Beranda blog Halaman 731

Desa Kelekat Segera Miliki Pabrik Minyak Makan Merah

Penulis
redaksi2
-
0
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah

TENGGARONG – Harapan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memiliki pasokan minyak goreng yang mandiri semakin dekat. Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah di Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, terus mengalami kemajuan pesat. Hampir seluruh pondasi pabrik kini rampung, dan proyek ini diproyeksikan akan memasuki tahap konstruksi lanjutan pada 2025.

Pabrik ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi potensi krisis minyak goreng di masa depan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah, menyatakan bahwa pabrik ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

“Kami sudah menyiapkan kajian kebutuhan minyak goreng di Kukar, proyeksi produksi, dan strategi antisipasi jika terjadi gangguan pasokan,” jelasnya, Selasa (12/11/2024).

Menurut data Disperindag Kukar, produksi kelapa sawit di Kukar ini mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun, dengan kebutuhan minyak goreng sekitar 7 ribu ton saja. Jumlah ini diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka potensi ekspor.

Sayid Fathullah juga mengatakan, proyek ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan melibatkan kementerian terkait. Termasuk Kementerian Perindustrian dan BUMN yang berkolaborasi dengan Disperindag Kukar mengalokasikan dana sebesar Rp 8 miliar.

Guna mematangkan rencana pengelolaan pabrik ini, Disperindag juga berencana melakukan studi banding ke Deli Serdang, Sumatra Utara, yang sudah lebih dulu memiliki pabrik serupa.

Disisi lain, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri, Arbain, mengungkapkan bahwa pabrik ini akan menjadi motor penggerak ekonomi bagi petani kelapa sawit lokal. “Pabrik ini akan memberi nilai tambah langsung bagi petani, memperbaiki akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arbain.

Lahan seluas 3 hektare telah disiapkan oleh Pemerintah Desa Kelekat sebagai lokasi pabrik, yang sejalan dengan visi Kukar Idaman untuk memperkuat sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan dukungan perkebunan sawit yang melimpah di Kukar, pabrik ini akan menjadi pilar penting ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

“Kami berharap pabrik ini segera terealisasi dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah langkah besar menuju ketahanan pangan dan ekonomi lokal yang lebih kuat,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Kemasyarakatan Jadi Fokus Camat Tenggarong

Penulis
redaksi2
-
0
Camat Tenggarong, Sukono.

TENGGARONG – Camat Tenggarong, Sukono berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun infrastruktur ekonomi yang menunjang aktivitas masyarakat, terutama di bidang pertanian.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat di Kota Tenggarong adalah pemenuhan infrastruktur yang memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Oleh sebab itu, Sukono memastikan bahwa seluruh program yang berkaitan dengan infrastruktur di Tenggarong akan tersu diprioritaskan.

“Sesuai harapan masyarakat, infrastruktur ekonomi, khususnya akses jalan, sedang terus diperbaiki,” ujar Sukono, Selasa (12/11/2024).

Sukono menambahkan salah satu fokus utama dalam pengembangan infrastruktur ekonomi ini adalah pembangunan jalan untuk area pertanian, yang diharapkan dapat mendukung target swasembada pangan di Kukar.

“Pada tahun 2024 ini, akan dibangun jalan Usaha Tani. Apabila belum selesai, akan dilanjutkan pada tahun 2025,” timpalnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi ini bukan hanya untuk menunjang aktivitas pertanian, tetapi juga untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal mereka.

Menurut Sukono, tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kukar melalui pembangunan yang berkelanjutan. “Semua ini merupakan upaya kami untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kukar,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Program Kredit Kukar Idaman Jadi Rujukan Kabupaten Paser

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Suasana kunjungan Tim P3DN Paser ke Kukar (Istimewa)

TENGGARONG – Program Kredit Kukar Idaman (KKI) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini menjadi inspirasi bagi Kabupaten Paser dan wilayah lain di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meningkatkan perekonomian daerah. Demi mempelajari lebih lanjut, Tim Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Kukar pada Selasa (12/11/2024).

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Paser, Taharuddin, bertujuan untuk memahami penerapan KKI yang telah mendukung pembiayaan bagi UMKM, petani, dan nelayan di Kukar. Taharuddin menyampaikan apresiasi dan harapannya agar pengalaman dari Kukar bisa diaplikasikan di Paser guna mempercepat akses keuangan bagi masyarakat.

