TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menyusun program ketahanan pangan yang efektif guna memastikan setiap daerah terhindar dari ancaman rawan pangan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memerhatikan beberapa daerah di Kabupaten Berau yang tergolong rawan pangan.

“Saya meminta pemerintah menyusun program ketahanan pangan dengan cermat. Jika sudah ada, kita akan evaluasi apakah program tersebut sudah berjalan dan efektif atau belum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan ketahanan pangan melalui program-program yang tepat.

“Masalah ketahanan pangan tidak bisa kita anggap remeh. Perlu perhatian khusus melalui program-program yang tepat untuk menangani hal ini,” tegasnya.

Penanganan terhadap daerah rawan pangan sangat penting karena berdampak langsung pada masyarakat. Sri Kumalasari mencontohkan Kampung Semurut, yang meskipun dikenal dengan area persawahannya, justru masuk dalam kategori wilayah rawan pangan.

“Bisa dicek, program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini? Rasanya tidak ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, DPRD Berau berencana untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta OPD terkait, guna merumuskan program-program unggulan yang tepat. Program ini akan segera dikerjakan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

“Semoga program-program yang disusun nantinya dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk ketahanan pangan di Kabupaten Berau,” tandasnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Frans Lewi, menyambut baik perayaan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dirayakan di seluruh Indonesia.

Frans memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi para prajurit TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di Kabupaten Berau. Ia juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan pengorbanan prajurit yang selama ini telah menjaga keutuhan serta kehormatan bangsa.

Menurutnya, semangat juang dan bakti para prajurit TNI terus membawa kemajuan dan keberkahan bagi tanah air tercinta.

“Selamat Hari Ulang Tahun TNI. Terima kasih atas pengabdian dan pengorbanan para prajurit yang telah menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa,” ujarnya.

Frans berharap, melalui peringatan HUT ke-79 TNI, tidak hanya menjadi ajang perayaan prestasi militer, tetapi juga sebagai pengingat akan peran TNI dalam pembangunan nasional.

“TNI telah berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor seperti pembangunan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan banyak sektor lainnya, khususnya di Kabupaten Berau,” tambahnya.

Frans juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi kebebasan dan kedaulatan bangsa.

“Mari kita hormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi kebebasan dan kedaulatan bangsa,” tandasnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sakirman, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Berau agar dapat diselesaikan lebih cepat.

Ia mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau untuk segera menyelesaikan pengerjaan proyek-proyek yang menggunakan anggaran besar terlebih dahulu guna mengejar target penyelesaian.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pengerjaan proyek di akhir tahun seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Pengerjaan proyek tersebut harus dilakukan sejak dini dan tidak ditunda-tunda agar prosesnya cepat selesai,” ungkapnya.

Sakirman juga menyoroti kondisi tahun ini yang banyak terdapat hari libur. Ditambah dengan meningkatnya anggaran APBD Berau, menurutnya, diperlukan langkah cepat untuk memaksimalkan serapan anggaran.

“Anggaran kita besar, tentunya proyek-proyek yang muncul juga akan besar. Jika tidak diimbangi dengan proses lelang yang cepat, hal ini justru akan menjadi kendala,” ucapnya.

Sakirman menambahkan bahwa percepatan tersebut diperlukan agar dapat menekan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan rendahnya serapan anggaran.

“Inisiatif dari DPUPR untuk mencoba percepatan ini patut diapresiasi. Jadi, tidak masalah selama tidak melanggar aturan,” katanya.

Sakirman juga mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPUPR Berau, yang merupakan mitra dari Komisi III DPRD, karena hingga saat ini telah bekerja dengan baik.

Ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Berau.

“Kita semua ingin agar proyek infrastruktur dapat cepat selesai sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” tandasnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menyusun program ketahanan pangan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memerhatikan beberapa daerah yang tergolong rawan pangan di Kabupaten Berau.

“Saya meminta pemerintah untuk menyusun program dengan cermat. Jika sudah ada akan kita evaluasi apakah sudah berjalan dan efektif atau tidak,” ungkapnya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan pembangunan berupa fisik semata, tetapi juga pada ketahanan pangan dengan baik melalui program-program yang benar.

“Masalah ketahanan pangan ini tidak bisa kita anggap remeh, perlu perhatian khusus lewat program-program yang tepat untuk menangani hal tersebut,” tegasnya.

