JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kegiatan Membangun Rumah Sendiri (PPN KMS).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (17/9/2024), mengatakan PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka besaran PPN KMS yang berlaku adalah sebesar 2,2 persen. Namun, tarif tersebut tidak diterapkan pada seluruh aktivitas membangun rumah sendiri.

PPN KMS dikenakan bagi kegiatan membangun bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha dengan syarat memiliki luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi.

Artinya, untuk rumah di bawah luas tersebut tidak dikenakan PPN KMS. Sama halnya, renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan melampaui 200 meter persegi juga tidak dikenakan PPN KMS.

Dwi menyatakan kebijakan PPN KMS bukan merupakan jenis pajak baru. Pengenaan PPN KMS sudah diterapkan sejak tahun 1995 berdasarkan Pasal 16C UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, agar kegiatan membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor/developer sama-sama dikenakan PPN,” ujar dia.

Senada dengan Dwi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun X pribadinya menjelaskan kebijakan PPN KMS sudah berusia 30 tahun.

“Kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama,” jelas Prastowo.

Terkait tarif, sejalan dengan rumus penghitungan PPN KMS yang ditetapkan sebesar 20 persen dikali tarif PPN umum, maka tarif PPN KMS bisa berubah menyesuaikan tarif PPN yang berlaku.

Bila rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025 diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka tarif PPN KMS berubah menjadi 2,4 persen. (ANT/KN)

JAKARTA – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebutkan analisis laporan klarifikasi penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kesang Pangarep selesai pekan ini.

“Kami akan analisa, paling lama 30 hari, tapi saya rasa 3, 4 hari selesai,” kata Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024)

Pahala mengatakan poin utama analisis tersebut adalah menentukan apakah fasilitas yang digunakan tersebut adalah milik negara atau bukan.

Apabila dinyatakan bahwa fasilitas tersebut sebagai milik negara maka fasilitas yang diterima akan dikonversi menjadi uang dan disetorkan kepada negara. Namun, jika fasilitas itu dinyatakan sebagai bukan milik negara maka laporan akan dinyatakan selesai.

Lebih lanjut Pahala juga mengatakan selain memberikan gratifikasi, Kaesang datang ke KPK untuk berkonsultasi dan meminta arahan soal isu gratifikasi terhadap dirinya.

“Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi warga negara datang atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN (penyelenggara negara) enggak PN itu cerita yang lain, tapi dia datang minta arahan,” ujarnya.

Kaesang juga menyatakan siap untuk kembali diundang oleh KPK untuk memberikan klarifikasi dan informasi tambahan apabila diperlukan oleh KPK.

“Beliau juga janji, kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa enggak? Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu, sekarang kita terima dan SOP kita kronologi sudah didapatkan dan kita analisa, mungkin seminggu ke depan nanti kita sebutkan seperti apa,” kata Pahala.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/9/2024), untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

“Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya,” kata Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Kaesang mengatakan salah satu hal yang diklarifikasi kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

“Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa beken-nya nebenglah, nebeng pesawatnya teman saya,” ujarnya.

Namun, Kaesang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perjalanannya dan mengatakan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke pihak KPK.

“Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detil-nya dan lebih lanjutnya,” kata Kaesang.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung ) menyetujui sebanyak 32 perkara tindak pidana dari berbagai daerah diselesaikan melalui restorative justice setelah ada perdamaian kedua belah pihak.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep Nana Mulyana di Jakarta, Selasa (17/9/2024), menyampaikan bahwa Kejagung telah menyetujui 32 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme restorative justice (keadilan restoratif).

“Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan karena telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf,” kata Asep.

Menurut dia, ke-32 perkara yang dihentikan melalui restorative justice itu mulai dari pencurian, pengeroyokan, penadahan, penggelapan dan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa ke-32 orang ini sudah memenuhi unsur untuk diberikan restorative justice karena memang sudah ada kesepakatan damai, selain itu tersangka juga belum pernah di hukum.

“Tersangka juga baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, dan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun,” tuturnya.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung menyetujui pengajuan restorative justice (RJ) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta, Jawa Tengah, setelah mempertimbangkan sejumlah aspek.

“Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu tersangka Hany Setiyawan alias Gusdur bin Mulyadi dari Kejaksaan Negeri Surakarta,” kata Asep.

Menurut dia, disetujuinya restorative justice terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika setelah dilakukan sejumlah pertimbangan yang menjadikan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dikabulkan. (ANT/KN)

TANGERANG SELATAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai transaksi sebesar USD 15,5 miliar dari penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, yang akan digelar pada 9-12 Oktober 2024 mendatang di Indonesia Convention & Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Pameran internasional ini diharapkan menarik sekitar 30.000 pengunjung dan melibatkan 1.000 eksibitor.

“Target kita untuk tahun ini adalah USD 15 miliar dari 30.000 pengunjung dan 1.000 eksibitor,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardiana Listyowati, dalam konferensi pers yang digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9/2024).

Mardiana menjelaskan bahwa angka target tersebut lebih kecil dibandingkan capaian tahun lalu, yakni USD 30,5 miliar, karena TEI 2023 digelar dalam durasi lebih panjang, dengan format hybrid.

Tahun lalu, sebut Mardiana, pameran fisik berlangsung pada 18-22 Oktober 2023, sementara pameran online diperpanjang hingga 18 Desember 2023.

“Target USD 15 miliar ini ditetapkan karena penyelenggaraannya lebih singkat dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Mardiana tetap optimistis TEI 2024 akan menjadi ajang penting bagi pelaku usaha dalam negeri untuk memperluas pasar internasional. Pameran ini juga diharapkan membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memperkenalkan produk-produk yang telah memasuki pasar ekspor.

Kemendag terus berupaya mendorong para pengusaha untuk menembus pasar non-tradisional dengan bantuan perwakilan-perwakilan dagang Indonesia di luar negeri.

“Kami tentu saja tidak melepaskan begitu saja. Perwakilan-perwakilan ini kami beri tugas di sana bahwa mereka akan memberikan informasi tentang bagaimana selera pasar di sana, bagaimana cara menembus pasar di sana, dengan mengirimkan informasi-informasi baik secara regulasi di negara akreditasi mereka masing-masing,” tambah Mardiana.

Dengan strategi ini, Kemendag berharap bisa meningkatkan nilai ekspor produk dalam negeri, memperluas jangkauan pasar, dan memperkenalkan lebih banyak produk Indonesia di kancah internasional. (cha)

TANGERANG SELATAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan produk-produk pertambangan Indonesia tetap dipasarkan dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, meskipun tidak dipamerkan secara langsung di arena pameran.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Mardiana Listyowati, dalam konferensi pers di Indonesia Convention & Exhibition (ICE) BSD, Selasa (17/9/2024).

“Untuk produk pertambangan, kami tidak mengekspos atau memamerkan secara langsung di Trade Expo Indonesia. Namun, kami tetap akan menghubungkan mereka dengan pembeli (buyer) potensial dan memfasilitasi hingga tercipta kontrak,” jelas Mardiana.

Mardiana menambahkan bahwa meskipun produk pertambangan tidak dipajang, Kemendag tetap akan mencari buyer internasional yang sesuai. Pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi produsen pertambangan agar dapat memperluas pasar ekspor mereka.

Terkait pembaruan dalam TEI 2024, Mardiana mengungkapkan bahwa ada beberapa perubahan, namun esensinya tetap mendorong partisipasi eksibitor dari berbagai sektor industri, termasuk pertambangan.

“Kami harap, penyelenggaraan tahun ini dapat lebih baik dari tahun sebelumnya,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai target transaksi untuk sektor pertambangan, Mardiana menyatakan bahwa pihaknya belum bisa mengungkapkan angka spesifik.

“Nilai target belum bisa kami sampaikan saat ini karena masih menunggu perwakilan perdagangan di luar negeri untuk mencarikan buyer yang tepat,” katanya.

Trade Expo Indonesia 2024, yang akan berlangsung pada 9-12 Oktober 2024, diharapkan menjadi ajang penting bagi industri pertambangan dan sektor lainnya untuk memperluas ekspor dan menjalin kontrak jangka panjang dengan pembeli dari seluruh dunia. (cha)