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyambut baik kedatangan tim P3DN Paser dan menegaskan kesiapan Pemkab Kukar untuk berbagi data serta informasi terkait program KKI. Dafip berharap kunjungan ini memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi di kedua daerah.

“Kami akan memberikan dukungan penuh dalam berbagi informasi dan data yang diperlukan. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kukar dan Paser,” kata Dafip.

Kunjungan ini juga bertujuan mempererat kerja sama antardaerah dan membangun kolaborasi untuk pengembangan ekonomi lokal. Diskusi diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penyerahan plakat sebagai simbol kerja sama.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kabag Ekonomi Setdakab Kukar, Bankaltimtara Cabang Tenggarong, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, yang semakin memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program serupa di Paser. (Yudi/Adv)

LPADKT Kukuhkan Dukungan untuk Rudy Mas’ud dalam Pilgub Kaltim 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: calon Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2, Rudy Mas’ud.

SAMARINDA – Gelombang dukungan terus mengalir deras untuk calon Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2, Rudy Mas’ud. Pada Senin (11/11/2024), Rudy bertemu dengan ratusan pendeta dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim di kediaman A. Vendy Meru, Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT).

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi yang hangat dan penuh keakraban, serta mengukuhkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Dayak bagi pasangan Rudy-Seno Aji dalam Pilgub Kaltim 2024.

Dalam wawancara dengan para awak media, Rudy menyampaikan rasa syukur atas dukungan luar biasa ini, yang ia sebut sebagai “kekuatan moral tak ternilai” dari masyarakat Kaltim.

“Dukungan ini bukan hanya bentuk kepercayaan, tetapi juga harapan agar kita mampu membawa perubahan positif di Kalimantan Timur,” ujarnya penuh keyakinan.

Rudy menegaskan, dukungan luas dari masyarakat Dayak dan para tokoh agama adalah pengingat bahwa pembangunan Kaltim memerlukan kolaborasi dari semua pihak.

Bagi Rudy, kemenangan di Pilgub bukan sekadar soal kursi kekuasaan, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga amanah rakyat.

“Semakin banyak masyarakat yang mendukung, artinya kepercayaan kepada kami semakin besar. Ini amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Dalam suasana Pilgub yang semakin dekat, Rudy mengajak para pendukung dan relawan untuk menjaga pemilu yang sehat dan positif.

“Mari kita sambut pemilihan ini dengan hati terbuka, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama,” seru Rudy, menyerukan persatuan demi masa depan Kaltim yang lebih baik.

Sebagai tuan rumah acara, A. Vendy Meru menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kehadiran Rudy.

Menurutnya, kehadiran Rudy mencerminkan kepedulian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang tidak hanya memberi janji, tetapi hadir untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal janji politik, tetapi sikap nyata seorang pemimpin yang merakyat,” ungkap Vendy dengan tegas.

Dalam tanda penghormatan dan simbol komitmen, tokoh adat Dayak menyerahkan Mandau dan Felfet kepada Rudy, simbol senjata tradisional Dayak yang melambangkan kesetiaan seorang pemimpin untuk meringankan beban rakyatnya.

“Kami yakin Rudy memiliki komitmen itu,” tutur Vendy.

Di akhir acara, Vendy mengukuhkan dukungan penuh LPADKT Kaltim untuk pasangan Rudy-Seno.

Ia menegaskan bahwa dukungan ini adalah keputusan bersama yang mengikat seluruh anggota LPADKT.

“Jika DPP sudah memberi arahan, maka kami akan patuh tanpa kompromi. Ini adalah bentuk solidaritas kami untuk mendukung pemimpin yang kami percayai,” pungkasnya. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha

Dukungan Pemuda Pancasila untuk Kemenangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji di Pilgub Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Calon Gubernur Kalimantan Timur,Rudy Mas'ud ditengah-tengah penguru Pemuda Pancasila Kalimantan Timur.

SAMARINDA – Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Timur resmi menyatakan dukungan penuh untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan di Rumah Pemenangan Rudy Seno di Jalan Sirat Salman, Samarinda Senin (11/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Harian Pemuda Pancasila Kaltim, Zuhairie, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan maksimal, hingga titik penghabisan, guna memenangkan pasangan Rudy-Seno. Selain dukungan politik, PP Kaltim juga menegaskan kesiapannya untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kalimantan Timur pada hari pencoblosan nanti.

“Kami dari Pemuda Pancasila akan membantu mengamankan TPS di seluruh Kalimantan Timur bersama dengan teman-teman partai koalisi,” ujar Zuhairie.