Penanganan daerah rawan pangan sangat penting karena berdampak untuk masyarakat. Dirinya mencontohkan Kampung Semurut yang masuk sebagai wilayah rawan pangan, padahal kampung itu merupakan wilayah yang dikenal dengan area persawahannya.

“Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, rasanya tidak ada,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD Berau kedepannya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta OPD terkait, untuk merumuskan program-program unggulan yang tepat. Program ini akan langsung dikerjakan, baik program jangka panjang maupun jangka pendek.

“Semoga program-program yang akan digunakan dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk ketahanan pangan di Kabupaten Berau,” tandasnya. (KN/ADV)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sakirman mendorong berbagai pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Berau agar dipercepat.

Dirinya mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Berau segera menuntaskan pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran yang lebih besar terlebih dahulu untuk mengejar penyelesaian.

Hal itu dilakukan agar tidak lagi terjadi penumpukan pengerjaan proyek di akhir tahun seperti di tahun sebelumnya.

“Pengerjaan proyek tersebut harus dilakukan secara dini dan tidak menunda-nunda agar prosesnya cepat selesai,” ungkapnya.

Ditambah anggaran APBD Berau yang meningkat, tentunya gerak cepat dibutuhkan untuk memaksimalkan serapannya.

“Anggaran kita besar tentunya proyek-proyek yang muncul juga akan besar. Jika tidak diimbangi dengan lelang yang cepat kan malah jadi kendala,” ucapnya.
Sakirman menyebut hal itu perlu dilakukan agar dapat menekan munculnya Silpa dan serapan anggaran yang rendah.

“Kemarin inisiasi dari DPUPR terutama mencoba percepatan itu. Jadi tidak masalah selama tidak melanggar aturan,” katanya.

Sakirman mengapresiasi kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPUPR Berau selaku rekan dari Komisi III DPRD yang hingga saat ini sudah baik.

Sakirman menyampaikan kinerja tersebut diharapkan bisa terus ditingkatkan, sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Berau.

“Kita semua ingin proyek infrastruktur dapat cepat selesai agar dapat segera dinikmati masyarakat,” tandasnya. (Ril/KN)

TANJUNG REDEB – Sebagai upaya meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Berau, Anggota DPRD Berau, Saga, mengusulkan agar seluruh destinasi wisata di Kabupaten Berau dilengkapi dengan fasilitas penunjang kesehatan. Kabupaten Berau yang dikenal memiliki banyak destinasi wisata, tentunya memerlukan fasilitas kesehatan untuk pengunjung di setiap lokasi wisata.

“Hal ini penting sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu diperlukan,” ujar Saga.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa fasilitas kesehatan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, destinasi wisata tidak hanya dijual karena keindahannya, tetapi juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama di bidang kesehatan.

Saga juga meminta agar pimpinan Puskesmas di setiap kampung yang memiliki destinasi wisata segera menyampaikan usulan peningkatan fasilitas kesehatan kepada Dinas Kesehatan (Diskes), sehingga usulan tersebut bisa dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI untuk mempermudah proses penganggarannya.

“Jika sudah masuk dalam SIPD RI, penganggaran akan lebih mudah. Saya akan mengawal anggarannya,” jelasnya.

Saga menegaskan akan melakukan komunikasi lebih lanjut saat pembahasan anggaran dengan Pemkab Berau, agar usulan kebutuhan fasilitas kesehatan di destinasi wisata dapat segera diwujudkan.

“Fasilitas pendukung kesehatan ini penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung di destinasi wisata,” tegasnya.

Selain itu, Saga juga berjanji akan mengomunikasikan hal ini tidak hanya di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

“Kami berharap semua fasilitas pendukung di destinasi wisata dapat segera terpenuhi,” tutupnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih sering terjadi di Kabupaten Berau, bahkan sering melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku. Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang, mengecam keras tindakan tersebut dan menyerukan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, terutama di Kabupaten Berau.

Menurut Ratna, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, Ratna mendorong Pemkab Berau untuk lebih memerhatikan potensi tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

“Perlindungan anak adalah hal yang tidak boleh diabaikan, agar setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, memenuhi hak-hak dasarnya, dan memungkinkan perkembangan fisik, psikis, dan sosialnya,” ujarnya.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan bahwa perlindungan anak juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan beradab.

“Anak-anak yang dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera,” tegasnya.

Ratna juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak.

“Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan tindak pidana terhadap anak di sekitarnya, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan perlindungan anak yang efektif,” jelasnya.

“Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai manusia, mereka memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (adv/KN)