BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Saeful Rizal menyambut Hari Santri Nasional 2024 dengan menaruh harapan yang besar kepada santri di Kota Bontang.

Saeful yang memiliki latar belakang agama ini, merupakan salah satu politisi yang juga  penggiat agama di Kota Bontang.

“Saya ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2024 kepada seluruh santri, khususnya santri di Kota Bontang,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Saeful mengimbau para santri bisa menggunakan sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengaplikasian ilmu, guna meraih masa depan yang gemilang. Ia menjelaskan bahwa gelar santri merupakan sebuah almamater yang perlu dijaga marwahnya.

Penekankan untuk menjaga setiap batas-batasan yang ada, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pesantren saat ini sedang marak dengan kasus-kasus yang tidak senonoh.

“Perlu adanya batasan diri bagi santri maupun pengelolaan pesantren bahkan pimpinannya,” tegasnya.

Lebih lanjut berharap, santri-santri yang ada di Kota Bontang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan Kota Bontang. Hari santri juga harus dimaknai dengan penguatan umat berbagai organisasi keagamaan. (Adv/sya)

Pewarta : Syakurah
Editor : Nicha R

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam kembali menduduki jabatannya di Komisi B dengan masa periode 2024-2029. Menurut dirinya, Partai Golongan Karya (Golkar) telah mempercayai bahwa dirinya lebih tepat berada di Komisi B DPRD Kota Bontang.

“Alhamdulillah hingga sampai saat ini, saya masih dipercayai oleh Partai Golkar untuk tetap berada di Komisi B,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024) kemarin.

Bagi Rustam, berada di bagian posisi Komisi B DPRD Kota Bontang sangat berharga, apalagi menjabat sebagai ketua dalam dua masa periode. “Semoga saya tetap bisa menjalankan amanah ini dengan baik, untuk ke depannya,” paparnya.

Menanggapi pergantian nama pada komisi, Rustam menjelaskan bahwa tidak ada yang berubah. Semuanya dan fungsinya pun masih tetap sama, tidak ada beda dari yang sebelumnya. “Ini hanya namanya saja ya yang berubah, menjadi A, B, dan C. Untuk fungsi dan yang lain, masih sama. Kita mencari sensasi baru aja, untuk periode ini,” tutupnya. (Adv/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menanggapi realisasi anggaran yang dinilai sangat kecil, bahkan masih tersisa anggaran hingga Rp 2 triliun.

Andi Faiz menjelaskan, dirinya bersama dengan sekretaris daerah kota Bontang telah melakukan koordinasi untuk mendorong para OPD dapat segera melakukan resapan anggaran.

“Kami melakukan rapat kerja ke depannya dengan OPD-OPD, untuk segera mengevaluasi ataupun memonitoring angaran-anggaran mereka,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Diharapkan, ke depannya para OPD dapat benar-benar melaksanakan kegiatan yang terencana, yang bersumber daripada kebutuhan aspirasi dari masyarakat sehingga serapan anggaran bisa terlaksana dengan baik.

“Terutama kepada OPD yang berkontrak dengan pihak ketiga semoga secepatnya bisa di-push agar sesuai dengan target yang dijanjikan,” terangnya.

Ia juga menegaskan,  jangan lagi ada proyek-proyek yang menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) atau selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Meskipun begitu, ia berharap akan makin banyak aspirasi masyakat yang bisa disampaikan kepada DPRD dan pemerintah Kota Bontang, sehingga pemanfaatan anggaran dapat tertuju lebih jelas. (Adv/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Keberadaan anak jalanan dan kelompok punk di Kota Bontang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, mengusulkan agar penertiban tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mencakup pembinaan terpadu yang melibatkan orang tua, tokoh rohani, dan dukungan komunitas.

Menurutnya, penertiban tanpa pendekatan edukatif hanya akan berdampak sementara dan tidak menyelesaikan masalah di akar persoalannya.

“Anak-anak ini mungkin terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, tetapi mereka tetap memiliki masa depan. Sebaiknya kita tidak hanya menangkap mereka, tapi juga membimbing mereka agar bisa kembali ke jalan yang benar,” ujar Yusuf.

Yusuf menegaskan bahwa anak jalanan dan punk yang terjaring penertiban perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini, penertiban sering kali hanya berakhir pada penangkapan sementara tanpa ada tindak lanjut.

