Beranda blog Halaman 746

Antisipasi Penyakit Musiman, Andi Satya Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan di Tengah Cuaca Ekstrem

0
Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra. (IG)

SAMARINDA – Perubahan cuaca yang semakin ekstrem membuat masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan pentingnya langkah preventif untuk mencegah penyakit musiman, terutama demam berdarah (DBD).

Andi menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang drastis dapat meningkatkan risiko penyakit seperti flu, DBD, dan tuberkulosis (TBC).

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, rutin berolahraga, dan memastikan istirahat yang cukup.

“Penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan, terutama saat musim hujan yang memicu peningkatan kasus DBD dari November hingga April,” ungkap Andi.

Menurutnya, upaya pencegahan DBD dapat dilakukan dengan menguras tempat penampungan air, menggunakan obat nyamuk, dan memasang jaring pada jendela untuk mencegah masuknya nyamuk.

Andi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah risiko kesehatan akibat cuaca ekstrem.

“Kami berharap langkah-langkah preventif ini dapat membantu masyarakat terhindar dari penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Salehuddin Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Lahan Sekolah di Kaltim

0
Foto: (ist)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengkritik lambannya penyelesaian sengketa lahan sekolah di provinsi tersebut. Menurutnya, keterlambatan ini berdampak langsung pada layanan pendidikan di beberapa sekolah yang lahannya masih belum disertifikasi atau dibebaskan.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk sidang paripurna, Salehuddin telah berulang kali mendesak agar pemerintah provinsi segera melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelesaikan masalah ini. “Ketidakpastian aset sekolah membuat penyediaan layanan pendidikan tidak optimal,” ujar Salehuddin pada Kamis (31/10/2024).

Selain itu, ia menyoroti minimnya tenaga khusus dalam penyelesaian aset daerah sebagai kendala utama. Ia berharap pemerintah provinsi mengambil peran lebih besar dalam menangani proses sertifikasi dan penyerahan aset sekolah.

Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai masih lemah, sehingga memperlambat penyelesaian sengketa lahan. Menurutnya, di beberapa wilayah, pembangunan sekolah bahkan terhambat karena lahan yang belum dibebaskan atau disertifikasi. “Penting bagi pemerintah untuk memastikan sekolah bisa beroperasi dengan baik dan mendapatkan anggaran perawatan serta pembangunan yang layak,” tambahnya.

Salehuddin mengusulkan pembentukan komite khusus yang melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa ini. “Komunikasi dan sinkronisasi antarinstansi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. (ADV)

Penulis: Hanafi

Angka Putus Sekolah Tinggi di Kutai Kartanegara, Salehuddin Serukan Tindakan Cepat

0
Foto: ilustrasi pekerja perkebunan anak. (Ist)

SAMARINDA – Tingginya angka putus sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar) mengundang perhatian serius dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Berdasarkan data dari Pusat Statistik dan Informasi (Pusgatin) Kementerian Pendidikan, ribuan anak di Kukar tercatat tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD dan SMP, bahkan sebagian besar tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Dalam wawancara yang berlangsung di Samarinda pada Kamis (31/10/2024), Salehuddin memaparkan kondisi ini. Sekitar 1.911 anak lulusan SD tidak melanjutkan ke jenjang SMP, dan 2.400 anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 3.258 siswa putus sekolah dan 6.000 anak di Kukar yang sama sekali tidak pernah bersekolah.

Beberapa kecamatan dengan angka tinggi anak-anak tidak bersekolah, seperti Samboja (360 anak) dan Tenggarong (384 anak), memperlihatkan urgensi untuk segera menanggulangi masalah ini. Faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan diduga menjadi penyebab utama.

Salehuddin mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan ini. Upaya seperti pemberian beasiswa, bantuan dari program BSI Idaman, PIP, serta pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dinilai penting untuk menekan angka putus sekolah. Ia juga menyarankan agar pemerintah menyediakan asrama bagi siswa di daerah terpencil agar mereka lebih mudah mengakses pendidikan.

“Permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh dinas pendidikan atau pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Selain bantuan ekonomi, Salehuddin menekankan pentingnya sosialisasi kepada orang tua tentang manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anak. “Kita berharap agar anak-anak di Kukar dapat menikmati pendidikan tanpa terkendala ekonomi atau akses yang terbatas,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Salehuddin Dorong SMK di Kaltim Berbasis Potensi Lokal untuk Perkuat Ekonomi Daerah

0
Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. (Ist)

SAMARINDA – Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis potensi lokal menjadi sorotan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Menurutnya, jurusan-jurusan di SMK perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah, seperti perikanan dan pertanian, guna mendukung kemajuan ekonomi masyarakat setempat.

Salehuddin menekankan bahwa daerah seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara memiliki kekayaan ekonomi yang bisa dioptimalkan melalui pendidikan kejuruan. “Saya berharap SMK di daerah-daerah ini dapat membuka jurusan yang sesuai dengan potensi lokalnya, agar para lulusan siap langsung terjun ke bidang yang mendukung ekonomi daerah,” ujarnya pada Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan SMK terpadu yang dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja lokal. Salehuddin juga menyarankan kerja sama antara SMK dan lembaga terkait, seperti Balai Benih Perikanan, agar siswa bisa mendapatkan pengalaman langsung di lapangan.

