Resmi Gantikan Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner KPU RI

Penulis
redaksi2
-
0
Iffa Rosita resmi ditetapkan sebagai pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2022-2027

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (10/9) hari ini, Iffa Rosita resmi ditetapkan sebagai pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2022-2027.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/9).

Dengan suara bulat dari anggota dewan yang hadir, pengesahan Iffa sebagai komisioner baru KPU dilakukan setelah pergantian antarwaktu (PAW) disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani.

“Apakah laporan Komisi II DPR RI atas penetapan pergantian antarwaktu anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dapat disetujui dan ditetapkan?” tanya Puan. Serentak, para anggota dewan menyatakan persetujuan.

Iffa Rosita, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota KPU Bontang dan saat ini menjabat sebagai Komisioner KPU Kaltim, akan melanjutkan tugas sebagai komisioner KPU setelah Hasyim Asy’ari diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Juli 2024.

Hasyim dinyatakan melanggar etik setelah terbukti melakukan tindakan pelecehan terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Posisi yang kini dipegang Iffa sebenarnya lebih dulu diprioritaskan untuk Viryan Aziz, yang berada di urutan kedelapan dalam daftar calon anggota KPU periode 2022-2027.

Namun, setelah Viryan meninggal pada Mei 2022, kesempatan jatuh kepada Iffa yang berada di urutan kesembilan.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa proses ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dengan meninggalnya saudara Viryan, maka peringkat sembilan, Iffa Rosita, berhak menggantikan Hasyim Asy’ari sebagai komisioner KPU,” jelasnya dalam rapat tersebut.

Iffa Rosita diharapkan mampu melanjutkan peran penting dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024, yang semakin mendekati masa krusial.

Editor: Agus Susanto

AHY Respons Isu Soal Masuk Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (dua kanan) menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara HUT Ke-23 Partai Demokrat di kantor pusat partai, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons isu dirinya yang dikabarkan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di sela-sela acara peringatan HUT Ke-23 Partai Demokrat di kantor pusat partai, Jakarta, Senin (9/9/2024), AHY mengaku telah berkomunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

“Sudah (diajak bicara dengan Prabowo, red.). Komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan terkait posisinya di kabinet.

Terlepas dari itu, AHY masih enggan berkomentar soal posisinya di kabinet. Dia menyebut penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.

“Saya benar-benar menghormati, Partai Demokrat menghormati hak prerogratif dari Bapak [Calon] Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet,” kata AHY.

AHY melanjutkan, “Apa pun keputusan Presiden, Partai Demokrat mendukung itu.”

“Pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh, memberikan nilai tambah, Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua,” kata AHY.

Oleh karena itu, AHY mengaku siap ditempatkan dan ditugaskan di mana pun oleh Prabowo setelah pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilpres 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang.

“Saya tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Dalam sambutannya saat acara peringatan HUT Ke-23 Partai Demokrat, AHY juga menyatakan komitmennya untuk mengawal transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Dia menyebut Demokrat serius mengawal transisi itu.

“Insyaallah 5 tahun ke depan, peran kita makin dinantikan oleh masyarakat, dan kita bisa makin berbuat untuk rakyat,” kata AHY.

Di lokasi yang sama, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menegaskan kepada jajaran pengurus dan kader Demokrat untuk mendukung transisi dan pemerintahan Prabowo ke depan.

“Sukseskan transisi itu. Sukseskan. Ini etika politik. Demokrat tahu etika dan moral dalam politik. Nah, setelah itu dukung penuh sukseskan pemerintahan Prabowo ke depan,” kata SBY.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat menghadiri acara di Jakarta pekan lalu (7/9/2024) mengungkap ada empat alumnus SMA Taruna Nusantara yang bakal masuk dalam daftar kabinet Prabowo. Namun, dia mengaku telah berjanji kepada Prabowo tidak mengungkap nama-nama itu ke publik.

AHY merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara Angkatan Ke-5. Di luar AHY, ada juga lulusan SMA Taruna Nusantara yang berada di lingkaran dekat Prabowo, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan politikus Partai Gerindra Prasetyo Hadi. (ANT/KN)

Ketua DPP Tegaskan Tidak Ada Rencana Kaesang Mundur sebagai Ketum PSI

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (ANTARA/HO-PSI)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Cheryl Tanzil menegaskan tidak ada rencana Kaesang Pangarep mundur sebagai ketua umum partainya.