Melalui pendekatan yang lebih manusiawi, anak-anak ini diharapkan bisa memahami dampak negatif dari pilihan mereka dan termotivasi untuk beralih ke arah yang lebih positif.

“Kita perlu melibatkan orang tua, bahkan rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing, agar pembinaan mereka benar-benar menyentuh aspek mental dan spiritual,” tambahnya.

Pembinaan terpadu ini juga perlu didukung dengan aturan yang jelas, termasuk peraturan daerah yang mengatur penanganan anak jalanan dan punk.

Yusuf menilai, dukungan hukum akan memperkuat langkah penanganan dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa banyak di antara mereka yang masih di bawah umur, putus sekolah, atau bahkan tidak memiliki dukungan keluarga yang cukup.

Yusuf berharap melalui pendekatan ini, anak jalanan dan punk di Bontang bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan mereka. Ia mengimbau agar pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait turut andil dalam mewujudkan pembinaan terpadu ini demi menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak. (adv/KN)

BONTANG – Minimnya penerangan di sepanjang Jalan Soekarno Hatta menuju Bontang Lestari memicu kekhawatiran terkait keamanan warga yang melintas, terutama pada malam hari. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera memperbaiki dan menambah Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah tersebut guna mencegah terjadinya tindak kriminal, seperti pembegalan yang kerap terjadi belakangan ini.

“Situasi jalan yang gelap sangat berpotensi menjadi lokasi strategis bagi pelaku kejahatan. Untuk saat ini, saya sarankan masyarakat yang keluar malam untuk tidak bepergian sendirian,” ujar Sahib, Senin (21/10/2024).

Muhammad Sahib juga menegaskan pentingnya peningkatan keamanan di kawasan tersebut, baik melalui patroli rutin dari kepolisian maupun partisipasi warga dalam menjaga keamanan dengan memanfaatkan pos kamling. Ia menyayangkan bahwa ketidakhadiran PJU di beberapa titik menyebabkan meningkatnya kejadian pembegalan, yang bahkan mengancam nyawa warga.

“Pemerintah harus segera bertindak. Minimnya penerangan di jalan ini berbahaya, dan kejadian-kejadian seperti pembegalan sudah sering terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.

Ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera melakukan pengecekan dan perbaikan PJU dari simpang RSUD hingga perbatasan Bontang dengan Kutai Kartanegara (Kukar), serta memastikan lampu jalan berfungsi dengan baik di seluruh wilayah tersebut.

“Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di sepanjang jalan yang minim penerangan, apalagi dengan jarak antar rumah yang berjauhan. Lampu jalan adalah hal yang sangat penting untuk keselamatan warga,” tegasnya.

Selain penerangan, Sahib juga mengusulkan agar pos penjagaan ditambah di beberapa titik strategis, mengingat keterbatasan pemantauan terhadap aktivitas di jalan raya. Dengan langkah-langkah ini, ia berharap keamanan di kawasan tersebut dapat segera ditingkatkan.

“Jika penerangan sudah diperbaiki, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Keamanan warga harus menjadi prioritas,” tutupnya. (adv/KN)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menekankan urgensi bagi Pemkot Bontang untuk segera menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini, menurut Andi Faiz, PAD Bontang masih tergolong rendah, sehingga membuat kota ini bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas. Ketergantungan ini dinilai sangat berisiko mengingat potensi migas yang bisa saja menurun di masa depan.

“PAD kita saat ini hanya menyumbang sebagian kecil dari APBD, sementara sebagian besar masih berasal dari DBH migas. Ini sangat berisiko, karena kita tidak tahu sampai kapan potensi migas ini bisa diandalkan,” kata Andi Faiz.

Ia menambahkan, Bontang harus segera melakukan diversifikasi pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal di masa depan. Andi Faiz menilai bahwa pemerintah kota, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), harus berinovasi dalam menggali potensi PAD, termasuk dari sektor retribusi dan pajak yang belum digarap maksimal.

“Kita perlu fokus menggali sektor-sektor lain seperti retribusi dan pajak, serta terus berinovasi untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam meningkatkan PAD. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kemandirian fiskal,” ungkapnya.

Andi Faiz menegaskan, langkah ini sangat penting agar Bontang tidak lagi bergantung pada sektor migas semata. Kemandirian fiskal akan memungkinkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata, tanpa mengkhawatirkan ketidakpastian dari sektor migas.