Menurutnya, dukungan dari dinas terkait sangat dibutuhkan untuk membuka jurusan baru yang relevan. Kolaborasi antara SMK dan instansi di bidang pendidikan serta ekonomi diyakini mampu mempercepat perkembangan pendidikan berbasis potensi lokal ini.

“Dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat jika SMK dapat menghasilkan lulusan yang siap mendukung sektor ekonomi daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Salehuddin Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Kaltim untuk Hadapi Tantangan Demografi

0
Foto: Anak sekolah SD sedang upacara bendera. (Ist)

SAMARINDA – Kalimantan Timur saat ini menghadapi tantangan besar terkait kesiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan perubahan demografi dan perkembangan industri.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyatakan pentingnya peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

Menurut Salehuddin, urbanisasi dan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) menuntut kesiapan pemuda daerah agar mereka memiliki keterampilan yang relevan.

“Daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah telah lama menjadi pusat pertumbuhan, dan Kalimantan Timur perlu mengejar ketertinggalan dalam sektor pendidikan untuk mendukung kebutuhan daerah,” ucapnya pada Kamis (31/10/2024).

Salehuddin menggarisbawahi perlunya pengembangan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan berkompetensi sesuai tuntutan industri.

SMA di Kalimantan Timur sudah mulai menerapkan program dual system untuk meningkatkan keterampilan wirausaha di kalangan siswa, sementara jurusan-jurusan di SMK masih memerlukan pengembangan yang lebih merata.

Beberapa jurusan di SMK, seperti tata rias, masih terbatas penyebarannya, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi siswa SMK.

“Kita perlu mendukung SMK agar memiliki jurusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas guru untuk menyampaikan kurikulum yang relevan.

Peningkatan kompetensi guru diyakini akan memperkuat kontribusi sekolah dalam visi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Menutup pernyataannya, Salehuddin berharap agar diskusi mengenai peningkatan kualitas pendidikan terus dilanjutkan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Kalimantan Timur. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

Sumadi Minta Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kampung Bugis

0
Puskesmas Kampung Bugis, Jalan Mangga II, Tanjung Redeb.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sumadi menyampaikan pelayanan kesehatan menjadi faktor utama yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan sarana prasarana yang ada di rumah sakit maupun Puskesmas, salah satu contoh yakni pembangunan Gedung Baru Puskesmas Kampung Bugis.

Sumadi mengatakan jika fasilitas kesehatan yang modern merupakan bukti keseriusan pemkab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.

Dengan adanya gedung baru puskesmas Bugis ini dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Apalagi saat di gedung lama, banyak masyarakat yang antri untuk berobat sedangkan kapasitas gedung tidak mencukupi.

“Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan Puskesmas ini secara maksimal. “Ke depan, harapan kita puskesmas Kampung Bugis bisa jadi pusat kesehatan yang tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga promosi kesehatan dan pencegahan penyakit,” jelasnya.

Puskesmas baru ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Sekaligus menunjukkan perhatian Pemkab Berau terhadap kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya bupati Berau telah meresmikan gedung baru Puskesmas Kampung Bugis bulan September lalu. Untuk itu, dirinya menghimbau agar pelayanan di Puskesmas dapat ditingkatkan.

Dengan lokasi baru yang lebih strategis ini diharapkannya dapat dijangkau oleh warga Kelurahan Bugis. Sebagai salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Berau, Sri Juniarsih juga menyampaikan untuk terus memperbaiki pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

“Kesehatan masyarakat juga salah satu indikator kemajuan suatu daerah, makanya terkait kesehatan kita harus maksimalkan,” tutupnya. (ADV/KN)

Diskominfo PPU Pacu Kualitas Data Sektoral melalui Evaluasi dan Integrasi SIPD

0
Foto: Kepala Bidang Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Statistik, Fitriani. (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Dalam rangka meningkatkan kualitas data sektoral untuk mendukung pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Evaluasi Data Statistik Sektoral Tahun 2024 dan persiapan implementasi E-Walidata dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri RI. Kegiatan ini, yang diadakan di ruang rapat Diskominfo pada Kamis (31/10/2024), dihadiri oleh para Admin SDI dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola data sektoral.

Kepala Bidang Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Statistik, Fitriani, yang mewakili Kepala Diskominfo PPU, menekankan pentingnya data sebagai aset strategis dalam pemerintahan. “Data yang akurat, relevan, dan terkini menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan,” ujar Fitriani.

