JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai bahwa permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menginginkan penambahan anggaran pada kementeriannya menjadi Rp20 triliun bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Presiden Prabowo telah mengingatkan kepada para pejabat kabinetnya untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia juga mengatakan permintaan itu tidak relevan mengingat anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia pun menilai permintaan itu seharusnya dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinator terkait. Pasalnya, dia mengatakan bahwa menteri prinsipnya adalah pembantu presiden yang menerima penugasan dari presiden.

Selain itu, menurut dia, permintaan kenaikan anggaran yang besar tersebut berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

“Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” kata dia.

Walaupun begitu, dia pun memahami bahwa target yang ingin dicapai Menteri HAM bertujuan baik karena didasari pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta hal tersebut harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo.

“Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024). (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025.

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan penyusunan APBD harus memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah.

“Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan pedoman penyusunan APBD TA 2025 juga harus menyesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam konteks ini, kebijakan pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022.

Selain itu, menyangkut kebijakan mandatory spending yang mencakup alokasi untuk pendidikan, infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta penanganan inflasi, pemda diwajibkan memenuhi alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal daerah tidak memenuhi mandatory spending, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait,” pungkasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng Slamet, Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Utama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Agus Kristianto, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah sekaligus Penjabat (Pj.) Bupati Sarolangun Bahri, serta para Kepala BPKAD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten/Kota se-Jateng. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program khusus untuk mendukung keberhasilan makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan akses pangan sehat dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

“Kementerian Pertanian telah menyiapkan dua skema, yaitu melalui program pekarangan pangan bergizi serta program peningkatan produksi susu dan daging. Makan bergizi gratis bagus banget programnya dan Kementan harus mengambil peran,” kata Mentan Amran di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Mentan menjelaskan bahwa makan bergizi gratis dapat disokong mulai dari tingkat rumah tangga melalui program pekarangan pangan bergizi. Artinya, setiap rumah dapat menyuplai kebutuhan gizi, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya dari tanaman yang dibudidayakan sendiri.

“Program kita ke depan adalah membagikan benih dan bibit unggul. Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele di pekarangan,” jelas Amran.
Amran memaparkan bahwa rumah tangga di Indonesia berjumlah 70 juta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata belanja rumah tangga setiap bulannya sebesar Rp2 juta atau total belanja rumah tangga seluruh Indonesia adalah Rp1.400 triliun per tahun.

Menurut Amran, pekarangan pangan bergizi dapat berpotensi mengurangi belanja rumah tangga tersebut.

Amran optimis pekarangan pangan bergizi juga dapat mendorong pergerakan ekonomi di perdesaan. Ia mencontohkan pangan yang diproduksi di pekarangan dapat disuplai ke sekolah hingga rumah makan.

“Jangan hanya melihat makanan bergizinya. Lihat apa yang bergerak di sekelilingnya. Sayur-sayuran segar, ayam, telur dapat menyuplai bahan baku di sekelilingnya, sehingga ekonomi bergerak di desa,” jelasnya.

Mentan juga mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan protein tidak hanya bergantung pada susu.
“Tubuh ini tidak bisa membedakan mana susu, mana ayam, mana telur, yang dia tahu protein masuk, beres,” ujarnya.

Meski begitu, Kementerian Pertanian juga berupaya untuk menjalankan program peningkatan produksi susu dan daging sapi dengan menggaet investor serta mengatur regulasi untuk impor sapi perah.

“Untuk susu sapi kita mengundang investor dari Vietnam, dia berani produksi susu 1,8 juta, kita impor 3,7 juta, berarti separuh kan. Kami mau kawal,” kata Mentan. (ANT/KN)

MAGELANG – Anggota Kabinet Merah Putih memulai hari pertama pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024)pagi, dengan berolahraga hingga pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pagi lanjut olahraga, baris berbaris, terus arahan Presiden,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang dikonfirmasi di Magelang.

Mantan Wali Kota Bogor itu memposting kegiatan paginya di Akmil dengan berseragam loreng komponen cadangan (komcad) melalui Instagram @bimarayasugiarto.

Seragam yang sama juga dikenakan para anggota kabinet yang lain. Mereka berangkat dari perkemahan Borobudur Country Club yang berjarak sekitar 1,5 km dari Akmil.

Seragam yang sama juga diposting oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono melalui akun @diaz.hendropriyono.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menginformasikan agenda kegiatan setelah berolahraga, diisi dengan pembukaan retret Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retret Kabinet Merah Putih. Para menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan sejumlah materi,” katanya.

Prabowo diagendakan membuka retret sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu, akan ada agenda shalat Jum’at berjamaah.

Agenda pembekalan materi kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga bergulir setelah agenda shalat Jumat.

Salah satu materi pembekalan yang dibahas berkaitan dengan pencegahan korupsi. Kegiatan pembekalan akan berlangsung hingga sore. (ANT/KN)!