“Dengan PAD yang kuat, Bontang bisa menjalankan pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada DBH migas. Ini langkah penting untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tutup Andi Faiz. (adv/KN)

BONTANG – Peningkatan angka stunting di Kota Bontang memicu kekhawatiran serius di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti penanganan stunting yang dinilai belum memadai, terutama di wilayah pesisir yang rawan terdampak. Menurutnya, strategi penanganan yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu segera dievaluasi dan ditingkatkan.

“Penanganan stunting saat ini masih kurang efektif, dan akibatnya kita melihat kasus ini terus meningkat. Pemkot harus segera fokus pada akar masalah yang menyebabkan stunting,” ujar Sahib.

Sahib menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama penyebab tingginya angka stunting, terutama di daerah-daerah pesisir. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan agar Pemkot memberikan subsidi makanan bergizi kepada anak-anak balita dan ibu hamil sebagai langkah nyata dalam mengatasi masalah ini.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 16 ribu balita yang menjadi sasaran program penanggulangan stunting. Sahib mengusulkan subsidi sebesar Rp500 ribu per bulan untuk masing-masing anak, yang jika diakumulasikan membutuhkan anggaran sekitar Rp96 miliar per tahun.

“Anggaran tersebut hanya sekitar 30 persen dari total alokasi untuk kesehatan yang mencapai Rp330 miliar per tahun. Jadi, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah bisa melakukan lebih banyak untuk menanggulangi stunting,” jelas Sahib.

Selain itu, Sahib menekankan bahwa Pemkot perlu mengalokasikan anggaran dengan lebih bijak dan tepat sasaran, agar kualitas hidup masyarakat Bontang, khususnya anak-anak, dapat meningkat secara signifikan. Ia juga berharap pemerintah merespons kritik ini dengan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani gizi buruk di kalangan balita.

Menurut data terbaru dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Bontang meningkat dari 18 persen pada Juli 2024 menjadi 20,6 persen pada Agustus 2024. Kenaikan signifikan ini menjadi perhatian utama Sahib, yang menegaskan pentingnya tindakan cepat dan terukur dari pemerintah.

“Angka stunting ini tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah masa depan anak-anak kita, dan kita harus segera bertindak untuk memperbaiki keadaan,” tutupnya. (adv/KN)

BONTANG – Menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif, Anggota DPRD Bontang, Muhammad Irfan, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai solusi utama untuk menekan angka pengangguran di Bontang. Menurutnya, peningkatan keterampilan dan pemberian sertifikasi bagi tenaga kerja harus menjadi prioritas agar masyarakat Bontang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas SDM. Untuk itu, penting bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk terus berkolaborasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan tersertifikasi,” ungkap Irfan.

Ia menambahkan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja merupakan langkah penting dalam mendorong peluang kerja bagi warga Bontang. Menurut regulasi ini, setiap pemberi kerja diwajibkan melaporkan lowongan pekerjaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga proses rekrutmen dapat berjalan transparan dan terbuka.

“Kami di Komisi A DPRD Bontang, sebagai mitra kerjasama dengan instansi ketenagakerjaan, sangat fokus untuk memastikan Perda ini dijalankan dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran,” jelas Irfan.

Tidak hanya itu, Irfan juga mendorong pemerintah untuk memberikan akses lebih luas bagi pekerja lokal dalam mendapatkan sertifikasi keterampilan. Sertifikasi ini, menurutnya, sangat penting agar tenaga kerja Bontang mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun di luar daerah. “Sertifikasi menjadi kebutuhan utama di dunia kerja. Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja kita tidak hanya terampil, tetapi juga diakui secara resmi melalui sertifikasi,” katanya.

Selain isu ketenagakerjaan, Muhammad Irfan, yang saat ini menjalani periode kedua di Komisi A, juga menyoroti pentingnya upaya bersama dalam menuntaskan masalah stunting. Ia menyatakan bahwa penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pemerintah yang juga didukung penuh oleh pihak DPRD Bontang.

“Pemerintah sudah bekerja keras untuk menuntaskan stunting, dan kami dari DPRD siap mendukung setiap langkah yang diambil. Masalah ini penting karena berkaitan dengan masa depan generasi muda kita,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Irfan optimis bahwa peningkatan SDM dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga Bontang. (adv/KN)