Menurut Fitriani, evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian terhadap capaian pengelolaan data selama tahun 2024, tetapi juga untuk mengenali tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan SIPD dan persiapan implementasi E-Walidata. “Dengan semakin pentingnya SIPD dalam integrasi data, kita perlu memastikan kesiapan setiap OPD agar informasi yang dihasilkan relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Diskominfo PPU mencatat bahwa keterisian data pada tahun 2024 masih belum mencapai 70 persen. Hal yang menjadi perhatian serius untuk tahun mendatang.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, setiap OPD semakin sadar akan pentingnya keterisian data dan kontribusinya terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tutur Fitriani.

Di samping itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD dalam menyempurnakan data. Dengan komitmen ini, Diskominfo PPU berharap dapat memperkuat pondasi pengelolaan data di PPU, menjadikan data sebagai pijakan strategis untuk pembangunan yang lebih efisien dan akurat.

“Data yang diverifikasi akan menjadi dasar bagi kebijakan dan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang berkualitas,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Bawaslu Minta Jajaran Daerah Cek Kembali DPT Pilkada 2024

0
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap, dan Penyusunan Kebijakan Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di Jakarta, Kamis (31/10/2024). ANTARA/HO-Bawaslu RI

JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty meminta jajaran di daerah untuk mengecek kembali daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024, meskipun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (1/11/2024), Lolly menjelaskan DPT bisa berubah dari memenuhi menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) akibat berpindah domisili ataupun meninggal dunia.

Sementara itu, dia mengatakan berdasarkan proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 terdapat 327 orang yang belum bisa dinyatakan akurat, terdiri dari 253 pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT, dan 74 pemilih memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk ke dalam DPT.

Ia menjelaskan bahwa pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT tersebar dalam sembilan provinsi, sedangkan yang MS tetapi belum masuk ke dalam DPT terdapat di lima provinsi.

“327 ini memang sedikit dibandingkan 203 juta pemilih, tetapi mereka tetaplah suara. Mereka tetap punya hak konstituen,” ujar Lolly.

Dia mendorong jajarannya di daerah untuk intensif melihat data, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti KPU, kelurahan atau desa, untuk memastikan status memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak.

Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk aktif memublikasikan perkembangan terbaru mengenai DPT.

“Sayang kalau hanya karena tidak mendapat informasi, hak pilih menjadi hilang maka sebagai pengawas pemilu, kita harus aktif, termasuk soal DPT,” katanya.

“Ingatkan KPU untuk melakukan publikasi secara masif. Kita pun melakukan edukasi secara masif,” lanjutnya. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Lawatan ke Luar Negeri selama 15 Hari

0
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan lawatan atau kunjungan ke luar negeri selama sekurang-kurangnya 15 hari atau setengah bulan.

“Iya beliau rencananya lebih kurang 15 atau 16 hari,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Muzani menyampaikan Prabowo antara lain akan berkunjung sedikitnya ke lima negara.

“Rutenya beliau akan berkunjung ke beberapa negara, ada China, Amerika (Serikat), kemudian APEC (Peru), G20 (Brasil) sampai ke London,” ujar Muzani.

Belum ada informasi kapan Prabowo akan berangkat melakukan kunjungan ke luar negeri perdananya sebagai seorang presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke luar negeri, di antaranya menghadiri forum KTT APEC di Peru serta G20 di Brasil pada November 2024.

“Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Mensesneg di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Mensesneg mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memimpin pemerintahan selama Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri. (ANT/KN)

Ridwan Kamil Temui Jokowi Bahas Masa Depan Jakarta

0
Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). ANTARA/Aris Wasita

SOLO – Mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024), untuk membahas masa depan Jakarta.

“Saya datang sebagai orang yang dulu membantu Pak Jokowi,” kata calon gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil.

Selain itu, ia mengaku hingga saat ini masih tercatat sebagai kurator Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada pertemuan tersebut, Ridwan banyak bertanya soal pengalaman Jokowi saat masih memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Pak Jokowi kan dulu Gubernur DKI Jakarta juga. Tentu membekali saya terkait Jakarta dan masa depannya, 90 persen nasehat untuk saya yang masih muda ini untuk lebih baik dan lebih berprestasi,” katanya.

Arahan yang diberikan oleh Jokowi kepada Ridwan adalah hal-hal prinsip tentang membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang pancasilais, dan merangkul semua orang.

“Jadi pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin lima tahun ke depan beda seperti apa. Saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi saat jadi gubernur,” katanya.

Disinggung soal ajakan kepada Jokowi untuk ikut mengkampanyekan dirinya, ia mengaku belum ada pembahasan tersebut.

“Belum sampai ke sana, kalau harapan tentu ada tapi saya mengikuti aja bagaimana baiknya beliau,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat.

“Jadi saya kenal betul beliau, yang kedua diskusi mengenai perencanaan mengenai Jakarta, gagasan-gagasan besar soal Jakarta. Saya kira semua sudah sangat jelas sekali,” katanya.

Terkait permintaan untuk menjadi juru kampanye dari sejumlah calon kepala daerah yang sedang berkontestasi di pilkada kali ini, ia mengatakan belum memutuskannya.

“Sedang dalam proses untuk diputuskan. Ya nanti diputuskan sambil berjalan,” katanya. (ANT/KN)