Menurutnya, kehadiran PP Kaltim, yang dikenal sebagai organisasi kepemudaan besar dan berpengaruh di Kalimantan Timur, akan sangat berarti dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang aman dan tertib.

Zuhairie juga menyampaikan bahwa dukungan ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

“Kami memahami dan mendukung niat baik Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam membangun Kaltim. Keluarga besar PP Kaltim sepenuhnya akan bahu-membahu untuk memenangkan pasangan ini,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan pula bahwa PP Kaltim akan menurunkan sejumlah besar anggotanya untuk mendukung kemenangan pasangan Rudy-Seno.

Menurut catatan, di Kota Samarinda saja ada sekitar 15 ribu anggota PP, sementara di seluruh Kalimantan Timur mencapai sekitar 86 ribu personel.

Ia menggarisbawahi bahwa dukungan ini adalah “harga mati” bagi organisasi. “Ini kewajiban kami. Seribu persen kami komit untuk memenangkan Rudy Mas’ud dan Seno Aji di seluruh kabupaten/kota di Kaltim,” tegasnya.

Deklarasi ini menunjukkan keseriusan Pemuda Pancasila dalam mendukung pasangan Rudy-Seno, sekaligus sebagai bentuk kesiapan mereka untuk ikut berperan dalam mewujudkan proses Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif di Kalimantan Timur.

Sementara itu Rudy Mas’ud mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemuda Pancasila atas dukungan yang diberikan.

“Kita hari ini kedatangan tamalu kehormatan dari organisasi kepemudaan PP (Pemuda Pancasila) Kalimantan Timur yang hadir langsung seluruh petinggi-petinggi dari PP Kalimantan Timur hadir bersama kita di rumah pemenangan Rudi Seno,” ujarnya.

“Intinya PP Kalimantan Timur Alhamdulillah memberikan dukungan, dukungan, supportnya maksimal, wajah sampai ke puting katanya. Sampai titik-titik penghabisan untuk memenangkan Rudi Seno di tanggal 27 November 2024,” tambahnya. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor:

DPRD Berau Akan Memanggil DPUPR Berau Terkait Perencanaan Embung Air Baku

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Sa'ga.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sa’ga menginginkan pembangunan dari embung air baku di Pulau Maratua segera dilakukan. Mengingat, beberapa waktu yang lalu dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau telah melakukan perencanaannya.

Sa’ga mengungkapkan, dalam waktu dekat DPRD Berau akan memanggil Dinas DPUPR Berau untuk melakukan presentasi terkait perencanaan pembangunan embung air baku tersebut.

“Karena penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah terbentuk, kedepan akan kami panggil untuk rencana pembangunan embung air baku di Pulau Maratua,” ujarnya.

Dijelaskannya, pembangunan embung air baku ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Pulau Maratua. Pasalnya, masyarakat Pulau Maratua hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan air baku.

“Kita ingin tahu perencanaannya akan seperti apa, air bakunya berasal dari mana. Untuk itu, kita minta DPUPR untuk mempresentasikan perencanaannya,” ungkapnya.

Menurut Politikus Partai PPP tersebut mengatakan jika hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air bakunya tentu tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat Pulau Maratua. Maka dari itu, dirinya ingin memastikan bagaimana pola kerja dan perhitungannya.

“Kalau hanya dengan air hujan, masyarakat sekarang telah memanfaatkannya. Namun, kebutuhannya tidak terpenuhi,” ucapnya.

“Semisalnya dari hujan sehari telah dikumpulkan. Kemudian, 3 hari tidak turun hujan otomatis sumber air bakunya akan habis,” contohnya.

Selain itu, dirinya menginginkan adanya solusi alternatif selain pemanfaatan air hujan sebagai sumber dari air baku tersebut.

“Kami akan memberikan saran dan masukan. Sayang sekali anggaran sebesar itu masyarakat tidak bisa merasakannya,” pungkasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Tetapkan Susunan AKD

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua DPRD Berau, Subroto.

TANJUNG REDEB – DPRD Berau telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD masa jabatan 2024-2029 di Kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (12/11/2024).

Dengan demikian, Anggota DPRD Berau bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai AKD masing-masing.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengungkapkan bahwa AKD seperti komisi-komisi yang membidangi beberapa sektor pembangunan. Tak hanya itu beberapa perangkat lainnya seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan, dan Badan Musyawarah (Banmus).