“Apalagi dimundurkan sebagai Ketua Umum PSI. PSI solid 100 persen di bawah Ketua Umum Kaesang Pangarep,” kata Cheryl saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, Cheryl menekankan bahwa yang mengetahui urusan internal PSI hanya kader partainya saja, bukan kader partai lain.

“Silakan kader partai lain urus partai dan ketua umum sendiri. Jangan sok tahu dan masuk urusan partai lain,” ujarnya menanggapi isu Kaesang mundur atau dilengserkan sebagai Ketua Umum PSI.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan bahwa Kaesang terancam dilengserkan dari kursi Ketum PSI karena tidak melaporkan dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.

Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai kabar tersebut muncul usai Kaesang tidak menanggapi permintaan di ruang publik untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi tersebut.

Sehingga, kata dia, sikap tersebut merugikan PSI sebab Kaesang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Terlebih, lanjut dia, kabar dilengserkannya Kaesang juga muncul usai PSI gagal ke Senayan usai tidak memenuhi ambang batas parlemen, yakni minimal empat persen.

“Lagi pula muncul skandal Jet Pribadi Gulfstream G650ER yang beraroma kental sebagai gratifikasi atau KKN model lainnya, dan menjadi sorotan publik akibat KPK seolah-olah menjadi juru bicara sekaligus pembela Kaesang, maka gerakan advokasi rakyat akan makin masif sehingga merugikan PSI,” kata Petrus. (ANT/KN)

Raffi Ahmad Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni – Dimyati di Pilkada Banten

Penulis
redaksi2
-
0
Raffi Ahmad

JAKARTA – Selebritas sekaligus pesohor Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pilkada Banten 2024.

“Raffi Ahmad ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dia berharap dengan ditunjuknya Raffi Ahmad untuk mengomandoi tim Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pilkada Banten 2024 maka mampu membawa peluang kemenangan semakin besar pada kontestasi tersebut.

Sebelumnya, Kamis (29/8), Andra Soni-Dimyati Natakusumah berjanji memprioritaskan tiga layanan dasar pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan jika terpilih sebagai pemenang Pilkada serentak 2024.

Tiga layanan dasar tersebut berlandaskan alat ukur keberhasilan pemerintahan yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di antaranya akses pendidikan, kesehatan dan perolehan pendapatan.

“Tiga hal tersebut menjadi kunci dasar dan bagaimana tiga hal tersebut bisa terlaksana, pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan pembangunan infrastruktur agar konektivitas terjadi,” kata Andra di Serang, Banten.

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah diusung oleh Partai Gerindra, PKS, Partai NasDem, PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, PSI, Prima, dan Partai Garuda.

Pasangan Andra-Dimyanti mempunyai delapan program utama dengan 24 turunannya. Selain program besar tersebut, pasangan itu juga memiliki lima misi yang akan diterapkan dalam kepemimpinannya kelak. (ANT/KN)

Istana Garuda di IKN Siap Ditempati Presiden Jokowi hingga Akhir Jabatan

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi Istana Garuda di IKN.

JAKARTA – Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengemukakan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah siap ditempati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk beraktivitas layaknya seperti di Istana Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Permana di Jakarta, Senin (9/9/2024), menanggapi rencana Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Selasa (10/9/2024), sampai sehari jelang akhir masa jabatannya.

“Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka Jakarta,” katanya dikonfirmasi di Jakarta.

Yusuf juga memastikan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah selesai dibangun dan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berbagai rutinitas kerja.

Ia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, Presiden akan menjalankan berbagai aktivitas resmi, seperti audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, serta pengarahan lainnya di Istana IKN.

“Kegiatan audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Pengarahan dan lain-lain adalah kegiatan yang sering beliau lakukan di Istana,” katanya.

Dikatakan Yusuf menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di IKN dengan cara yang sama seperti di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Joko Widodo mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Saat pilpres tersebut, Presiden Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan hingga 20 Oktober 2024. (ANT/KN)

Pemohon Uji Materi UU Pilkada Persoalkan Ketentuan Domisili Calon Kepala Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus pemohon uji materi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada dalam Perkara Nomor 118/PUU-XXII/2024, Abu Rizal Biladina, mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Senin (9/9/2024). (ANTARA/HO-Humas MK/Bayu)

JAKARTA – Pemohon uji materi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, Abu Rizal Biladina, mempersoalkan ketentuan domisili calon kepala daerah karena tidak diatur secara eksplisit dalam pasal tersebut.

“Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) yang tidak menyatakan secara jelas mensyaratkan lokalitas pemimpin daerah,” kata Abu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Senin(9/9/2024).

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, ada dua kerugian potensial yang dia alami karena pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada.

Pertama, dia menilai, pasal itu tidak memuat unsur lokalitas calon kepala daerah, sehingga berpotensi memunculkan kepala daerah yang tidak memiliki sensitivitas terhadap isu yang berkembang di daerah tersebut.

“Tiada unsur lokalitas akan berdampak kepada kebijakan dalam pembangunan daerah yang tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas, pendekatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat,” ucap Abu.

Kedua, ia menyoroti fakta banyaknya peserta maupun pemenang pilkada yang bukan berasal dari daerah tersebut. Kondisi ini, menurut dia, berpotensi merugikan masyarakat asli daerah tersebut.

Abu meyakini, kepala daerah merupakan unsur representasi pemimpin dari suatu daerah, sehingga seharusnya dipilih berdasarkan domisili untuk memastikan calon tersebut memahami permasalahan daerah.

Lebih lanjut, Abu mengatakan, dinamika politik di Indonesia cenderung menjadikan kader yang dekat dengan elite partai di tingkat nasional sebagai calon kepala daerah.

Kondisi tersebut menyebabkan kader di tingkat daerah, yang konsisten membangun daerah dan dikenal masyarakat, terhalangi oleh kader yang posisinya lebih dekat dengan dewan pimpinan pusat walaupun kader itu bukan putra/putri daerah.

“Pemohon hanya berharap kepada MK sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi) untuk menyelamatkan pilkada demi menghindarkan transaksional elite politik ranah nasional untuk mengintervensi pilkada,” ucapnya.

Atas dasar itu, Abu meminta kepada MK agar Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada ditambahkan ketentuan mengenai domisili calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yang berbunyi:

“Bertempat tinggal di daerah yang menjadi tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum penetapan calon.”

Sidang pendahuluan Perkara Nomor 118/PUU-XXII/2024 itu dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Abu untuk memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 14 hari. (ANT/KN)

Pekan Ini, Presiden Jokowi Akan Kembali Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden RI, Joko Widodo . (Foto : Sekretariat Negara)

JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office Hasan Nasbi mengatakan Presiden Joko Widodo akan kembali menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) pekan ini.

“Rapat (Sidang) Kabinet Paripurna rencananya hari Jumat 13 September 2024,” kata Hasan dalam pesan singkat di Jakarta, Senin.

Presiden sendiri Senin hari ini masih melakukan kunjungan kerja ke Aceh, untuk membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.

Pada Selasa (10/9/2024), Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, lalu bertolak ke Jakarta untuk menyaksikan laga tim nasional Indonesia melawan Australia di laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari.

Selanjutnya Presiden akan berkantor di IKN hingga tanggal 19 Oktober 2024 atau kurang lebih selama 40 hari, hingga satu hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah selesai dibangun dan siap digunakan Presiden untuk berbagai rutinitas kerja. (ANT/ KN)

Erick Thohir Tetapkan Wahyu Suparyono sebagai Dirut Bulog

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. (ANTARA/HO-Bulog)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

“Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital telah menyelesaikan pengabdiannya di Perum Bulog,” ujar Sekretaris Perusahaan A Widiarso melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Pergantian direksi Bulog ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-73/DHK.MBU.A/09/2024.

Sebelum menjabat sebagai Dirut Bulog, Wahyu Suparyono pernah menjadi Dirut ASABRI dan akan memulai masa bhakti-nya di Bulog bersama dengan Wakil Direktur Utama Marga Taufiq dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital.

Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq sebelumnya adalah Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Sementara Sudarsono Hardjosoekarto yang menjabat sebagai Direktur Human Capital Perum Bulog sebelumnya merupakan Guru Besar Sosiologi dan Birokrat. Selain itu, Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. (ANT/KN)

1...812813814...1,259Halaman 813 dari 1,259