Penetapan tersebut dinilai sangat penting agar proses kerja DPRD Berau dapat berjalan dengan lancarr. Termasuk dalam menerima permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Untuk AKD ini kami telah paripurnakan dan sudah kami sahkan. Tinggal pelaksanaan tugasnya saja,” ungkapnya.

“Kami dan anggota lainnya akan bekerja sesuai dengan komisi yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan untuk Komisi I diketuai oleh Elita Herlina. Untuk Komisi II diketuai oleh Rudi Parasian Mangunsong. Komisi III diketuai oleh Liliansyah.

Kemudian, untuk ketua Bapemperda diketuai oleh Peri Kombong dan ketua Badan Kehormatan diketuai oleh Ratna Kalalembang.

“Untuk Banmus dan Bangar sudah melekat pada Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman mengungkapkan semua AKD baik ketua, wakil ketua dan sekretaris telah ditetapkan. Tinggal menunggu tanda tangan dari ketua DPRD Berau untuk Surat Keputusannya saja.

“Insyaallah hari Senin kita keluarkan suratnya. Siapa saja anggota DPRD Berau yang mengisi komposisi Komisi I, II, dan III,” tandasnya. (ADV/KN)

Cegah Naiknya Stunting Melalui Kolaborasi Lintas Sektor

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina menyampaikan permasalahan Stunting di Kabupaten Berau hingga saat ini dinilai masih terus meningkat.

Menurutnya, penanganan stunting ini memerlukan kolaborasi dari semua lintas sektor. Tidak hanya satu OPD saja melainkan semua pihak harus bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau stunting ini lintas sektor. Jadi, kita tidak berbicara hanya satu OPD,” ungkapnya.

Disampaikannya, melonjaknya prevalensi stunting tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan terkait ketahanan pangan, lingkungan, dan situasi sosial ekonomi masyarakat.

“Sehingga kita berharap semua OPD yang terkait dengan ini agar dapat mencetuskan program-program yang bisa menurunkan stunting,” jelasnya.

Selain OPD, Elita juga meminta masyarakat untuk selalu membawa anak balitanya ke Posyandu untuk selalu diperiksa dan dikontrol.

“Kadang masyarakat acuh tak acuh tunggu sakit baru periksa. Jadi, perlu adanya sosialisasi dari dinas yang terkait, karena masyarakat tidak paham apa itu stunting,” tegasnya.

“Mereka tidak paham bahwa stunting itu ada kategorinya misalnya tinggi dan berat badan sekian. Karena ketidaktahuan itu, makanya lambat bahkan tidak mau periksa,” sambungnya.

Dirinya tidak ingin angka stunting kembali meningkat di Kabupaten Berau. Dirinya menginginkan pencegahannya dimulai sejak dini. Dimulai dari masa pernikahan, ibu hamil, bayi dan balita untuk mencegah anak tumbuh dalam keadaan stunting.

“Semoga kedepan pemerintah mendapatkan solusi konkret agar angka stunting terus ditekan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Menkeu Sri Mulyani Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian/ Lembaga

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Sri Mulyani melaporkan APBN 2024 mengalami defisit Rp309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober namun defisit tersebut masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29 persen. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024.

Arahan tersebut tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (11/11/2024), menjelaskan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar K/L melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024.

Arahan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024.

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Pertama, menteri/pimpinan lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L.

Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas itu, dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ditetapkan.

Ketiga, bila terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.

Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yakni belanja perjalanan dinas bagi unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas serta belanja perjalanan dinas tetap, seperti biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

Kelima, K/L melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. K/L juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup K/L masing-masing.

Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh K/L, maka K/L atau satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut. (ANT/KN)

Pemerintah Sepakat Penyaluran Bansos Disetop Sementara Jelang Pilkada

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (tengah) didampingi Gubernur DIY Sri Sultan HBX (kedua kanan), Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan), Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (kiri), Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kedua kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai dihelat.

“Kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya, tetapi esensinya, substansinya kami setuju,” kata Bima Arya ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Bima mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menghentikan terlebih dahulu penyaluran bansos dalam kurun waktu tersebut agar tidak mendelegitimasi hasil Pilkada 2024.

“Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, Wamendagri mengatakan pihaknya akan membahas terlebih dahulu di internal Kemendagri atas usulan tersebut.

“Segera kami akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” ucap dia.

Sebelumnya, pada rapat anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai digelar.

“Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan,” katanya. (ANT/KN)

1...730731732...1,266Halaman 731 dari 1,266